Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pilkada. Ilustrasi: IST

Pilkada. Ilustrasi: IST

TPS Keliling untuk Pilkada Dinilai Sulit DIterapkan

Senin, 28 September 2020 | 04:47 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

 

JAKARTA, investor.id - Penerapan tempat pemungutan suara (TPS) keliling pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 dinilai sulit diterapkan. Hal itu mengingat beragamnya kondisi geografis daerah di Indonesia.

“Bagaimana untuk di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah seperti Papua, NTT, NTB dan Sulawesi. Tentu memiliki wilayah kepulauan dan pegunungan. Pastinya jalur yang ditempuh cukup sulit dan memakan waktu berhari-hari,” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, di Jakarta, Minggu (27/9).

Azis menambahkan, TPS keliling berpotensi menimbulkan terjadinya kecurangan. “Bagaimana kita dapat mengawasi pemilihan secara keliling. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kecurangan nantinya,” ujar Azis.

Dia mendorong pemerintah segera meningkatkan serta menyiapkan sarana dan prasarana jaringan internet ke seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemic Covid-19 yang mengutamakan kampanye secara daring.

“Aturan kampanye lebih memaksimalkan digitalisasi yaitu kampanye secara virtual. Tentunya membutuhkan jaringan internet yang cukup menjangkau ke berbagai wilayah di pelosok Tanah Air. Jangan sampai kampanye virtual diutamakan, tetapi supporting system-nya tidak menunjang,” kata Azis .

Dia berharap pemerintah dapat meminta bantuan provider telekomunikasi.”Saat ini masih banyak daerah yang belum mengenal atau memiliki jaringan internet di wilayahnya. Tentunya saya mengharapkan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di masa pandemic Covid-19 saat ini dan tidak mengganggu kampanye secara virtual,” ujar Azis.

Menko Polhukam Mahfud MD. Sumber: BSTV
Menko Polhukam Mahfud MD. Sumber: BSTV

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan wacana TPS keliling. “Akan ada dipertimbangkan pemungutan suara yang lebih ketat dan lebih hati-hati terhadap kelompok rentan. Mungkin nanti akan ada juga TPS keliling,” kata Mahfud, belum lama ini.

Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Prof Dr dr Syamsul Arifin MPd mendorong adanya TPS mobile di Pilkada 2020 pada masa pandemi.

“TPS mobile untuk para lansia dan penderita dengan banyak komorbid atau penyakit bawaan yang rawan jika terpapar Covid-19,” katanya Sabtu (26/9). Jika sistem TPS berjalan tersebut tak bisa diterapkan, maka Syamsul menyarankan tersedianya waktu tersendiri satu hari atau paling awal saat pemungutan suara sebelum jadwal warga lainnya datang.

Agar transmisi Covid-19 dapat terkendali, katanya, seharusnya TPS-TPS khusus perlu juga disiapkan, antara lain TPS khusus orang dengan kontak erat, TPS khusus suspek, TPS khusus probable dan TPS khusus terkonfimasi positif Covid-19. Sehingga sebelum masuk ke TPS, lanjut dia, setiap pemilih disarankan dilakukan pengecekan suhu badan. Jika ada yang bersuhu badan lebih dari 37,5°C atau yang menunjukkan gangguan pernapasan diarahkan ke TPS khusus dengan sarana pengamanan yang lebih tinggi.

“Selama proses pemungutan suara nanti akan terjadi interaksi antar pemilihan maupun pemilih dengan petugas. Jika selama interaksi tidak dilakukan pemisahan antara pemilih sehat, suspek, probable maupun terkonfirmasi maka semakin meningkatkan transmisi Covid-19 di kelompok masyarakat,” tutur Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.

Sedangkan untuk menekan kerumunan yang banyak, kata Syamsul, perlu pembatasan jumlah pemilih hanya 50% dari jumlah normal pemilih dalam satu TPS. Dengan pembatasan jumlah ini diharapkan konsistensi jaga jarak 1,5 meter dapat terjaga.

Positif Covid-19

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada delapan bakal calon kepala daerah yang hendak mengikuti gelaran Pilkada 2020 namun terkonfirmasi positif Covid-19. Kepastian itu didasarkan pada data yang dihimpun dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada Sabtu (26/9) pukul 08.00 WIB.

Kedelapan calon kepala daerah ini berasal dari berbagai macam daerah. Pertama, dari Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut) yang mengikuti pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Masih di Provinsi Sumut, Kabupaten Serdang Bedagai masih ada yang terkonfirmasi positif.

Selanjutnya, ada bakal calon dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Lalu loncat ke Jawa Timur, tepatnya pemilihan Bupati di Kabupaten Malang. Kemudian, dari Kalimantan Utara, tepatnya Kabupaten Nunukan masih ada bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif. Bergeser ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ada bakal calon bupati yang masih terkonfirmasi positif.

Di Kabupaten Yahukimo, Papua pun masih tercatat ada bakal calon kepala daerah yang masih terkonfirmasi positif. Terakhir, di Provinsi Papua Barat salah satu bakal calon yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan juga masih ada yang terkonfirmasi positif. (b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN