Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di BeritasatuTV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV

Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di BeritasatuTV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV

PGRI Dorong Pemerintah Perbaiki Kedaruratan Pendidikan Era Pandemi

Jumat, 14 Agustus 2020 | 05:15 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki persoalan kedaruratan pendidikan di era pandemi.

Persoalan pertama adalah masalah dasar infrastruktur yang baik belum memadai sehingga belum semua daerah efektif melakukan metode belajar secara daring tersebut.

“Sekitar 20% saja sekolah kita belum dapat akses internet. Tetapi jaringan yang tidak stabil itu terjadi di seluruh daerah,” terangnya dalam acara Zooming With Primus dengan topik ‘Mempersiapkan Generasi Emas di Masa Pandemi’ yang disiarkan secara langsung di BeritaSatu TV, Kamis (13/8/).

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi dalam Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di Beritasatu TV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi dalam Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di Beritasatu TV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV

Kemudian persoalan kedua adalah teknologi. Menurutnya, meski Indonesia memiliki infrastruktur yang telah dibangun, tetapi kalau teknologi tidak dimiliki setiap siswa dan pengajar, maka pemerataan pendidikan pun juga sulit dirasa.

“Dimasa seperti ini, kenapa kita tidak mengempower banyak pihak? Realitas di lapangan banyak sekali yang tidak terlihat. Bisa saja kita menggerakkan masyarakat untuk mendonasikan handphone bekas sehingga dapat mempercepat digital transformation,” jelasnya.

Terakhir adalah masalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi catatan penting baginya.

Ia menekankan kepada pemerintah untuk tidak selalu memberatkan dan menyalahkan para guru atas ketimpangan pendidikan selama pandemi ini berlangsung.

Hal ini mengingat, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan segala kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah ini bukanlah sebuah kebijakan mainstream di dunia pendidikan Indonesia.

“Jadi, seharusnya pemerintah berpikir untuk fokus memperbaiki situasi ini. Menurutnya, Maret sampai Juli waktu yang cukup untuk menyatakan bahwa situasi ini adalah keadaan yang darurat. Maksudnya adalah, apapun kondisi pembelajaran dapat dimaklumi dengan sistem kedaruratan,” katanya.

Namun, Juli sampai dengan Januari seharusnya pemerintah sudah dapat mempersiapkan kurikulum yang sesuai dengan sistem pendidikan di era kenormalan baru.

Kebimbangan Tiga Kurikulum

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi dalam Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di Beritasatu TV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi dalam Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di Beritasatu TV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV

Unifah mengkritik penerbitan kurikulum darurat korona ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Kurikulum darurat ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Sekolah tidak harus menerapkan kurikulum darurat ini melainkan punya tiga opsi, yaitu, tetap mengacu pada Kurikulum Nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Unifah beralasan ketiga opsi itu justru akan mempersulit guru karena keinginan guru, sekolah, dan orang tua murid biasanya berbeda-beda. Menurutnya seharusnya guru, sekolah, dan orang tua diberi standar minimum kurikulum yang jelas di masa pandemi ini.

“Ini yang menyebabkan kebingungan. Kurikulum dipersiapkan bukan melihat kemampuan di daerah seperti apa, tetapi di daerah itu guru-guru harus mengacu pada dinas pendidikan yang menetapkan standar,” terangnya.

Untuk itulah, ia mendorong pemerintah untuk menetapkan standar minimum keadaan darurat di era Covid-19 ini.

Dia berharap pada 2021 nanti sistem pembelajaran di Indonesia tidak lagi menghadapi persoalan yang serupa ataupun lebih.

Mengingat, dampak yang ditimbulkan dari persoalan pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa.

“Saat ini kami mohon pemerintah turun ke daerah, tidak hanya memotret dari jakarta. Mari kita kerjakan langkah dalam menyelesaikan masalah ini untuk menyelamatkan apa yang disebut Indonesia emas 2045,” tukasnya.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumeri. dalam Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di BeritasatuTV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV
Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumeri. dalam Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di BeritasatuTV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV

Sementara itu, Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumeri mengatakan, keinginan untuk melahirkan generasi emas yang merupakan keunggulan negara ini di masa mendatang har us diperjuangkan secara kuat.

Namun, upaya untuk mewujudkannya saat ini mengalami kendala karena Pandemi Covid-19. Untuk itu, Kemendikbud melakukan PJJ daring (online) maupun luring (offline).

“Tapi ada kendala banyak tenaga pengajar yang belum bisa melakukan PJJ secara daring . Ada keterbatasan kemampuan guru- guru seperti perangkat terbatas, peserta didik terbatas, dan akses terbatas,” katanya.

Untuk itu, Kemendibud mengambil beberapa langkah solusi. Pertama, PJJ tidak selalu utuh dilakukan daring tetapi bisa juga luring. Terkait permasalahan pulsa dan paket data baik untuk guru maupun peserta didik bisa digunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kedua, diklat secara massif untuk guru guna mendukung pembelajaran secara daring. Ketiga, zona hijau dan kuning diberi kesempatan tatap muka dengan mengacu protokol kesehatan sesuai SKB 4 Menteri.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumeri. dalam Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di BeritasatuTV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV
Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumeri. dalam Zooming with Primus-Mempersiapkan Generasi Emas di BeritasatuTV, Kamis (13/8/2020). Sumber: BSTV

Dia menambahkan, PJJ daring banyak menuai kritik karena masih banyak orangtua yang tidak bisa membimbing anak-anaknya selama belajar di rumah.

Para guru pun hanya memberikan materi berupa penugasan saja. Sebagian guru bahkan masih tergagap dalam belajar daring. Para guru masih terfokus pada pencapaian target kurikulum,

Alhasil, sang anak pun merasa sulit untuk mengikuti PJJ. Ditambah lagi rasa bosan karena terlalu lama di rumah, tidak bertemu dengan sebayanya.

“Guru-guru sebagian masih kasih materi berupa penugasan, anak-anak merasa berat, anak-anak mengalami tekanan secara mental, kejenuhan dan stres karena tugasnya banyak, beruntun dan mereka diisolasi jangka panjang di rumah,” ujarnya. (b1/sp)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN