Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PN Jakpus Sahkan Perdamaian PKPU Edy Suwarno  dan Eveline

PN Jakpus Sahkan Perdamaian PKPU Edy Suwarno dan Eveline

PN Jakpus Sahkan Perdamaian PKPU Edy Suwarno dan Eveline  Listijosuputro

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 19:11 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengesahkan perjanjian perdamaian antara debitur Edy Suwarno alias Jap Liong Sing dan Eveline  Listijosuputro  dengan 685 kreditur.

Hal ini terkait PKPU yang berhubungan dengan kewajiban pembelian kembali saham (repo saham).

Sidang yang diketuai oleh Hakim Mochamad Djoenaidie, Hakim Anggota Tuty Haryati dan Hakim Anggota Robert tersebut berlansung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Sidang putusan pengesahan perjanjian PKPU sebesar Rp 2.525.584.992.743 itu dihadiri langsung oleh Edy Suwarno, Eveline  Listijosuputro , Tim Pengurus PKPU Riki Susanto yang terdiri dari Jimmy Hutagalung dan Samuel B.C Sianipar  serta sekitar seratus kreditur.

Dalam sidang Perkara No. 235/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, debitur PKPU diberikan kesempatan selama 4 tahun untuk menjadwalkan pembayaran utang kepada para kreditor sambil menunggu kondisi ekonomi pulih dan berakhirnya pandemi Covid-19.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada para kreditur yang telah memberikan kesempatan kepada saya ke depan ini,” ujar Edy usai menghadiri sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (23/10)

Sementara itu, kuasa hukum debitur PKPU, Reza Prianda, SH mengatakan, setelah berakhirnya masa grace periode selama 4 tahun, debitur akan memulai membayar kewajibannya kepada para kreditur berdasarkan nilai piutang dalam daftar piutang tetap yang telah ditetapkan oleh tim pengurus.

Selain itu, debitur juga akan mengupayakan pembayaran dipercepat sebelum jatuh tempo skema pembayaran utang, dengan memaksimalkan penagihan piutang-piutang kepada rekan usahanya, yang kemudian diprioritaskan untuk pembayaran kepada kreditur lansia dan kreditur konkuren lainnya secara proporsional prorata.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan para kreditur dimana diatas 80 persen masih percaya kepada Pak Edy. Sementara dari kreditur separatis 100 persen,” ungkap Reza.

Dengan adanya perjanjian perdamaian ini, lanjut Reza, debitur PKPU berharap agar proses PKPU berakhir dengan baik. Sebab, selama ini debitur PKPU selalu menepati kewajibannya dan dalam melakukan transaksi repo kepada para kreditur serta tidak pernah memperkaya diri secara tidak wajar atau menambah aset dengan perhitungan yang tidak masuk akal.

Sebelumnya, dalam sidang, Hakim Ketua menanyakan tentang hasil pemungutan suara terkait proposal perjanjian perdamain kepada tim pengurus PKPU.

“Hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, sebanyak 87,89 dari kreditur menyetujui proposal perdamaian,” kata Riki Susanto mewakili tim pengurus PKPU.

Rinciannya, satu kreditur Separatis  dengan nilai 50 suara dan 570 kreditor Konkuren dengan  209.940 suara menyatakan setuju.

Sedangkan 97 kreditor Konkuren dengan 28.928 suara menyatakan tidak setuju,” tambahnya.

Katerangan Riki tersebut di benarkan oleh para kreditur hadir dalam persidangan tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua, Mochamad Djoenaidie membacakan pertimbangan majelis terkait pengambilan keputasan mengenai perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut. 

“Berdasarkan fakta yang telah disampaikan pengadilan mengesahkan perjanjian perdamain tersebut. Dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum sengketa PKPU berakhir," kata Hakim Ketua, Mochamad Djoenaidie .

 

 

 

 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

BAGIKAN