Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wiku Adisasmita, Jubir Satgas Penanganan Covid-19. Sumber: BSTV

Wiku Adisasmita, Jubir Satgas Penanganan Covid-19. Sumber: BSTV

Rumah Sakit Tidak Siap

Senin, 21 September 2020 | 05:13 WIB
Primus Dorimulu (primus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Rumah sakit di Indonesia tidak siap menangani pasien Covid-19 kategori kritis dan serius. Saat ini saja, kapasitas Intensive Care Unit atau ICU sudah hampir penuh, pasien kesulitan mendapatkan ruang perawatan, tenaga medis kewalahan, dan kematian para dokter kembali meningkat.

“Rumah sakit tidak siap,” kata Prof Dr Wiku Adisasmito, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 dalam diskusi virtual bertopik Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) di Jakarta, Minggu (20/9).

Diskusi yang dipandu Ketua Dewan Pembina KSDI Maruarar Sirait itu menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BPS Suhariyanto, Iwan epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Ariawan, ekonom Faisal Basri, dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari.

Mulai September 2020, kata Wiku, angka positif Covid naikkan signifikan, yang meninggal meningkat, angka kasus aktif meningkat, dan yang sembuh sedikit menurun.

“Jika tren ini tidak dihentikan, akan terjadi kelelahan meluas, juga tenaga medis,” ungkap Wiku yang juga Ketua Dewan Pakar Penanganan Covid-19.

Dalam tiga pekan terakhir, testing meningkat. Tapi, seiring dengan kebaikan testing, angka positif ikut meningkat. Positivity rate kini sudah mencapai 14,2%.

“Ini bahaya. Angka positif yang naik seiring dengan testing artinya pengidap Covid tinggi di Indonesia,” kata Wiku.

Tower 4 Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (20/9/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao
Tower 4 Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (20/9/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

Rumah sakit, demikian Wiku, jangan dijadikan garda terdepan dalam penanganan Covid. Karena kapasitas rumah sakit tidak akan bisa mengatasi lonjakan angka positif Covid, khususnya pasien kritis dan serius. ICU tidak bisa dibangun dalam tempo sepekan dan dokter ahli tak bisa dilahirkan dalam waktu setahun.

“Yang harus menjadi Garda terdepan adalah masyarakat,” kata Wiku.

Oleh karena itu, langkah peventif dan promotif menjadi kunci sukses penanganan Covid. Tindakan preventif yang paling penting, kata epidemilog Iwan Ariawan, adalah menjaga jarak jarak dan menghendari kerumunan.

Memakai masker dan mencuci tangan penting, tapi yang terpenting adalah menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Dalam konteks ini, pilkada yang mencipakan kerumunan sangat berbahaya. Iwan meningkatkan, pilkada berpotensi melipatgandakan jumlah positif Covid.

Testing masif, kata Iwan, tidak banyak manfaat jika yang di-test bukan hasil tracing, melainkan random. Testing yang efektif adalah testing terhadap hasil tracing. Oleh sebab itu, testing dan tracing harus berjalan seiring.

Pilkada 2020

Mendagri Tito Karnavian. Sumber: BSTV
Mendagri Tito Karnavian. Sumber: BSTV

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jilid II disebut-sebut akan diterbitkan, Senin (21/9). Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum memastikan hal tersebut.

Tito hanya memerinci wacana penerbitan perppu untuk mengatur secara keseluruhan pencegahan, penanganan, dan penegakan Covid-19. Kemudian, perppu khusus mengenai persoalan penerapan secara ketat protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Terkait opsi kedua, Tito Karnavian menyebut adanya peluang diskualifikasi pasangan calon (paslon) yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Sanksinya bisa administrative dan pidana. Sanksi administrative (berupa) peringatan I, II, III, dan diskualifikasi,” kata Tito Karnavian saat diskusi yang digelar Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), di Jakarta, Minggu (20/9).

Tito Karnavian menjelaskan proses sanksi peringatan hingga diskualifikasi akan melalui mekanisme sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan. Tujuannya agar penanganan pelanggaran lebih objektif.

“Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mendiskualifikasi lawan politiknya,” ujar Tito Karnavian.

Sementara terkait opsi pertama, Tito Karnavian menuturkan sejauh ini belum ada undang-undang (UU) yang spesifik mengatur mengenai penanganan Covid-19. Karena itu, dibutuhkan Perppu yang berlaku nasional.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Tito Karnavian mengungkap hanya dua daerah yang sudah membuat perda tersebut yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Barat. Tito menegaskan keberadaan perda sangat dibutuhkan dalam kaitannya degnan sanksi pidana.

Menurut Tito, pengesahan perda terkadang menemui kendala ketika dibahas bersama DPRD.

“Kalau opsi (pertama) perppu dibuat, maka perppu itu bisa mengatur tentang kepatuhan pencegahan, penanganan Covid-19, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dilarang, berikut sanksi hukumnya. Penegakan hukumnya mengikutkan Polri yang didukung TNI dan Satpol PP,” ungkap mantan Kapolri ini.

Akan tetapi, menurut Tito, penerbitan Perppu opsi pertama ini berpeluang ditentang civil society, aktivis demokrasi, dan lain-lain.

“Kalau ini dilakukan mungkin akan berhadapan dengan civil society yang menganggap perppu ini bisa melarang aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum, apalagi kalau berhubungan dengan masalah keagamaan menjadi sensitif lagi,” kata Tito.

Pada kesempatan itu, Tito mengatakan pemerintah juga mendorong Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Revisi PKPU diharapkan dapat segera rampung.

“Kemudian bisa juga kalau bukan Perppu (pilkada jilid II), maka opsi lainnya PKPU. Kerumunan- kerumunan sosial, semua harus dilarang. Pemungutan suara diatur per jam. Jamnya ditambah menjadi sampai pukul 15.00, dari sebelumnya 13.00,” ujar Tito.

Sementara itu, Maruarar dan Qodari menyarankan agar pilkada ditunda. Karena kajian para pakar jelas menunjukkan batapa berbahayanya pilkada bagi penyebaran Covid.

Dana untuk pilkada sebaiknya dialihkan untuk penanganan Covid. Maruarar dan Qodari sependapat, dalam menghadapi angka positif Covid yang terus meningkat, kesehatan harus menjadi prioritas utama. Penundaan pilkada merupakan salah satu solusi penting untuk menurunkan angka Covid. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN