Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Polisi Harus Optimal Lindungi Kebebasan Beragama

Selasa, 5 Juni 2012 | 07:40 WIB
Antara

YOGYAKARTA- Polisi harus lebih optimal memelihara dan melindungi kebebasan beragama setiap warga negara, agar konflik keagamaan dapat dicegah, kata peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rizal Panggabean.

"Polisi sering datang terlambat saat kejadian konflik keagamaan berlangsung. Biasanya polisi datang ketika keadaan sudah tegang dan saat serangan terjadi, atau datang setelah benturan dan serangan terjadi," katanya di Yogyakarta, Senin (4/6).

Menurut dia dalam diskusi "Polisi dan Pemolisian Agama" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, dalam beberapa kasus konflik keagamaan di sejumlah daerah, polisi lebih banyak memihak kelompok agama mayoritas dibanding minoritas.

Contohnya, polisi Muslim memihak Muslim dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik dan Mataram. Polisi Kristen memihak masyarakat Kristen dalam kasus konflik komunal di Poso dan Ambon.

"Polisi juga lebih banyak melakukan aksi diam saat terjadi konflik. Di Cikeusik, polisi hanya merekam gambar saat warga Ahmadiyah diserang, dan tidak ada polisi dalam jumlah yang memadai untuk mencegah konflik," katanya.

Ia mengatakan ketidaktegasan polisi dalam menengahi konflik agama disebabkan problem identitas. Bagi mereka setelah tidak menjadi polisi, mereka adalah penganut agama.

"Sebagai pengayom masyarakat, polisi seharusnya menjadi cerminan termasuk paham keagamaan dan ideologisnya. Oleh karena itu, polisi harus lebih mengedepankan kebebasan beragama," katanya.

Menurut dia, meskipun bukan pihak satu-satunya yang bertanggungjawab dalam memelihara dan melindungi kebebasan beragama, kerja sama polisi dengan para tokoh agama dan pemerintah mampu mencegah timbulnya konflik.

"Ahmadiyah di Garut tidak ada konflik karena tokoh Ahmadiyah dan polisi bekerja sama. Di Singkawang, tokoh agama, polisi dan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) berdiskusi ketika FPI akan melakukan demonstrasi," katanya.

Ia mengatakan pemimpin organisasi massa keagamaan harus secara terbuka dan berulangkali memberi dukungan kepada Polri untuk membela kebebasan beragama dan bertindak mengatasi konflik agama.

"Selain itu, para tokoh agama juga harus sering tampil bersama dalam situasi krisis," kata Rizal yang juga dosen Fisipol UGM.(ant/hrb)

Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

BAGIKAN