Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi hukum dan pengadilan

Ilustrasi hukum dan pengadilan

PT BCK Nilai Bukti-bukti yang Diajukan HIL Tidak Mencerminkan Kondisi Sebenarnya

Oleh Unggul Wirawan, Rabu, 4 Desember 2019 | 22:15 WIB

JAKARTA, investor.id- PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh H Infrastructure Limited (HIL) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mencerminkan kondisi sebenarnya saat sidang di PN Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Salah satu dokumen bukti yang disangkal oleh BCK adalah terkait surat David McConnel tanggal 6 agustus 2019, yang isinya menyatakan bahwa HIL menandatangani consortium agreement pada tanggal 7 Juli 2014 atas nama joint operation (JO). Padahal JO antara Infrastructure Limited dengan BCK sendiri baru dibentuk pada 29 Januari 2015.

Hendry M Hendrawan, kuasa hukum BCK dari kantor AKHH Lawyers, mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui keberadaan dokumen tersebut dari bukti yang diserahkan HIL di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

“Bagaimana mungkin consortium agreement ditandatangani 7 Juli 2014 atas nama Joint Operation dengan BCK, padahal JO dengan BCK itu sendiri baru dibentuk pada 29 Januari 2015. Jadi, sama sekali tidak logis kalau joint operation yang sama sekali belum terbentuk dapat menanda-tangani consortium agreement,” kata Hendry, Selasa (3/12/2019) di PN Jakarta Pusat.

Karena bukti yang diajukan itu sangat merugikan, BCK mempertimbangkan untuk melaporkan David AW McConnell kepada pihak Kepolisian untuk dugaan pemalsuan surat dan penipuan. BCK juga telah melaporkan HIL ke Polres Jakarta Selatan lantaran mencampur-adukkan biaya offshore project ke dalam biaya onshore project di proyek Panas Bumi Karaha Jawa Barat. Saat ini, laporan tersebut masih dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait.

Selain itu, ternyata Settlement Agreement yang dibuat HIL juga atas nama consortium untuk pekerjaan offshore dan onshore sekaligus.

Padahal, BCK hanya terlibat di konstruksi sipil pada pekerjaan onshore saja. Kegagalan consortium dalam proyek ini juga disebabkan kegagalan dan keterlambatan dalam design di pekerjaan offshore. Jadi Settlement Agreement tersebut tidak dapat dibebankan kepada BCK karena BCK sudah melaksanakan kewajibannya sesuai PO No. 004.

Tanpa Legal Standing

Hendry mengatakan, sejatinya H Infrastructure Limited juga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat kepada BCK. Sebab H Infrastructure Limited bukanlah pihak yang melakukan JO dengan BCK. Berdasarkan penandatanganan perjanjian 29 Januari 2015, pihak yang melakukan kerja sama operasi dengan BCK adalah Hawkins Infrastructure Limited Representative Office.

Namun pada 2017, Hawkins Infrastructure Limited milik keluarga McConnell itu telah diakusisi oleh Downer EDI Limited, perusahaan infrastruktur asal Australia. Lantas keluarga McConnell mendirikan perusahaan baru dengan nama H Infrastructure Limited.

“Karena tidak pernah ada perjanjian novasi atau pengalihan perjanjian, maka joint operation BCK tetap sama yaitu dengan Hawkins Infrastructure Limited Representative Office bukan dengan H Infrastructure Limited atau keluarga McConnell,” katanya.

Berdasarkan pengumuman berita acara negara Selandia Baru (New Zealand Gazette), H Infrastructure Limited yang baru didirikan keluarga McConnell tersebut dilikuidasi pada 5 Juli 2018 dan tengah berada dalam kepengurusan likuidator. Oleh karena itu, kata Hendry, tudingan BCK memiliki utang kepada H Infrastructure Limited tidaklah benar.

Pendanaan Lebih

Selain itu, di proyek onshore panas bumi Karaha Jawa Barat, BCK telah memberikan pendanaan lebih dari seharusnya. Kelebihan pendanaan BCK pada proyek tersebut nilainya sebesar Rp 35,17 miliar.

Jadi gugatan pailit yang diajukan HIL terhadap BCK ini sangat mengada-ada. Pasalnya, BCK merupakan perusahaan sehat dan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

“Justru mereka yang memiliki utang. Jika mereka menyangkal, mari selesaikan di forum arbitrase SIAC (Singapore International Arbitration Centre) sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam JOA 29 Januari 2015,” katanya.

Sidang dengan agenda penyerahan bukti-bukti tambahan dari Pemohon dan jawaban dari termohon yang dilangsungkan pada Selasa sore ini berlangsung singkat. Setelah menerima jawaban yang diserahkan oleh BCK, majelis hakim yang diketuai Abdul Kohar itu pun langsung ditutup. “Sidang berikutnya selasa pekan depan dengan agenda saksi-saksi,” kata Abdul Kohar seraya menutup persidangan.

Sumber : Suara Pembaruan

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA