Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menata kotak suara  Foto ilustrasi. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menata kotak suara Foto ilustrasi. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Survei: Mayoritas Rakyat Ingin Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Minggu, 20 Juni 2021 | 15:45 WIB
Lenny Tristia Tambun

JAKARTA, investor.id   – Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia ingin masa jabatan Presiden selama dua periode tetap dipertahankan. Artinya, hasil survei ini mematahkan wacana yang dihembuskan akhir-akhir ini terkait masa jabatan presiden 3 periode.

Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan mayoritas warga Indonesia menganggap ketetapan bahwa presiden hanya bisa menjabat dua periode seperti yang termuat dalam UUD 1945 harus dipertahankan.

“Sekitar 74% warga menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan. Yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 13%, dan yang tidak punya sikap 13%,” kata Ade Armando dalam webinar peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD” yang dilakukan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Menurut Ade, temuan ini menunjukkan narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024 dengan mengubah ketetapan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden ditolak oleh mayoritas warga Indonesia.

Walaupun dukungan terhadap Jokowi tinggi, namun hampir 75% warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden.

“Ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari rakyat Indonesia mengenai perlunya pembatasan kekuasaan bagi seorang presiden,” ujar Ade Armando.

Ade menekankan survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa 68,2% warga menganggap Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah. Selain itu, sekitar 15% warga menganggap, walaupun Pancasila dan UUD 1945 mungkin mengandung kekurangan, namun sejauh ini keduanya paling tepat bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik.

Ade menjelaskan, survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling). Margin of error penelitian sekitar 3.05%.

Seperti diketahui,  Para pentolan atau tokoh utama Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 berkumpul di Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Ketua Umum Jokpro 2024, Baron Danardono, mengatakan, pihaknya disatukan cara berpikir dan cara pandangan bersama yang ingin Indonesia ke depan lebih baik. Agar menjadi lebih baik, harus ada keamanan dan kedamaian.

Dia ingin membawa para relawan kelompoknya untuk membangun jaringan kepengurusan di seluruh Indonesia.

"Saya tak mau banyak bicara. Kami hanya berharap kerja kita bersama dan doa dari kita semua. Insyaallah 4-5 bulan lagi kita akan lakukan deklarasi ketika kepengurusan kita ada di 34 provinsi dan minimum 300 kabupaten kota. Mohon doa restunya," kata Baron.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN