Menu
Sign in
@ Contact
Search
Rapat Peningkatan Kapasitas SDM PPNS dalam rangka mendukung Pencapaian Mutu SPM Suburusan Trantibum di Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/8/2022). (ist)

Rapat Peningkatan Kapasitas SDM PPNS dalam rangka mendukung Pencapaian Mutu SPM Suburusan Trantibum di Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/8/2022). (ist)

PPNS Kunci Penegakan Hukum Perda

Selasa, 30 Agustus 2022 | 21:02 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah menjadi kunci utama penegakan peraturan daerah (perda). Namun, PPNS dituntut tertib administrasi dalam melakukan penyelidikan.

Saat ini, perda yang memiliki sanksi pidana hanya dapat ditegakkan oleh penyidik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 "Permasalahannya, sampai saat ini, masih ada daerah yang belum memiliki PPNS. Selain itu, perlu ditegaskan kembali bahwa Kasatpol PP sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama harus memiliki kualifikasi sebagai PPNS, sehingga dalam pelaksanaan penegakan perda, kasatpol PP dapat menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik),” kata Safrizal, direktur jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di acara Rapat Peningkatan Kapasitas SDM PPNS dalam rangka mendukung Pencapaian Mutu SPM Suburusan Trantibum di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/8/2022).  

 Oleh sebab itu, Safrizal mendorong agar setiap daerah dapat memiliki PPNS, dengan mengutus PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat pembentukan PPNS. Bagi kasatpol PP yang belum memiliki sertifikasi PPNS untuk segera mengikuti diklat manajemen PPNS.

Safrizal juga mengharapkan PPNS yang telah lulus mengikuti diklat untuk aktif melaksanakan tugas penyidikan sesuai kewenangannya dan melaporkan hasil pelaksanaannya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi seorang PPNS yaitu mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 Sejalan dengan yang disampaikan Safrizal, Bernhard E. Rondonuwu, direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menekankan perlu adanya pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran perda yang dilakukan oleh PPNS. Selama ini, laporan yang diterima oleh Direktorat Pol PP dan Linmas masih sangat minim dan tidak dapat menggambarkan kondisi umum penegakan perda oleh PPNS di Indonesia.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com