Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Widodo

Joko Widodo

Presiden Tak Ingin Ada Pasal Titipan dalam RUU Omnibus Law

Novy Lumanauw, Jumat, 27 Desember 2019 | 12:50 WIB

BOGOR, investor.id  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengerjakan secara paralel regulasi turunan dari Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law, yang rencananya akan diajukan ke DPR RI pada 10 Januari 2020 mendatang.

Regulasi turunan RUU Omnibus Law yang akan dikerjakan secara paralel itu dapat berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), revisi Peraturan Pemerintah, maupun Rancangan Peraturan Presiden.  

“Harus dikerjakan secara pararel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksananya sebagai sebuah regulasi yang solid, tapi juga memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami arsitektur besar dari Omnibus Law yang kita kerjakan ini,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12).

Rapat yang dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, khusus membahas tentang penyusunan naskah akademik dan draf  Rancangan Undang Undang Omnibus Law untuk Cipta Lapangan Kerja.

Ia mengatakan, Omnibus Law akan mempercepat proses eksekusi berbagai hambatan di lapangan, setelah RUU ini disetujui oleh DPR.

“Tolong sebelum ini masuk ke DPR juga nanti Pak Menko, Menteri Hukum dan HAM, Setneg, Setkab agar mengekspose ke publik  sehingga kalau ada hal-hal yang perlu kita akomodir, harus kita perhatikan, ya ini bisa. Artinya, ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, substansi dari RUU Omnibus Law harus mencakup sebelas klaster yang melibatkan 30 Kementerian/ Lembaga (K/L).

“Saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas, agar dijaga konsistensinya, dan harus betul-betul sinkron, terpadu,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi secara eksplisit menyatakan bahwa RUU Omnibus Law tidak boleh hanya dijadikan sebagai tempat menampung keinginan-keinginan Kementerian/Lembaga.

“Tidak. Jangan sampai hanya menampung, menampung, dan menampung keinginan,  tetapi tidak masuk kepada visi besar yang sudah bolak-balik saya sampaikan,” ujarnya.

Ia juga secara khusus meminta kepada jajaran menteri terkait untuk mengecek berulang kali dan berhati-hati agar RUU Omnibus Law tidak dijadikan tumpangan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan segelintir kelompok.

“Jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan. Cek betul. Oleh sebab itu, saya minta setelah ini nanti kita bicarakan, tolong didalami, dipimpin oleh Menko Perekonomian, nanti Menteri Hukum dan HAM, Sekretariat Mensesneg, dan Seskab untuk mendalami dan nanti disampaikan kepada DPR,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, RUU Omnibus Law yang akan diajukan ke DPR, pada Januari mendatang harus benar-benar menyuarakan aspirasi banyak kalangan.

Ia juga telah meminta Jaksa Agung, Polri, dan BIN untuk melihat dampak-dampak ikutan dari Omnibus Law di masyarakat. 

“Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga tolong agar dikomunikasikan dengan yang terkait, dengan yang ada di dalam Omnibus Law. Dan seluruh Menteri, tolong ini juga dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN