Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Ketua KPU Hasyim Asy

Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Ketua KPU Hasyim Asy

Rawan Digugat, KPU Diminta Hati-hati Jalankan Tahapan Pemilu

Kamis, 12 Mei 2022 | 09:23 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pesan kepada para anggota KPU dan jajarannya agar hati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024.

Tindakan, keputusan, dan kebijakan KPU, kata Mahfud, rawan digugat, terutama oleh peserta pemilu atau pilkada. "KPU diminta hati-hati apapun yang anda lakukan akan ada yang menggugat. Saya katakan KPU harus firm dan bekerja dengan tanggung jawab," ujar Mahfud usai menerima jajaran anggota KPU di Kantor Kemenko Polhukam yang disiarkan di kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam, Rabu (11/5/2022).

Baca juga: KPU: Dukungan Anggaran Jadi Indikator Utama Pemilu 2024 Tepat Waktu

Mahfud menegaskan, KPU adalah lembaga mandiri dan independen. Meskipun masuk rumpun eksekutif, kata dia, KPU tidak berada di bawah presiden sehingga eksekutif tidak bisa mengintervensi KPU.

"Bagi pemerintah KPU adalah lembaga mandiri, lembaga independen, dia bukan bagian eksekutif dalam arti Presiden dan kabinet, tetapi dia masuk rumpun eksekutif menurut hukum tata negara," terang Mahfud.

Mahfud juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah, kata dia, siap mempermudah dana dan fasilitas lainnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada 14 Juni 2022.

"Karena itu, Kalau perlu fasilitas-fasilitas administrasi termasuk aturan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah nanti kita fasilitasi. Keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah, nanti kita perlancar semuanya itu," ungkap Mahfud.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Hasim Asy'ari mengatakan pertemuan ini merupakan bagian dari silahturahmi dan konsultasi KPU dengan Mahfud selaku Menko Polhukam dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024.

"Hal-hal yang sifatnya menuju ke situ, semua sudah kami sampaikan, laporan ke Pak Menko, termasuk apakah aspek edukasinya, apakah aspek elektoral proses atau teknikalitas kepemiluannya, maupun aspek penegakan hukum," tutur Hasyim.

Baca juga: DPR Minta KPU Telaah Lagi Detail Anggaran Rp 76,6 T untuk Pemilu 2024

Hasyim menilai, Mahfud memiliki peran penting karena membawahi sejumlah kementerian dan lembaga negara yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses Pemilu maupun Pilkada.

"Itu dalam rangka memberikan dukungan kepada KPU. Supaya pemilu bisa berjalan tepat waktu. Sehingga siapapun terpilih sebagai pemimpin eksekutif dan DPR benar-benar legitimate," pungkas Hasyim.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN