Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Polda Metro Jaya dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggelar rapat koordinasi berantas mafia tanah

Polda Metro Jaya dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggelar rapat koordinasi berantas mafia tanah

Polda Metro-Kementerian ATR/BPN Koordinasi Berantas Mafia Tanah

Rabu, 3 Maret 2021 | 14:35 WIB
Bayu Marhaenjati

JAKARTA, investor.id  -Polda Metro Jaya dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggelar rapat koordinasi teknis menghadapi dan menangani kasus-kasus yang terkait dengan mafia tanah.

"Tujuannya untuk membangun koordinasi, memperkuat kolaborasi dalam rangka memberantas mafia tanah. Kami ingin membela pemilik tanah yang sah," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran, Rabu (3/3/2021).

Dikatakan Fadil, setelah rapat koordinasi, Satgas Mafia Tanah akan bekerja berdasarkan target-target hasil rapat koordinasi untuk menuntaskan kasus.

"Ini (rapat koordinasi) dihadiri seluruh jajaran reserse Polda Metro Jaya, yang membidangi fungsi penyidikan di bidang harta benda," ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto mengatakan, tercatat sekitar 180 kasus yang ditangani Polri dan Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2018 hingga sekarang.

"Ada yang sudah maju ke pengadilan, P21, ada yang sudah penetapan tersangka," katanya.

Agus menyampaikan, tindak lanjut dari penanganan kasus, hasilnya dipakai sebagai bahan dalam administrasi pertanahan.

"Misalnya, dalam hal terjadinya pemalsuan data tanah dan kemudian merugikan pihak lain, yang mana pada tahap pengujian secara materil pidana itu diluar kewenangan kita, maka kita bekerjasama dengan Polri, dengan Polda dan hasilnya menjadi dasar bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan," jelasnya.

Agus menuturkan, pada tahun ini, Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi dengan Satgas Mafia Tanah dan dalam waktu dekat akan melakukan gelar praoperasi bersama Polda Metro dan Polda seluruh Indonesia.

"Tujuannya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas di dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan mafia tanah. Karena itu diharapkan ke depannya ini bisa memberikan efek jera kepada seluruh pihak yang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang melangar undang-undang, melanggar hukum untuk kepentingan diri sendiri," tandasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN