Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para pekerja bangunan.

Para pekerja bangunan.

Pendaftaran Gelombang IV Program Kartu Pra Kerja Segera Dibuka

Jumat, 7 Agustus 2020 | 17:46 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

 

JAKARTA, investor.id – Komite Cipta Kerja akan membuka pendaftaran gelombang IV Program Kartu Prakerja. Pendaftaran gelombang IV Program Kartu Prakerja akan dimulai pada Sabtu (8/8) dengan jumlah kuota peserta sebanyak 800.000 orang.

Pelaksaanaan program kartu pra kerja gelombang IV dilakukan setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin  mengatakan pandemi telah menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Di masa pandemi Covid-19 ini jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan telah meningkat menjadi 2,1 juta orang.

“Jumlah 2,1 juta ini yang harus diprioritaskan untuk masuk ke dalam program kartu pra kerja,” ucap Rudi Salahuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (7/8).

Ia juga menuturkan dalam Permenko yang baru ada sejumlah perubahan yang dilakukan. Pertama, penjabaran lebih rinci tentang peran dan tanggung jawab masing-masing Learning Platform dan Digital Platform. Kedua, penegasan kembali fungsi digital platform sebagai e-market place. Ketiga, pembatasan biaya jasa yang dikenakan oleh dari digital platform kepada lembaga pelatihan. Keempat yaitu penjabaran lebih rinci mengenai tugas manajemen pelaksana dalam melaksanakan monitoring terhadap digital platform dan lembaga pelatihan.

Dalam program kartu prakerja, penerimanya bisa memilih sendiri pelatihannya. Program ini terdiri dari dua elemen wajib, yaitu beasiswa pelatihan itu sendiri, dan insentif.  Insentif hanya diberikan jika penerima telah menyelesaikan pelatihan dan memberikan ulasan serta rating. Kartu Prakerja tidak hanya memberikan choice (pilihan) namun juga voice (suara) kepada penerimanya.

“Di masa pandemi Covid-19, Kartu Prakerja juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial lewat insentif yang diperbesar jumlahnya agar dapat membantu meringankan biaya hidup masyarakat yang terdampak,” ucap Rudy.

Sementara itu , Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan  bahwa perbaikan tata kelola yang dijabarkan pada Permenko 11/2020 bersifat progresif ke depan, yang mulai diimplementasikan pada gelombang IV dan seterusnya.

“Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja secara bertahap akan menyesuaikan prosedur operasi dan sistem sesuai dengan Perpres dan Permenko. Data kelompok yang dikecualikan untuk menerima Kartu Prakerja dari Kementerian/Lembaga pun diperlukan,” ucap Denni

Ia menuturkan begitu ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja, dana bantuan pelatihan ditransfer ke rekening virtual account penerima. Jika dalam waktu 30 hari tidak digunakan, akan dicabut kepesertaannya by system, dan dananya dikembalikan ke kas negara.

“Mitra digital platform dan lembaga pelatihan agar menyesuaikan juga dengan aturan yang ada,” ucap Denni.

Denni mengatakan pihaknya juga menerima usulan kemitraan dari beberapa calon digital platform dan mitra pembayaran. Sesuai dengan Permenko baru, penetapan mitra didasarkan atas prinsip transparan, akuntabel, adil, terbuka, bersaing, efektif, dan efisien.

“Saat ini ada lima calon digital platform, empat calon mitra pembayaran baru 16 calon lembaga pelatihan baru dan 362 jenis pelatihan baru,” ucap Denni.

Editor : Komang (komang_99@yahoo.com )

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN