Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lalu lintas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Lalu lintas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Polda Metro Menindak 221 Pelanggar di Hari Pertama PSBB

Rabu, 16 September 2020 | 07:10 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Polda Metro Jaya mencatat telah menindak 221 orang pelanggar protokol kesehatan dalam Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan hari pertama, di Jakarta, Senin (14/9). Sebagian besar melanggar penggunaan masker.

“Kemarin ada 221 penindakan yang kita lakukan, yang kita kedepankan adalah teman-teman Satpol PP dan Dinas Perhubungan, Polisi-TNI semua di belakang karena (penindakan) mengacu pada peraturan Gubernur Nomor 79,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Selasa (15/9).

Lalu lintas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao.
Lalu lintas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Dikatakan Yusri, dari 221 pelanggaran, sebanyak 212 di antaranya terkait pelanggaran penggunaan masker, sisanya kendaraan umum yang melebihi ketentuan kapasitas 50%.

Sedangkan sanksi yang dikenakan kepada pelanggarnya bervariasi, mulai dari sanksi sosial hingga sanksi administrative berupa denda serta denda progresif untuk pelanggar yang berulang kali melanggar.

“Ada yang sanksi sosial, ada yang sanksi denda, sudah diatur denda progresif,” katanya.

Yusri mengatakan, penindakan dilakukan oleh Satpol PP. TNI-Polri hanya mendampingi dan baru akan bertindak apabila ada tindakan melawan petugas.

Razia pengendara kendaraan pelanggar PSBB. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Razia pengendara kendaraan pelanggar PSBB. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Lebih lanjut dia mengatakan, sebanyak 6.800 personel gabungan Polda Metro Jaya, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dilibatkan dalam Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan. Satuan tugas (Satgas) dibentuk dari tingkat Polda hingga Polsek.

“Personel terdiri dari 3.000 TNI, 3.000 Polri, 700 Pemda, 50 kejaksaan, dan 50 pengadilan,” tuturnya.

Dikatakan Yusri, DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB selama 14 hari, sejak 14-27 September 2020 ini. Pemberlakukan PSBB berkaitan dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 yang mencapai di atas angka 1.000 per hari beberapa waktu belakangan ini.

“Memang dalam dua minggu ini kita akan perketat dalam hal yustisi atau penindakan secara persuasif dan humanis yang kita lakukan. Hasil rapat kemarin memang kita akan membentuk satgas-satgas, satgas baik itu di tingkat provinsi yang isinya sama semuanya dari TNI, Polri, pemerintah daerah, pengadilan dan kejaksaan. Satuan tugas untuk melakukan yustisi penindakan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Yusri menyampaikan, satgas tidak hanya di Polda Metro, tetapi juga di masing-masing Polres, Polsek, bersama TNI dan kecamatan (tiga pilar).

Dia mengatakan, klaster yang jadi skala prioritas yaitu perkantoran, pasar, terminal atau pun stasiun kereta. Bahkan, saat ini mulai masuk ke klaster perumahan. “Tim atau satgas ini akan turun ke sana,” ucapnya.

Apresiasi TNI dan Polri

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi jajaran TNI dan Polri yang bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam menegakkan displin selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Polri telah melaksanakan Operasi Ketupat yang biasa hanya 14 hari, sekarang berlangsung sampai dengan 54 hari. Sejak 10 April sampai dengan 3 Juni 2020. Ini merupakan Operasi Ketupat terlama dalam sejarah,” ujar Riza saat menghadiri secara virtual kuliah kerja dalam negeri pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg Ke-29 Tahun Anggaran 2020, Selasa (15/9).

Menurut Riza, tak hanya saat masa PSBB, sejak diberlakukannya masa pelonggaran PSBB transisi pada 4 Juni 2020 hingga 13 September 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat untuk melibatkan personel TNI/Polri untuk juga terlibat dalam pengawasan, pemantauan, dan penindakan PSBB bersama Satpol PP.

Keterlibatan Polri bersama Satpol PP dan TNI juga makin ditingkatkan pasca-diterbitkannya Pergub Nomor 79 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 14 September 2020, dalam rangka Pengetatan PSBB melalui Operasi Yustisia.

“Sejak Senin 14 September 2020 kita memberdayakan TNI/Polri lebih lagi ada peningkatan signifikan terkait penambahan jumlah personel dalam rangka membantu melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penegakan disiplin di DKI Jakarta,” katanya.

Razia pengendara kendaraan pelanggar PSBB. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Razia pengendara kendaraan pelanggar PSBB. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

Sementara itu, Yusri mengungkapkan, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya juga melakukan inovasi dengan membentuk satgas-satgas penegakan protokol kesehatan berbasis komunitas. Gunanya, untuk mengatasi keterbatasan personel dalam mengawasi masyarakat.

Oleh karena itu, ujarnya, dibentuklah komunitas-komunitas. Sebelumnya, diluncurkan komunitas, mereka diberikan rompi.

“Kemarin kita lakukan di Pasar Tanah Abang, di Pasar Tanah Abang itu ada Blok A, B, C, ada orang di Blok A yang dituakan, tokoh masyarakat, tokoh orang-orang yang memang disegani di situ. Kemudian pengurus dari pasar tersebut. Itulah yang menjadi komunitas yang mendisposisikan masyarakat, mengawasi, menegur masyarakat. Namun, di satu sisi satgas kami juga turun,” jelasnya.

Menurut Yusri, dasar hukum pelaksaan Operasi Yustisi bersamaan dengan PSBB di Jakarta, adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 dan Pergub 79 Tahun 2020.

Yusri menambahkan, aparat gabungan juga mendirikan delapan Posko Operasi Yustisi yang dibangun di titik-titik pos cek poin beberapa waktu lalu, di Jakarta. Posko ini diawaki TNI, Polantas, Dishub, dan Satpol PP, dengan sasaran pengendara kendaraan bermotor dan pergerakan orang menggunakan alat transportasi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

“Kemudian ada satu lagi kegiatan secara preventif kita lakukan patrol dengan skala besar lengkap TNI, Polri, Satpol PP, kejaksaan, pengadilan, apabila kita menemukan di jalan kita lakukan penindakan,” tegasnya. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN