Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan Covid -19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto:  SP/Joanito De Saojoao

Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan Covid -19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Yustisi Protokol Kesehatan

Selasa, 15 September 2020 | 05:19 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Polda Metro Jaya dan tim gabungan TNI, Dishub dan Satpol PP melaksanakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19 di delapan lokasi di Ibu Kota pada hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta yang diperketat, Senin (14/9).

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo PurnomoYugo menyebutkan, delapan titik tersebut yakni di Pasar Jumat berbatasan dengan Tanggerang, Jalan Perintis Kemerdekaan berbatasan dengan Bekasi, Kalimalang, Kalideres, Tugu Tani, Jalan Asia Afrika, Bundaran Hotel Indonesia dan Semanggi.

"Itu ada delapan titik, kita melaksanakan operasi yustisi gabungan," kata Sambodo di Jakarta, Senin (14/9).

Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan Covid -19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto:  SP/Joanito De Saojoao
Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan Covid -19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

Sambodo menyebutkan, meski hari pertama pelaksanaan PSBB Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 diberlakukan, pihaknya tidak lagi memberikan imbauan tetapi langsung penindakan bagi yang melanggar aturan PSBB.

Penindakan ini, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Kita sudah mulai langsung penindakan. Dalam Pergub 79 di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan termasuk sanki apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut Sambodo mengatakan, operasi tersebut tidak hanya berlangsung secara situasional di delapan titik tersebut, tetapi juga akan ditindaklanjuti oleh jajaran Polres yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Tentu ini akan ada imbangan dari Polres-polres penyangga dan dilaksanakan selama 24 jam," katanya.

Selain itu, lanjut Sambodo, akan ada patroli gabungan dari jajaran Polres, TNI Sudin Perhubungan dan Satpol PP di wilayah yang dilakukan secara bergerak (mobile).

"Nanti ada tim patroli yang akan berkeliling, kemudian apabila ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pergub 88 tersebut, tentu akan dilaksanakan penindakan," ujarnya.

Sambodo menambahkan, sesuai Pergub Nomor 88 Tahun 2020, penindakan pelanggaran PSBB baru ini tetap dilaksanakan oleh jajaran Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Pantau Lalu Lintas

Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan Covid -19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto:  SP/Joanito De Saojoao
Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan Covid -19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

Sambodo mengatakan, pihaknya akan memantau dampak dari penerapan PSBB Jakarta selama 14 hari terhadap lalu lintas menyusul ditiadakannya ganjil genap. Menurut Sambodo, dari pantauan di sejumlah titik yang dilakukan oleh anggotanya dilaporkan bahwa melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari pertama PSBB Jakarta masih terjadi kepadatan.

Kepadatan tersebut, lanjut dia, termonitor terjadi sejak pagi di sejumlah ruas-ruas jalan protokol.

"Masih kita maklumi karena ini hari pertama," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan pemantauan yang dilakukan berkala seiring diterapkannya PSBB Jakarta jilid dua, diharapkan lalu lintas selama ganjil genap ditiadakan kembali menurun.

Penurunan ini, menurut dia, seiring dengan kepatuhan perkantoran dan tempat usaha memberlakukan aturan bekerja dari rumah (WFH) dengan kapasitas karyawan masuk 25 hingga 50%.

"Hari kedua dan hari ketiga berikutnya mudah-mudahan sudah mulai bertahap kantor atau tempat usaha yang melakukan WFH. Ataupun kantor atau pemerintah yang 25-50%. Tentu kita harapkan situasi akan lebih menurun," ujarnya. Seiring dengan diberlakukannya PSBB Jakarta berdasarkan Pergub Nomor 88 Tahun 2020 secara resmi mulai Senin (14/9), maka kebijakan ganjil genap juga ikut ditiadakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengancam akan memberikan sanksi larangan angkut penumpang kepada para pengemudi ojek daring maupun ojek pangkalan, bila masih mangkal dan berkerumun saat PSBB total di Ibu Kota.

"Dalam hal ini, kami bersama Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pengawasan terhadap ojek daring dan pangkalan. Jika dalam tiga hari ke depan didapati mereka terus berkumpul, maka regulasi terkait diperbolehkannya mengangkut penump- ang akan dicabut," kata Syafrin.

Dia menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK), yakni SK Kepala Dinas Perhubungan Nomor 156 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PSBB bidang transportasi.

"Ojek daring dan ojek pangkalan pada pelaksanaan PSBB ini diperbolehkan mengangkut penumpang dengan prasyarat," katanya.

Syafrin menyebutkan, syarat pertama yakni pengemudi ojek daring maupun pangkalan harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

Syarat kedua, para pengemudi ojek daring dan pangkalan dilarang berkumpul dan berkerumun lebih dari lima orang.

Adapun penindakannya, lanjut Syafrin, pihaknya bersama Polda Metro Jaya melakukan pengawasan terhadap pangkalan ojek daring dan ojek pangkalan selama tiga hari berturut-turut.

Selama masa itu, jika para pengemudi ojek daring maupun pangkalan tidak mematuhi aturan yang ada, maka izin dibolehkan mengangkut penumpang akan dicabut.

Ia menambahkan, diperbolehkannya ojek daring dan ojek pangkalan mengangkut penumpang diharapkan tetap menjaga untuk tidak terjadi kerumunan pada saat mangkal.

Selama tiga hari ke depan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan evaluasi terkait kebijakan PSBB terhadap transpor tasi khususnya ojek daring dan pangkalan.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan kerja sama dari perusahaan aplikasi ojek daring untuk ikut mengawasi para mitranya. (b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN