Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pelaksanaan ganjil genap di masa PSBB transisi. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Pelaksanaan ganjil genap di masa PSBB transisi. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Sosialisasi Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 9 Agustus

Jumat, 7 Agustus 2020 | 06:13 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, memperpanjang masa sosialisasi pemberlakuan kembali sistem pembatasan kendaraan ganjil genap, di 25 ruas jalan Ibu Kota Jakarta, hingga 9 Agustus 2020.

Keputusan perpanjangan waktu sosialisasi didasari masih banyaknya masyarakat yang melanggar dengan alasan tidak tahu kalau sistem pembatasan kendaraan itu telah diberlakukan kembali. Polisi baru memberlakukan penilangan, Senin (10/8).

"Hari ini memang kita putuskan bahwa sosialisasi diperpanjang. Hal ini melihat bahwa ter nyata dari hasil evaluasi kita se lama tiga hari sosialisasi, ha ri Senin, Selasa, dan Rabu itu ternyata masih banyak masya rakat yang melanggar dan beberapa pelanggar itu ba nyak yang belum tahu bahwa gan jil genap sudah berlaku," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo, Kamis (6/8).

Dikatakan Sambodo, berdasarkan hasil evaluasi selama tiga hari sosialisasi angka pelanggaran semakin tinggi. Pada hari pertama jumlah pelanggar tercatat sebanyak 369, hari kedua 675 dan hari ketiga tambah naik menjadi 702.

Pelaksanaan ganjil genap di masa PSBB transisi. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Pelaksanaan ganjil genap di masa PSBB transisi. Foto: SP/Joanito De Saojoao

"Total semuanya menjadi 1.745 pelanggaran dalam waktu tiga hari ini. Di antara beberapa pelanggaran tersebut itu mengakui mereka belum tahu adanya sosialisasi ini. Itulah sebabnya kemudian kami dari pihak kepolisian, khususnya Ditlantas Polda Metro Jaya memperpanjang masa sosialisasi ini. Kita sosialisasi sampai Minggu, sehingga kita nanti akan mulai penindakan Senin 10 Agustus," ungkapnya.

Sambodo menyampaikan, proses penilangan akan dilakukan dengan dua cara baik dengan manual anggota turun ke lapangan maupun menggunakan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

"Untuk titik-titiknya tentu di setiap pintu masuk ke kawasan ganjil genap itu akan kami taruh anggota. Ada satgas khusus untuk mengawasi 25 jalur kawasan ganjil genap ini dengan kurang lebih ada sekitar 125 personel setiap hari yang kami terjunkan hanya untuk pengawasan terhadap kawasan ganjil genap," katanya.

Menyoal kamera ETLE, Sambodo menuturkan, ada 12 kamera yang sudah beroperasi penuh khususnya di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin. Kemudian, nanti ada tambahan 45 kamera tahap II yang saat ini sedang diuji coba operasionalnya.

"Dari 45 kamera itu, di antaranya memang ada yang berada pada titik-titik di kawasan ganjil genap. Ada kurang lebih 13 ruas jalan yang sudah ada kamera ETLE tahap II ini sehingga tentu pengawasan kita akan semakin lebih baik tidak hanya mengandalkan anggota di lapangan. Apalagi di masa pandemi ini tentu kita harus seminimal mungkin menghindari terjadinya interaksi antara petugas dengan masyarakat," jelasnya.

Volume Lalu Lintas Menurun

Pelaksanaan ganjil genap di masa PSBB transisi. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Pelaksanaan ganjil genap di masa PSBB transisi. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Sambodo mengungkapkan, penerapan ganjil genap cukup efektif untuk mengatasi kemacetan dan menurunkan volume lalu lintas.

"Perkiraan kami itu bahkan 40-42 persen angkanya. Kalau kita menghitung dari volume arus lalin yang melewati satu titik. Misalnya di Jalan Sudirman- Thamrin itu ada satu titik yang kita lihat. Hari Senin tanggal 26 Juli dibandingkan dengan Senin tanggal 3 Agustus ketika ganjil genap pertama kali (kembali diberlakukan), itu volume lalu lintas turun sampai 42 persen," sebutnya.

Dia mengatakan, pemberlakuan ganjil genap di masa pandemi kan ada dua tujuannya yaitu mengurai kemacetan dengan menurunkan volume dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Dari sisi pengurai kemacetan ini sangat efektif karena kita lihat sampai saat ini antrean nggakada. Satu kali lampu merah selesai," jelasnya.

Dari sisi transportasi publik, Sambodo mengungkapkan, ada peningkatan penumpang bus Transjakarta pada pelaksanaan ganjil genap dari 313 ribu menjadi 360 ribu per hari atau naik sekitar 6 persen.

"Kenaikan itu masih tertampung oleh kapasitas Transjakarta.Nah nanti kita akan melihat kalau ganjil genap benar- benar diberlakukan dengan penindakan (tilang) apakah perpindahaan dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum semakin besar dan tertampung tidak oleh kapasitas angkutan umum yang ada baikTransjakarta maupun MRT," terangnya.

Sambodo menegaskan, kebijakan ini memang tidak bisa berjalan sendirian, harus diikuti dengan shifting jam masuk pulang kantor.

"Bisa pembagiannya ganjil genap sesuai kendaraan karyawan, atau pembagiannya antara jam 06.00 sampai 10.00. Ada yang pertama masuk jam 06.00 pulang jam 15.00 sore, shift kedua dia masuk jam 10.00 atau 10.30 setelah masa ganjil genap berlaku nanti pulangnya pukul 18.00. Kan itu bisa, fleksibilitasdari perusahaan atau kantor itu sendiri," tandasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, memberlakukan kembali sistem pembatasan kendaraan ganjil-genap, di 25 ruas jalan di Jakarta, mulai Senin (3/8/2020).

Sistem ganjil-genap berlaku bagi kendaraan roda empat -sepeda motor belum- setiap hari kerja (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional), pukul 06.00 - 10.00 WIB dan 16.00 - 21.00 WIB. Pelat ganjil boleh beroperasi pada tanggal ganjil, sebaliknya pelat genap pada tanggal genap.

Pelanggar sistem ganjil-genap dapat dikenakan Pasal 287 ayat (1) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi,

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar rambu perintah atau larangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN