Presiden Kecewa Kasus Covid Meningkat Tajam di Jateng dan DKI Jakarta

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaannya  terhadap peningkatan kasus  kematian Covid-19 serta merosotnya tingkat penyembuhan wabah penyakit mematikan itu di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan DKI Jakarta.

Kepala Negara telah mengingatkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan tajam kasus Covid-19 di  Jateng dan DKI Jakarta.

“Saya ingatkan bahwa ada dua provinsi yang perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam dua-tiga hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu, Jawa Tengah dan DKI Jakarta,” kata Presiden Jokowi pada rapat terbatas secara daring Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Ia mengatakan,  diperlukan langkah ekstra untuk melihat secara tepat mengapa peningkatannya sangat drastis.

Berdasarkan data diterima Presiden Jokowi pada 29 November, kasus aktif di Indonesia  sekarang ini meningkat menjadi 13,41% meskipun angka ini lebih baik dari angka rata-data dunia.

“Tetapi hati-hati,  ini lebih tinggi dari rata-rata minggu yang lalu. Minggu  yang lalu masih 12,78% sekarang menjadi 13,41%,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Presiden Jokowi, terjadi penurunan tingkat kesembuhan, di mana pada minggu  yang lalu adalah sebesar 84,03%  dan sekarang menjadi 83,44%.

“Ini memburuk semuanya. Karena adanya kasus yang lebih meningkat lebih banyak dari minggu-minggu kemarin,” tegas dia.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus  meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengingatkan kepada para gubernur, bupati,  dan wali kota di seluruh Indonesia untuk betul-betul memegang penuh kendali  di wilayah masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan masalah Covid dan ekonomi.

“Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.

Disebutkan juga , dalam setiap pengambilan kebijakan para gubernur, bupati, dan wali kota harus berdasarkan  pada angka-angka kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan indikator-indikator ekonomi yang ada.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Berita Terkait

Peran BPTJ Perlu Dioptimalkan Dalam Integrasi Transportasi Jabodetabek

Kunjungi Posko Evakuasi SJ-182 di JICT II, Presiden: Keselamatan Paling Utama

Presiden Keluarkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara

Presiden Temui Pengungsi di Stadion Manakarra