Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Presiden Diharapkan Bentuk Kementerian Agraria & Tata Ruang

Selasa, 18 Oktober 2011 | 16:23 WIB
Antara

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menjawab berbagai persoalan tentang tanah.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dalam Seminar dan Diskusi bertemakan Mencari Solusi Permasalahan Pertanahan, Mempercepat Proses Pembangunan Nasional di Kampus Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa.

"Ada satu persoalan yang perlu kita perhatikan soal tanah. Daripada Pak SBY menambah jumlah wakil menteri, apa yang perlu dilakukan adalah mendirikan kementerian baru yang harus bertanggung jawab soal ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itu harus dibentuk sebenarnya," kata Budiman yang juga anggota Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR itu.

Menurut Budiman, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sudah terbentuk bisa ditingkatkan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. "Hal ini penting karena Undang-Undang Agraria tahun 1960 sudah ada. Undang-Undang Tata Ruang juga sudah ada tapi tidak dijalankan. Padahal tata ruang itu digunakan untuk membagi mana bagian untuk infrastruktur, untuk kesejahteraan petani langsung, untuk industri, pariwisata, dan konservasi lingkungan," kata Budiman.

Setiap undang-undang yang ada, lanjut dia, harus ada konsekuensi pembentukan institusinya. "Persoalan kita adalah undang-undang yang ada tidak selalu segera diikuti dengan pembentukan institusi yang melaksanakan," kata Budiman.

Ia mengambil contoh tindakan pemerintah yang mengulur-ulur pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksana Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Oleh karena itu, Undang-Undang pokok Agraria, konsekuensinya harus ada Kementerian Agraria, kata Budiman.

"Menurut saya itu perlu sehingga segala macam kekacau-balauan penanganan soal tanah itu satu pintu seharusnya. Tidak ada yang namanya tanah ini punya BPN, tanah ini punya Perhutani, tanah ini punya Kementerian ESDM. Hal itu sebenarnya filosofi dari kenapa undang-undang pokok agraria itu ada," kata Budiman.

Ia mengatakan, amanat undang-undang agraria adalah segala pokok permasalahan yang menyangkut tanah, apa yang ada di dalam tanah, apa yang ada di atas tanah itu harus mengacu kepada satu undang-undang pokok yang konsekuensinya juga harus mengacu pada institusi-institusi tertentu. (gor/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN