Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (21/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (21/1)

Presiden Bagikan 2.500 Sertifikat Tanah di Manggarai Barat

Novi Lumanauw, Selasa, 21 Januari 2020 | 11:51 WIB

MANGGARAI BARAT - Pada hari ketiga kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (21/1).

Presiden Jokowi dalam sambutannya menjelaskan, alasan pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Salah satunya, masih maraknya konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh Tanah Air."Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat," kata Presiden Jokowi.

Pada 2015, dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut. "Artinya, punya tanah tapi nggak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana," ujarnya.

Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap tahunnya. Dengan begitu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan, 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat, 2019 9 juta harus keluar. Mungkin ini kantor BPN nggak tidur semua, nggak apa, yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau nggak terus sengketa lahan," kata Presiden.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta Ibu Siti Faridah Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra. Selain itu, hadir pula Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA