Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Atas darikiri ke kanan, Pakar Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) DR Irvan Afriandi, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Prof DR Widodo Muktiyo dan Pakar Politik dan Pemerintahan FISIP Unpad DR Dede Sri Kartini, bawah, Dekan FISIP Unpad DR R Widya Setiabudi Somadinata , dalam acara Serial Webinar Pilkada 2020 yang dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan Aditya Laksmana Yudha, Kamis (12/11/2020). Webinar kerjasama FISIP Unpad  dan  Kementerian Kominfo ini  membahas partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada agar berjalan aman dengan menomorsatukan kesehatan. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Atas darikiri ke kanan, Pakar Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) DR Irvan Afriandi, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Prof DR Widodo Muktiyo dan Pakar Politik dan Pemerintahan FISIP Unpad DR Dede Sri Kartini, bawah, Dekan FISIP Unpad DR R Widya Setiabudi Somadinata , dalam acara Serial Webinar Pilkada 2020 yang dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan Aditya Laksmana Yudha, Kamis (12/11/2020). Webinar kerjasama FISIP Unpad dan Kementerian Kominfo ini membahas partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada agar berjalan aman dengan menomorsatukan kesehatan. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pilkada 2020 Momentum Tingkatkan Kualitas Demokrasi dan Kesehatan

Jumat, 13 November 2020 | 05:38 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pakar Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Irvan Afriandi mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 menjadi ujian bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan.

Penyelenggaraan Pilkada yang digelar dalam kondisi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 bukan hanya soal politik atau kepemimpinan suatu daerah lima tahun mendatang, tetapi juga mengenai kesehatan masyarakat.

“Covid ini memang menjadi musibah tapi musibah yang perlu kita posisikan sebagai mata ujian untuk naik kelas bagi bangsa kita. Jadi ketika bangsa kita mengikhtiarkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada saat yang sama juga kita harus mengikhtiarkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Itu tugas peradaban juga,” kata Irvan dalam webinar Pilkada 2020 ‘Menjamin Hak Pilih dan Kesehatan Pemilih’ yang digelar Beritasatu Media Holdings, Kamis (12/11)

Webinar itu merupakan kerja sama Beritasatu Media Holdings dengan Kemenkominfo dan Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Irvan meminta masyarakat, peser ta dan penyelenggara Pilkada untuk memahami dan selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan dalam setiap tahapan Pilkada.

Selain itu, Irvan meminta pemerintah terus meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang sejauh ini dinilainya belum siap menghadapi pandemi.

Irvan mengatakan, bagi peserta pemilu dan partai politik, pandemi Covid-19 sudah sepatutnya menjadi momentum untuk menjadikan isu kesehatan sebagai komoditas politik yang sesungguhnya, bukan sekadar lips service semata.

“Jadi ini bagian dari pendidikan politik yang mahal, tapi akan lebih merugikan kalau tidak dimanfaatkan. Saya berharap partai politik memiliki kesadaran itu,” katanya.

Menurut Irvan jika partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 rendah karena masyarakat mengutamakan kesehatan mereka, hal tersebut akan menjadi pelajaran penting bagi partai dan elite politik dalam membangun kondisi politik bangsa.

Tak tertutup kemungkinan masyarakat enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara lantaran adanya persepsi Pilkada atau pemilu tidak mengubah nasib mereka.

“Ini pelajaran penting bagi partai politik bahwa kesehatan bukan hanya disampaikan secara verbal, tapi juga harus dipraktikkan,” katanya.

Pakar Politik dan Pemerintahan Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad), Dede Sri Kartini, menilai, Pilkada serentak 2020 merupakan perhelatan Pilkada yang berbeda dari Pilkadapilkada sebelumnya.

Di Pilkada serentak 2020, merupakan Pilkada yang mahal, sulit dan rawan peningkatan politik uang. Politik uang diduga akan meningkat karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemic Covid-19.

“Kita tahu di Pilkada 2020 mahal karena ada dana tambahan yang harus dikeluarkan, untuk APD. Sulit karena yang biasanya normal dalam pilkada seperti kampanye itu harus tidak berkerumun lagi,” kata Dede.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemic merupakan situasi yang baru dialami Indonesia. Namun semuanya tetap harus berjalan untuk menjamin kualitas demokrasi. Dugaan peningkatan politikuang, menurutnya, merupakan salah satu konsekuensi dari sulitnya sisi pengawasan sehingga politik uang sukar dimonitor.

“Kemudian akan ada kesulitan dari sisi pengawasan pemilu sehinga politik uang sukar termonitor,” ucapnya

Penyebaran Covid-19 Menurun

Ilustrasi Pilkada 2020. Sumber: SP/Muhammad Reza
Ilustrasi Pilkada 2020. Sumber: SP/Muhammad Reza

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo mengemukakan daerahdaerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 malah mendapatkan penyebaran pandemic Covid-19 justru menurun.

Sebaliknya, daerah-daerah yang tidak melaksanakan Pilkada malah tidak turun, bahkan cenderung terus naik.

“Kami bicara dengan salah satu pimpinan KPU bahwa daerah yang melaksanakan Pilkada, penyebaran Covid 19 menurun,” ujarnya.

Widodo memprediksi penurunan angka Covid di daerah Pilkada bisa terjadi karena masyarakatnya sudah patuh. Kepatuhan itu terjadi karena sudah diingatkan (warning) akan terjadinya klaster baru Covid-19 dari Pilkada. Agar tidak terjadi hal itu, masyarakatnya menjaga diri dengan ketat menerapkan protokol kesehatan.

Dia juga melihat penurunan bisa terjadi karena ada kesadaran dari masyarakat supaya wilayahnya bebas dari penyebaran Covid, termasuk dalam kegiatan Pilkada. Penurunan juga bisa terjadi karena ada petahana atau incumbent yang kembali maju. Jika Covid-19 masih tinggi, akan merugikan dirinya sebagai petahana karena dianggap gagal.

Menurutnya, tugas Kemenkominfo adalah memberikan informasi yang benar dan tepat terkait pelaksanaan Pilkada. Lembaganya bertugas menyampaikan setiap narasi-narasi positif tentang Pilkada. Hal itu agar Pilkada berjalan lancar dan masyarakat mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dia meminta pemilih agar tidak takut ke TPS. Para penyelenggara sudah menyiapkan proses coblos yang aman dari Covid-19. Para penyelenggara Pilkada mengaransi bahwa Pilkada 2020 adalah Pilkada sehat, cerdas, aman dan damai. Dia juga berharap Pilkada tidak melahirkan polarisasi yang tajam dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman Pilkada masa lalu harus menjadi catatan agar tidak terulang lagi di Pilkada 2020 ini.

Sementara itu, Irvan Afriandi menyayangkan hingga saat ini tidak ada data yang dapat menjadi rujukan mengenai jumlah masyarakat yang terpapar virus corona atau Covid-19 akibat mengikuti tahapan Pilkada.

Sejauh ini, kata Irvan hanya terdapat data mengenai peserta atau penyelenggara Pilkada yang terpapar. Padahal, masyarakat turut terlibat dalam setiap tahapan Pilkada, seperti saat pendaftaran calon, kampanye hingga pemungutan suara dan rentan turut terpapar virus corona. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN