Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petrus Selestinus. Foto: IST

Petrus Selestinus. Foto: IST

KOORDINATOR TPID:

Tjahjo Kumolo Dukung Sikap KPK Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM Beralasan Hukum

Kamis, 10 Juni 2021 | 20:57 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Pernyataan Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara, yang mendukung sikap KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, terkait TWK dan Pemberhentian 75 Pegawai KPK, adalah pernyataan yang sangat beralasan hukum.

Permasalahan TWK itu masuk dalam domain Eksekutif, dimana kewenangan itu berada pada Kemenpan, BKN, LAN, KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menurut UU No. 5 Tahun 2014 TTG ASN.

Koalisi Masyarakat Sipil Antokorupsi, melihat permasalahan 75 Pegawai KPK yang diberhentikan hanya pada perspekstif HAM secara sepotong-sepotong, mereka tidak melihat permasalahan HAM sebagai Pembatasan HAM dan Larangan demi melindungi HAM orang lain.

Demikian dikemukakan Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/6/2021). 

“Karena itu sikap Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendesak agar Presiden Jokowi memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo, karena pernyataannya yang mendukung sikap Pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, adalah sikap yang offside, tidak tahu soal dan politicking,” kata Petrus Selestinus.

Jaga kepentingan strategis nasional  

Sebagai Menpan, Tjahjo Kumolo sangat berkepentingan dengan persoalan TWK, karena nasib bangsa Indonesia bergantung kepada pelaksanaan tugas 4 (empat) juta lebih ASN sebagai Abdi Negara, Pelayan Publik. Karena itu dalam diri setiap ASN harus melekat Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dll. yang nilainya jauh lebih tinggi, karena menyangkut kepentingan strategis nasional, yang berada di pundak Tjahjo Kumolo (Menpan, BKN, LAN, PPK, KASN), dan di pundak Pimpinan KPK, yang wajib dikedepankan, ketimbang nasib 75 Pegawai KPK Nonaktif.

Jika persoalan tuntutan 75 Pegawai KPK nonaktif, agar tidak dirugikan akibat alih status kepegawaian KPK menjadi ASN, menurut putusan MK, maka masalahnya bisa saja persoalan tidak dirugikan itu hanya masalah materiil dan imateriil, maka silakan gugat ke Pengadilan/Pengadilan Industrial atau ke MK.

Saat ini 75 Pegawai KPK menuntut hak yang dirugikan dengan Uji Materiil UU KPK ke MK. Ini upaya hukum yang tepat, ketimbang ke Komnas HAM, dan menurut ketentuan pasal 91 UU HAM, pemeriksaan kasus 75 Pegawai KPK tidak perlu dilanjutkan dan dihentikan, karena beberapa alasan : a. Materi pengaduan bukan pelanggaran HAM; b. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif; c. Sedang berlangsung upaya hukum yang tersedia yaitu gugatan ke MK.

HAM itu pembatasan HAM

Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi
Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi

Koalisi Masyarakat Antikorupsi, harus paham bahwa, HAM yang dijamin dalam UUD 45 dan UU HAM itu bukanlah sebuah cek kosong yang boleh diisi siapa saja, karena sesungguhnya ketika seseorang menunut HAM maka seketika itu juga ia berhadapan dengan Pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 28J UUD 45 dan pasal 73 No. 39 Tahun 1999, Tentang HAM dan perundang-undangan lainnya.

Pembatasan HAM itu, dirumuskan dalam kebijakan Negara berupa Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur, sebagaimana diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU ASN dll., yaitu kalau mau jadi ASN harus TWK, karena menyangkut Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku yang menjadi prinsip profesi ASN.

Karena itu Tjahjo Kumolo tidak dapat bahkan tidak boleh disalahkan, dia sangat paham dan tahu soal, mana yang menjadi domain Pimpinan KPK, mana domain BKN, LAN, Kemenpan, KSN dan PPK dan mana yang masuk domain Komnas HAM.

“Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Komnas HAM-lah yang bersikap membesarkan soal-soal sepele di luar kompetensinya,” pungkas Petrus Selestinus.. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN