Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta,. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta,. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Survei Indometer: 90,1% Publik Masyarakat Setuju UU Ciptaker

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 07:21 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Temuan survei Indometer menunjukkan sedikit sekali publik yang mendengar atau mengetahui tentang UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law. Hanya 31,2% publik yang tahu, sebagian besar sebanyak 68,8% mengaku sama sekali tidak tahu.

Di antara yang mengetahui, hampir semuanya menyatakan setuju denganOmnibus Law sebanyak 90,1% publik setuju, hanya 8,6% yang terang-terangan menolak, dan sisanya 1,3% tidak tahu/tidak menjawab.

“Hanya 30% publik yang mengetahui tentang UU Cipta Kerja, di antara yang mengetahui lebih dari 90% setuju dengan RUU tersebut,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga sur vei Indometer Leonard SB dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/10).

Menurut Leonard, hal ini sekaligus menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik. Simpang siurnya informasi menyebabkan muncul banyak tudingan hoaks terhadap isiOmnibus Lawyang beredar.

Leonard menambahkan minimnya sosialisasi bisa jadi karena faktor pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020. Pembahasan cenderung dilakukan tertutup oleh pemerintah dan DPR, hingga tiba-tiba disahkan pada awal Oktober 2020.

“Di antara yang menyatakan setuju, alasan utama adalah bahwa Omnibus Law bisa menciptakan lapangan kerja (75,4%), hanya 13,4% tidak setuju, dan 11,3% tidak tahu/ tidak jawab,” papar Leonard.

Alasan lainnya adalah memudahkan perizinan (72,1%/15,7%/12,2%), memulihkan ekonomi nasional (69,4%/19,9%/10,7%), dan menghidupkan UMKM (65,3%/23,1%/11,6%). Lalu mendorong investasi (60,5%/19,0%/20,5%), menyederhanakan birokrasi (56,1 %/15,7%/28,2%), dan menyelesaikan tumpangtindih perundang-undangan (52,2%/26,4%/21,4%).

“Di antara sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju, alasan terbesar adalah bahwa Omnibus Lawmerupakan intervensi asing (75,0%), sisanya 18,8% tidak setuju, dan 6,3% tidak tahu/ tidak jawab,” jelas Leonard.

Survei Indometer dilakukan pada 25 September-5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari sur vei sebelumnya sejak 2019.Margin of error sebesar 2,98% pada tingkat kepercayaan 95%. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN