Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lalu lintas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Lalu lintas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Selama 5 Hari PSBB, Pemprov DKI Tutup 37 Perusahaan

Senin, 21 September 2020 | 06:01 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup sebanyak 37 perusahaan atau perkantoran selama 5 hari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Senin (14/9). Penutupan dilakukan setelah Pemprov melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke 287 perusahaan.

“Ditutup karena ada karyawan yang konfirmasi positif dan melanggar protokol kesehatan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah dalam keterangannya, Sabtu (19/9).

Dari 37 perusahaan tersebut, kata Andri, terdapat 20 perusahaan ditutup karena melanggar protokol kesehatan dengan perincian delapan perusahaan di Jakarta Pusat, tiga perusahaan di Jakarta Barat, tiga perusahaan Jakarta Timur dan enam perusahaan di Jakarta Selatan.

“Umumnya pelanggaran soal kapasitas yang masuk kerja, pelanggaran kapasitas 25% untuk perusahaan nonesensial dan kapasitas 50%,” ungkap dia.

Lalu lintas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao.
Lalu lintas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Sementara 17 perusahaan lainnya ditutup karena ditemukan adanya karyawan atau pegawai yang positif Covid-19. Ke-17 perusahaan ini tersebar, antara lain enam perusahaan di Jakarta Barat, empat perusahaan di Jakarta Selatan, tiga perusahaan di Jakarta Timur, tiga perusahaan di Jakarta Utara dan satu perusahaan di Jakarta Pusat.

“Sampai hari ini belum ada perusahaan yang dikenakan sanksi denda,” tandas dia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan oleh perusahaan, kata Andri, pihaknya menggunakan 2 metode yakni menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran oleh perusahaan dan melakukan pengawasan terjadwal langsung dari Disnakertrans DKI.

Laporan masyarakat, kata Andri, bisa dilakukan oleh karyawan atau pegawai perusahaan dan Pemprov DKI menjamin kerahasiaan identitas dari karyawan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengharapkan adanya penguatan pengawas internal di setiap perkantoran, baik perkantoran pemerintah maupun perkantaran swasta.

Disnakertrans DKI, kata Andri telah telah menerjunkan 25 tim yang bertugas mengawasi perusahaan dan perkantoran yang ada di Jakarta. Setiap hari, masing-masing tim mengawasi 3 sampai 4 perusahaan. Jika semua turun perusahaan yang bisa diawasi setiap hari di Jakarta sekitar 100 perusahaan.

Jumlah tim ini, tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Jakarta sebanyak 79.959 perusahaan berdasarkan data wajib lapor secara online per 17 September 2020 dengan jumlah pekerja sebanyak 2.182.473 orang.

“Makanya kita fokus pada perusahaan yang besar dan yang berada di lokasi utama sehingga bisa menimbulkan efek jera terhadap perusahaan yang lain,” pungkas Andri. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN