Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mahfud MD. Sumber: twitter

Mahfud MD. Sumber: twitter

MAHFUD MD:

Pemerintah Tak Cabut Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS

Jumat, 14 Februari 2020 | 06:48 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebutkan, pemerintah tidak mencabut status kewarganegaraan WNI eks ISIS. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pencabutan kewarganegaraan harus melalui proses hukum.

“Kita kan tidak mencabut kewarganegaraannya, hanya mereka tidak boleh pulang ke Indonesia karena mereka ISIS,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2).

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi kombatan ISIS ke Tanah Air, untuk menjaga keamanan 260 juta penduduk Indonesia.

“Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan,” kata Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).

Presiden menekankan pemerintah tidak memiliki rencana memulangkan para WNI tersebut. “Pemerintah tidak memiliki rencana memulangkan orang-orang yang ada disana, ISIS, eks-WNI,” ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV
Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Kepala Negara telah memerintahkan agar dilakukan identifikasi satu per satu dari total 689 orang yang ada di sana, mulai dari nama hingga asal tempat tinggal dan lain sebagainya sehingga data menjadi lengkap untuk melakukan cegah tangkal.

“Diidentifikasi satu per satu, nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data komplit, sehingga cegah tangkal bisa dilakukan disini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini disampaikan,” jelasnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan dari identifikasi dan verifikasi akan terlihat seluruh data orang-orang tersebut. Presiden menyampaikan pemerintah masih akan memberikan peluang untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun yang berstatus yatim piatu untuk kembali ke Tanah Air.

“Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini,” ujar Presiden.

Mengenai status kewarganegaraan para WNI itu, Presiden menyampaikan bahwa segala keputusan yang dibuat oleh orang-orang itu sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan.

Peradilan In Absentia

Gayus Lumbun
Gayus Lumbun

Peradilan in absentia atau persidangan tanpa menghadirkan terdakwa dapat menjadi salah satu cara untuk menentukan nasib ratusan warga negara Indonesia bekas kombatan ISIS, usul mantan hakim agung dan pakar hukum Prof Gayus Lumbuun .

Menurut dia, pemerintah Indonesia tidak dapat secara serta merta menolak memulangkan lebih dari 600 warga negaranya yang saat ini mengungsi di Suriah dan Turki atau mencabut status kewarganegaraan mereka secara sepihak tanpa melalui persidangan, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Indonesia merupakan Negara hukum.

“Itu ada aturan hukumnya. Yang bakar paspor (dapat) dihukum pencabutan warga negara, dipidana seumur hidup, boleh, karena mengkhianati negara, tetapi itu hakim yang memutuskan bukan kekuasaan,” kata Gayus usai menghadiri acara diskusi di Kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta.

Gayus menjelaskan, hasil keputusan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (11/2) bukan landasan hukum yang sah untuk menentukan nasib para WNI yang sebagian besar diduga menjadi teroris lintas batas (foreign terrorist fighter) ISIS.

“Jadi, ratas hanya memutuskan sementara mencegah (mereka) masuk, selebihnya serahkan ke pengadilan. Jika sulit dihadirkan bisa (peradilan) in absentia. Yang jelas, ini ada suatu langkah hukum (terhadap para WNI mantan kombatan ISIS),” terang mantan hakim Mahkamah Agung itu.

Ia menerangkan praktik hukum di Indonesia memiliki pengalaman membuat pengadilan in absentia, misalnya untuk kasus-kasus korupsi yang terdakwanya melarikan diri ke luar negeri. Sistem peradilan semacam itu, menurut Gayus, juga tidak memerlukan waktu lama karena pengadilan dapat membuat skala prioritas.

“Pengadilan juga punya skala prioritas, di mana? ini Jakarta Pusat. Ketua pengadilan nanti dapat memutuskan ini patut disidangkan secara in absentia,” ujar Gayus.

Kepala KSP Moeldoko. Sumber: BSTV
Kepala KSP Moeldoko. Sumber: BSTV

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan verifikasi data terkait ISIS eks WNI yang ada di beberapa negara seperti Turki dan Suriah.

Untuk itu, pemerintah akan mengirimkan tim untuk melihat dan mendata secara detail dari jumlah 689 ISIS eks WNI tersebut. Dari pendataan tersebut akan diketahui secara detail, berapa jumlah anak-anak, ibu-ibu dan kombatan.

“Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan verifikasi. Pendataan secara detail, akan dikirim tim dari Indonesia untuk melihat, mendata secara detail siapasiapa itu dari jumlah 689 orang dari anak-anak, ibu-ibu dan kombatan akan didata dengan baik,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2).

Menurut Moeldoko, verifikasi data ISIS eks WNI tersebut direncanakan akan memakan waktu antara tiga hingga empat bulan. Tim tersebut merupakan gabungan dari berbagai lembaga pemerintah, diantaranya KSP dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“(Verifikasi) Direncanakan antara 3-4 bulan. (Tim) bisa dari gabungan, dari BIN, BNPT dan kepolisian. Itu nanti tergantung dari instansi yang bersangkutan. Tapi arahannya kemarin adalah akan mengirimkan tim untuk verifikasi,” ujar Moeldoko.

Setelah mendapatkan data secara detail dan pasti terkait 689 teroris lintas batas ini, lanjut Moeldoko, maka pemerintah akan melakukan penjagaan dan pemantauan ketat terhadap tempat-tempat yang kemungkinan akan menjadi “perembesan” untuk masuk ke Indonesia secara ilegal oleh ISIS eks WNI tersebut.

“Setelah kita data, pastinya kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi perembesan. Kita sudah antisipasi dengan baik, dari imigrasi, dari seluruh aparat yang berada di perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi,” ujar Moeldoko. (b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN