Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Properti BUMN Bakal Bersaing dengan Pengembang Besar

Rabu, 6 Agustus 2014 | 10:52 WIB
Alex Dungkal dan Emral Ferdiansyah

JAKARTA - Bisnis properti dari perusahaan milik negara dinilai bisa menyaingi pengembang terbesar di sektor properti Agung Podomoro, asalkan pengelolaanya profesional dalam satu anak perusahaan.

“Aset-aset BUMN berupa tanah yang menganggur jika dikelola dan dijadikan bisnis properti akan sangat produktif, bahkan mengalahkan Agung Podomoro pengembang terbesar di Indonesia,” kata menteri BUMN Dahlan Iskan, di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Dahlan, saat ini sejumlah BUMN mulai menggeluti bisnis properti menyusul banyaknya aset yang tidak produktif. “Saya banyak menandatangani persetujuan pembentukan anak usaha BUMN yang ekspansi ke sektor properti. Ini ide yang betul-betul bagus,” kata Dahlan seperti dikutip Antara.

Ia menambahkan, maraknya BUMN mengelola properti sejalan dengan kebijakan untuk menyelamatkan aset-aset perusahaan. Sejumlah BUMN yang sudah merealisasikan masuk bisnis properti antara lain PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Telkom, termasuk BUMN Karya seperti PT Adhi Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, dan Hutama Karya. Korporasi tersebut memiliki aset yang berlokasi di areal strategis namun belum dimanfaatkan.

“Aset-aset tanah tersebut jika dibiarkan justru menjadi beban perusahaan karena harus bayar pajak bumi dan bangunan, bayar biaya penjagaan, bahkan bisa dijarah oleh orang lain,” tegas Dahlan.

Untuk itu, kata Dahlan, BUMN yang memiliki aset berupa tanah dapat menjalin kerja sama dengan BUMN Karya maupun BUMN lainnya untuk mengembangkan properti. “Tidak perlu kerja sama dengan swasta, kecuali sangat khusus. Tidak mudah juga kerja sama dengan sesama BUMN, tapi setiap perjanjian harus dilakukan clean and clear agar transparan,” ujarnya. (ks)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN