Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dwi Rudatiyani, yang dipanggil Ani merupakan Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC)  memberikan penjelasan dan meminta Gesang Sumarno dan istrinya Sri Suhyati (duduk) agar meninggalkan rumah yang milik YPKC di lahan tersebut, Selasa (6/4/2021).

Dwi Rudatiyani, yang dipanggil Ani merupakan Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) memberikan penjelasan dan meminta Gesang Sumarno dan istrinya Sri Suhyati (duduk) agar meninggalkan rumah yang milik YPKC di lahan tersebut, Selasa (6/4/2021).

Punya Legal Standing, YPKC Berhak Kuasai Lahan di Depok

Minggu, 11 April 2021 | 14:35 WIB
Edi Hardum

JAKARTA, investor.id  – Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) merupakan sebuah yayasan yang bertujuan membangun sumber daya manusia (SDM) untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yakni membangun lembaga pendidikaan di bidang kesehatan.

Sehubungan dengan itu, pada hari Selasa (6/4/2021), puluhan orang yang sebagian besar advokat (lawyer) yang tergabung Kuasa Hukum dari pihak Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) memasuki, menguasai dan menempati tanahnya seluas ± 19.185 M2, yang terletak di Jalan Tole Iskandar RT 003 / RW 15, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, bukanlah tindak premanisma.

“Kami puluhan orang bukan kumpulan preman. Kami dari kuasa hukum atau advokat dan tim kemanusiaan, memasuki dan menguasai lahan kami. Selama ini lahan ini diduduki orang-orang liar. Mereka mengaku-ngaku tanah seluas itu milik mereka namun pengakuan yang tanpa punya alas hak (legal standing)” kata Dwi Rudatiyani, Kuasa Hukum YPKC, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Dwi Rudatiyani, yang dipanggil Ani merupakan Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) yang beralamat  di Wisma Kodel Lantai 10, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ani menegaskan, sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat termasuk Penegak Hukum selain polisi, jaksa dan hakim. “Jadi kami yang memasuki lahan tersebut kebanyakan advokat bukan preman. Kami tahu hukum dan masalah kemanusiaan, termasuk protokol kesehatan,” tegas Ani.

Karena itu, Ani menolak kalau dikatakan puluhan orang memasuki lahan tersebut Selasa lalu sebagai kumpulan preman. Selain itu, kata dia, puluhan orang yang masuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak.

Menurut Ani, sampai di dalam juga, pihaknya meminta baik-baik kepada Gesang Sumarno dan istrinya Sri Suhyati beserta anggota keluarganya yang menempati rumah kecil milik pihak YPKC yang berada di atas lahan milik YPKC tersebut.

Ani menegaskan, pihaknya memasuki dan menguasai lahan/tanah itu sejak hari Selasa (6/4/2021) melalui proses panjang, antara lain dilakukan somasi sampai tiga kali kepada pihak yang mengaku mempunyai hak atas lahan tersebut.

“Somasi itu kami kirim kepada Sdr. Hasannudin yang mengaku menyuruh Pak Gesang Sumarno dan Bu Sri Suhyati menempati rumah kecil di atas lahan tersebut tanpa izin pihak YPKC. Somasi lain diberikan kepada  Pak Gesang Sumarno dan Bu Sri Suhyati sendiri. Namun somasi kami tidak diindahkan. Jadi kami melakukan sesuai prosedur hukum yang dilandasi rasa kemanusiaan,” kata dia.

Ani menegaskan, pihaknya meminta Gesang Sumarno dan Sri Suhyati agar meninggalkan rumah tersebut Selasa pekan lalu. Bukan disuruh pergi begitu saja, tetapi pihak YPKC telah menyediakan rumah kontrakan selama enam bulan untuk keduanya dan keluarganya di Depok.

“Jadi kami suruh pergi dengan ada kebijakan, rasa kemanusiaan. Kami juga siapkan mobil truk untuk membantu angkut barang-barang mereka,” kata dia.

Mengenai listrik yang dimatikan di rumah kecil yang ditempati Gesang Sumarno dan Sri Suhyati  pada Sabtu (10/4/2021), Ani menjelaskan, hal itu dilakukan melalui peringatan sejak Selasa pekan lalu kepada  Gesang Sumarno dan Sri Suhyati.

“Dan perlu diketahui, selama ini listrik di rumah kecil itu dipasang dan dibayar oleh pihak YPKC. Ya hak kami dong pindahkan meterannya ke Gardu (depan) masuk lahan/tanah tersebut. Jadi bukan dimatikan secara paksa,” kata dia.

Ani menegaskan, YPKC sejak awal tidak menelantarkan lahan/tanah tersebut. Sebab, pada tahun 1997 pihak YPKC memagari keliling lahan tersebut dengan tembok dan besi.

Selain itu, sampai saat ini YPKC membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan tersebut. “Jadi ini lahan YPKC sendiri ya. Yang mengaku-ngaku itu saja yang justru menduduki dengan melanggar ketentuan hukum,” kata dia.

Ani menegaskan, legal standing kepemilikan atas tanah a quo terdiri atas empat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yakni: Pertama, Nomor: 450, seluas 18.285 M2 (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), tanggal 12 Juli 1996.

Kedua, Nomor: 01120, seluas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi), tanggal 29 September 2006.  Ketiga, Nomor: 01121, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), tanggal 29 September 2006. Keempat, Nomor: 01122, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), tanggal 29 September 2006.

Ani menegaskan, Kliennya memiliki tanah a quo juga diperkuat Putusan Pengadilan (Hakim) yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Putusan Pengadilan yang dimaksud, kata dia, pertama, putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 168/PDT/G/1996/PN. BGR, tanggal 31 Maret 1997 Antara Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC), selaku Penggugat, melawan M. Hasannudin Bin Mi’in, selaku Tergugat I; Mulyadi Bin Simin, selaku Tergugat II.

Dimana amar putusanya menegaskan bahwa kliennyalah satu-satunya Pemegang Hak Guna Bangunan atas Tanah terperkara Sertifikat Nomor 450 tanggal 12 Juli 1996, seluas 18.285 m2, yang terletak di Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam putusan a quo juga ditegaskan, memerintahkan para tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari para tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan a quo.

Kedua, putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bogor No. 670/PK/Pdt/2016, tanggal, 21 Desember 2016. Dimana amar putusannya menyatakan, permohonan PK dari para pemohon PK ditolak. Dengan demikian tanah a quo adalah milik YPKC.

Ketiga, putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Perkara No. 547 K/TUN/2016, tanggal 24 Januari 2017. Di mana Amar Putusannya menyatakan, permohonan kasasi dari para pemohon ditolak. “Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum itu, maka tanah tersebut adalah milik YPKC,” kata dia.

Cetak SDM Berkualitas

Ani menegaskan, tujuan kliennya membeli tanah a quo semula untuk mengembangkan SDM dalam hal program Pendidikan Sekolah Tinggi Keperawatan di daerah Depok, yang mana berdekatan dengan Kampus Univeritas Indonesia.

Dengan adanya Sekolah Tinggi Keperawatan di daerah Depok, kata Ani, diharapkan dosen-dosen dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK-UI) dapat membantu mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIK) yang didirikan oleh YPKC.

Tanah YPKC di Depok, Jawa Barat. Foto: Beritasatu.com
Tanah YPKC di Depok, Jawa Barat. Foto: Beritasatu.com

Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, YPKC telah mendapat rekomendasi izin lokasi penggunaan tanah Nomor : 591/1679-Takot, tertanggal 31 Desember 1992, dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kota Administratif Depok.

Pada tanggal 19 Juli 1993, kata dia, kliennya juga telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 593.82/286-Pem.Um/93, Perihal : Permohonan Persetujuan Lokasi seluas ± 19.185 M2, yang terletak di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoranmas.

“Tujuannya untuk Pembangunan Kampus Akademi Perawatan St. Carolus dan Asrama Mahasiswa atas nama Yayasan Pendidikan Keperawatan Carolus,” kata alumnus UGM, Yogyakarta ini.

Selanjutnya, kata Ani, pada tanggal 2 Pebruari 1994, kliennya telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 593.82/SK.251-Pem.Um/94, tertanggal 2 Pebruari 1994 tentang Persetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah seluas 19.185 m2, yang terletak di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoranmas Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, untuk Pembangunan Kampus Akademi Perawatan St. Carolus dan Asrama Mahasiswa, atas nama Yayasan Pendidikan Keperawatan Carolus.

Menurut Ani, karena kliennya telah mendapatkan Surat rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dan Persetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah seluas 19.185 m2 dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka pada tanggal 14 Pebruari 1994 sampai dengan tanggal 5 Maret 1994, kliennya telah membuat pagar batako semen di atas tanah bagian belakang milik YPKC.

“Pembuatan pagar tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Pembuatan Pagar Batako Semen di Atas Tanah Milik YPKC Bagian Belakang, tertanggal 14 Pebruari 1994, dengan Pemborong yang bernama Sdr. Tasubi,” tegas Ani.

Selanjutnya, kata Ani, pada tanggal 12 April 1996, kliennya juga telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 500.2/019/HGB/IV-1996, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Yayasan Pendidikan Keperawatan Santo Carolus, atas tanah seluas 18.285 M2 yang terletak di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Kemudian pada tanggal 2 Juni 1997, kliennya memasang pagar besi yang mengelilingi lahan a quo dengan melakukan renovasi rumah kecil pada tanggal 5 Juni – 4 Agustus 1997, sebagaimana Surat Perjanjian Pembuatan Pagar dan Renovasi Rumah Nomor : 102/U/YPKC/VI/97, tertanggal 2 Juni 1997. Pagar besi yang mengelilingi lahan/ tanah tersebut di atas hingga saat ini masih berdiri kokoh.

Sementara  Hasannudin, yang mengaku ahli waris dari Bolot bin Jisan ketika ditanya wartawan, Selasa (6/4/2021), mengatakan, bahwa lahan tersebut adalah miliknya dengan alas hak berupa Girik. Namun, Hasannudin tidak menunjukan bukti Girik yang dimaksud.

Ketika dikonfirmasi mengenai Girik yang dimaksud adalah Girik yang menyebut alamat “Jalan Cikupa”,  Hasannudin enggan menjawab. Padahal, di Depok tidak ada bernama Jalan atau tempat “Cikupa”, yang ada cuma Cikumpa. Sedangkan “Cikupa” adanya di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.

Ketika terus ditanya mengenai legal standing sebagai dasar pengakuan memiliki lahan tersebut, Hasannudin mengatakan, pihaknya bertahan di jalan tersebut karena pihak YPKC memasuki lahan tersebut bukan melalui penetapan Pengadilan untuk eksekusi. “Menurut Pengadilan kan putusannya tidak bisa dieksekusi,” kata dia.

Hasannudin mengatakan, pihak YPKC memang sudah menang sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) dalam perkara tersebut. “Iya memang YPKC menang sampai MA. Upaya hukum Kasasi dan PK kami ditolak MA. Hanya putusan itu tidak benar,” kata dia.

“Apa pun alasan Sdr. Hasannudin mengenai putusan pengadilan, putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan sudah merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh siapa pun,” kata Ani.

Ani menegaskan, putusan pengadilan atas kasus tersebut memang bersifat declaratoir, artinya putusan yang hanya sekadar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, sehingga tidak perlu dieksekusi.

“Ingat, kami mamasuki lahan kami bukan eksekusi. Kami memasuki lahan kami sendiri. Faktanya lahan/tanah ini telah kami kuasai sejak dahulu, dan telah kami pagari keliling sejak tahun 1994, dan hingga saat ini pagar keliling tersebut masih berdiri dengan kokoh,” tegas almunus Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta ini.

“Di satu sisi rumah kecil yang ditempati oleh Bapak Gesang Sumarno dan  Ibu Sri Suhyati adalah milik kami, karena pajak bumi bangunan (PBB) selama 23 tahun kami yang membayar, listrik kami yang membayar, dan KTP milik Bapak Gesang Sumarno dan Ibu Sri Suhyati telah diblokir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Sehingga Bapak Gesang dan Ibu Sri Suhyati tidak lagi beralamat di lahan/tanah tersebut dan tidak berhak menduduki di atas tanah dan lahan/tanah milik YPKC,” kata pungkas Ani.

Tentang YPKC

Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) adalah sebuah yayasan yang sudah tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BP-PTSI).

Visi dari  Asosiasi BP-PTSI adalah menjadi organisasi yang profesional, kuat, berwibawa, dan berwawasan global di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sedangkan misi Asosiasi BP-PTSI  adalah, pertama,  menumbuh kembangkan pengelolaan yang baik dan benar (good governance) dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.

Kedua, membantu dan memfasilitasi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.

Ketiga, memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN