Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Tingkatkan Layanan, 10 Lembaga Keuangan Kerja Sama Dukcapil

Jumat, 29 September 2017 | 11:35 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA — Sebagai bentuk peningkatan layanan, sepuluh lembaga keuangan menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik.

Kesepuluh lembaga jasa keuangan yang menjalin kerja sama itu terdiri dari 3 institusi perbankan yaitu PT Bank KEB Hana Indonesia (KEB Hana Bank), PT Bank Panin Tbk (Panin Bank), dan PT Bank BCA Syariah (Bank BCA Syariah).

Serta 7 lembaga keuangan lainnya berasal dari lembaga keuangan lain yang terdiri dari PT. Batavia Prosperindo Finance (Batavia Finance), PT Dipo Star Finance (Dipo Star Finance) , PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance), PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), PT Danakita Investama (Danakita), PT Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) serta Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa).

Direktur Utama Panin Bank, Herwidayatmo mengungkapkan, dalam kerja sama pemanfaatan KTP elektronik ini dapat memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi lembaga keuangan maupun masyarakat umum.

“Bagi industri perbankan, penggunaan data base kependudukan merupakan satu hal yang diinginkan karena dapat mempermudah proses verifikasi identitas, pembukaan bank dan sebagainya. Dari masyarakat juga dapat lebih mempercepat proses layanan keuangan,” ungkap Herwidayatmo mewakili sambutan 10 Lembaga di Thamrin Nine, Jakarta, Kamis (28/9).

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, kerjasama dengan sejumlah lembaga keuangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan pada 2014 untuk kerjasama pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik.

Dirinya menambahkan, kerjasama ini juga akan memberikan dampak positif bagi Kemendagri dalam melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan.

“Selain mempermudah lembaga keuangan, kerjasama ini akan membuat data base kependudukan lebih tertata dan terdata seraca detail. Di mana kedepan semua transaksi penduduk di lembaga keuangan akan terdata lebih lengkap,” tukas Zudan.

Zudan berharap, kedepannya lembaga keuangan lain juga dapat ikut berkerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan ini dan terus ikut mendukung kebijakan yang telah diatur oleh Kemendagri.

Efektivitas Layanan Perbankan
Direktur Jenderal Kependudukan dab Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Prof Dr Zudan Aeif Fakrulloh SH MH mengatakan, pihaknya melakukan revolusi sunyi, dengan melakukan perbaikan dan penataan kependudukan di Indonesia.


Sampai dengan saat ini, 242 lembaga yang sudah mengakses data Dukcapil. Menurutnya, operator telekomunikasi juga menggunakan data ini, dalam melakukan pendataan ulang pemilik nomor ponsel. Menurut Zudan, seluruh pemilik KTP Eelektronik dipastikan datanya tunggal.


Untuk kerja sama ini, kata Zudan, administrator yang ditunjuk oleh lembaga yang bekerja sama akan mendapat password untuk mengakses data kependudukan.


Data pribadi, tidak boleh disebar luaskan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan.


Sebanyak 261 juta penduduk dipastikan akan terdata dengan lengkap. Pemanfaatan data ini mempercepat aktivitas bisnis. Contohnya, untuk pembayaran klaim asuransi untuk ahli waris.
Program nasional ini, diharapkan akan memacu masyarakat akan semakin tertib administrasi kependudukan.


Dari 175 juta sidik jari yang telah tercatat dalam data Kemdagri, 95% telah terekam, hanya 7,5 juta yang masih tersisa.


Kemdagri mengharapkan input atau masukan dari pihak perbankan, untuk terus melakukan perbaikan data NIK. Ada 31 elemen yang terekam dalam NIK, ditambah beberapa elemen lainnya yang saat ini masih dibahas dengan pemangku kepentingan lainnya.


Pekan depan 1,5 juta keping blanko akan dikirimkan ke dinas Dukcapil, untuk mengatasi kekurangan pencetakan KTP Elektronik. Penyalahgunaan data akan memiliki sanksi bagi administrator dan perusahaan yang menjadi tempat kerjanya. (is)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN