Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. (BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. (BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

PGRI Sebut Shadow Team Bukan Ahli Pendidikan

Kamis, 29 September 2022 | 19:30 WIB
Maria Fatima Bona (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id -  Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sumardiansyah Perdana Kusuma mengecam keberadaan tim bayangan atau shadow team yang sampaikan Menteri Nadiem Makariem dalam forum United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB. Pasalnya, tim bayangan tersebut bukan ahli.

Baca juga: Kemendikbudristek Bentuk Shadow Team, DPR Ingatkan Nadiem Cara Bernegara

“Kami dari PGRI mengecam dengan sangat keras, sistem pendidikan yang dijalankan bukan oleh ahlinya dan bukan oleh lingkungan birokrasi seharusnya menjadi landasan utama lokomotif utama dalam menjalankan produk kebijakan. Staf ahli, staf khusus, dan tim bayangan sifatnya sebagai pelengkap. Ini menteri menjadikan mereka sebagai orang-orang mengambil peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan,” kata Sumardiansyah saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (29/8/2022).

Sumardiansyah menuturkan, tim bayangan tersebut mengkonfirmasi gosip-gosip yang selama ini sudah berkembang bahwa di dalam tubuh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terjadi debirokratisasi.

Baca juga: Begini Penjelasan Nadiem tentang Keberadaan 400 Orang Shadow Team

“Artinya, kekuasaan dijalankan bukan oleh birokrasi tetapi  oleh orang-orang di luar birokrasi atau disebut tim bayangan. Mereka sebetulnya orang-orang bergerak bukan ahli dibidang pendidikan,” kata Sumardiansyah.

Ia menambahkan, tim bayangan Nadiem merupakan lulusan universitas  luar negeri dengan bidang konsentrasi ekonomi, hukum dan lainnya. Kondisi ini, kata Sumardiansyah, sangat prinsipiel ketika  orang-orang  tidak berlatar belakang pendidikan  dan di luar birokrasi masuk  ke dalam kebijakan pendidikan. Akibatnya, kebijakan Kemendikbudristek lebih banyak menimbulkan kegaduhan dibandingkan  stabilitas.

Dikatakan Sumardiansyah, pihaknya telah melacak tim bayangan Kemendikbudristek sejak  polemik Program Organisasi Penggerak (POP), rekrutmen Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja (P3K) yang dijanjikan sebanyak satu juta guru, namun hanya terealisasi hanya 300.000 guru.

Baca juga: Nadiem Makarim Punya 400 Orang Shadow Team, P2G Pertanyakan Sistem Penggajiannya 

Selain itu, Kurikulum Merdeka yang awalnya menjadi pilihan selain Kurikulum 2013 (K-13) dan kurikulum yang  disederhanakan. Namun, kenyataan Kurikulum Merdeka ini malah dilaksanakan secara nasional. “Hilang frasa Pancasila, frasa agama, hilang frasa sejarah Indonesia dalam  standar nasional,  sebetulnya mengkonfirmasi bahwa  kebijakan  Kemendikristek itu lebih banyak menimbulkan kegaduhan dibandingkan stabilitas  membawa  kemajuan bagi dunia pendidikan,” paparnya.

Oleh karena itu, Sumardiansyah meminta  Nadiem untuk mengembalikan proses kebijakan pendidikan kembali pada proses pada umumnya.  Dalam hal ini, melibatkan para pakar pendidikan, melibatkan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), organisasi profesi, para ahli dan para guru.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com