Menu
Sign in
@ Contact
Search
Pekerja memindahkan buah sawit yang dipanen ke truk pengangkut sebelum diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO) di perkebunan sawit di Pekanbaru pada 23 April 2022. (FOTO: WAHYUDI / AFP)

Pekerja memindahkan buah sawit yang dipanen ke truk pengangkut sebelum diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO) di perkebunan sawit di Pekanbaru pada 23 April 2022. (FOTO: WAHYUDI / AFP)

Program BLT Bukan Kerugian Keuangan Negara

Kamis, 29 September 2022 | 15:54 WIB
Kunradus Aliandu (kunradus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Praktisi hukum Dr. Hotman Sitorus, S.H., MH. menyebut ada yang menarik dalam sidang perkara kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, yakni penghitungan kerugian keuangan negara didasarkan pada bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 6 triliun untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga minyak goreng.

Begitu juga dengan penghitungan kerugian perekonomian negara dari penerbitan persetujuan ekspor CPO yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebesar Rp 12,3 triliun. Padahal, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, hasil penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara korupsi harus nyata dan pasti.

Sementara penyaluran BLT merupakan kebijakan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab ketika melihat dan merasakan kesulitan yang dialami masyarakat. “Bagaimana hal itu kemudian dianggap sebagai kerugian keuangan negara dengan jumlah yang sangat fantastis. Apalagi, penghitungannya dilakukan seolah-olah ekspor CPO beserta turunannya sama dengan penjulan produk terlarang,” kata Praktisi hukum Dr. Hotman Sitorus, S.H., MH., melalui keterangan tertulis, Kamis (29/9).

Menurut Hotman, dakwaan dengan menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor bukan hanya berlebihan, tetapi justru melawan hukum. Apalagi dalam beberapa kesaksian, terungkap bahwa jika proses pengurusan PE CPO telah sesuai dengan prosedur. Sehingga dugaan korupsi dalam pengurusan PE CPO tidak terpenuhi.

Ia menjelaskan, dalam setiap pidana korupsi setidaknya tetap harus ada unsur perbuatan melawan hukum (PMH), kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.“Tanpa ada pebuatan melawan hukum, tanpa ada kerugian keuangan negara dan tanpa ada memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak ada yang korupsi. Ketiga unsur haruslah diuraikan secara jelas dan terang dan kemudian dibuktikan di depan pengadilan,” jelas Hotman.

Tetapi dalam beberapa kali persidangan, lanjut Hotman, bisa dikatakan ketiga unsur kabur. Tidak terdapat hubungan sebab akibat antara satu unsur dengan unsur lain. Tidak terdapat hubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan kerugian keuangan negara. “Sehingga, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian keuangan negara dengan memperkaya perusahaan,” kata Hotman.

Baca juga: Realisasi BLT BBM Capai Rp 6,2 Triliun, Sasar 20,65 Juta KPM

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : PR

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com