Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul (kanan) bersama Direktur Utama Yayasan Satu Keadilan (YSK) yang juga Sekjen Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) Sugeng Teguh Santoso (tengah) bersama advokat Paskaria Maria (kiri), Leni Indrawati (kedua kiri), Pilipus Tarigan (kedua kanan) menunjukkan dokumen gugatan Undang-Undang Penghapusan Pajak ke MK, Jakarta, Ahad (10/7/2016).  Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul (kanan) bersama Direktur Utama Yayasan Satu Keadilan (YSK) yang juga Sekjen Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) Sugeng Teguh Santoso (tengah) bersama advokat Paskaria Maria (kiri), Leni Indrawati (kedua kiri), Pilipus Tarigan (kedua kanan) menunjukkan dokumen gugatan Undang-Undang Penghapusan Pajak ke MK, Jakarta, Ahad (10/7/2016). Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Perekayasa Kasus Penembakan Brigadir J Bisa Dihukum 4 Tahun Penjara

Sabtu, 23 Juli 2022 | 17:41 WIB
Vento Saudale (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan,  perekayasa kasus penembakan  Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bisa dikenakan Pasal 233 KUHP tentang menghalangi proses hukum. Ancaman hukumannya  4 tahun penjara.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak aparat keamanan menindak pihak-pihak yang membuat cerita bohong dalam kasus penembakan Brigadir J, karena hal itu sudah dapat disebut sebagai obstruction of justice atau menghalangi proses hukum.

"Dugaan rekayasa ada, karena ditemui banyak kejanggalan," kata Sugeng saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu, (23/7/2022). Ia pun menyebut beberapa fakta yang dinilai rekayasa, bahkan Menkopolhukam Mahfud MD menilai kasus penembakan polisi ini jangal.

Rentetan kejanggalan pascapenambakan, kata Sugeng, pertama pengukapan informasi kepada publik tiga hari setelah kejadian, pascakejadian tidak dilakukan olah TKP, lalu tidak adanya bukti di tempat kejadian perkara.

Ada kamera pengawas atau CCTV hilang, telepon Brigadir J tidak ditemukan, hingga keluarga tidak diperkenankan membuka peti jenazah. "Enam fakta Ini menunjukkan adanya cerita yang semula (tentang) baku tembak dan pelecehan, menjadi penafsirannya diragukan atau rekayasa. Pun sumber-sumber informasi itu keluar dari kepolisian,"  jelas Sugeng.

Sugeng menjelaskan pelaku yang diduga melakukan rekayasa dapat dijerat dengan Pasal 233 KUHP tentang penghilangan barang bukti. Dengan menerapkan pasal ini, ia menyebut pelaku dapat dipenjara hingga empat tahun.

"Pasal 233 KUHP menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Seperti menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, memberikan keterangan palsu, itu bisa kena pidana," katanya.

Untuk itu, Sugeng menambahkan, IPW meminta dilakukan penelitian oleh tim khusus terkait penghalangan proses hukum atau obstruction of justice. Tim harus independen dan diluar kepolisian untuk menjunjung objektivitas.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com