Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta.  Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

UU Ciptaker akan Berantas Pungli

Kamis, 22 Oktober 2020 | 05:17 WIB
Emralsyah (emral@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan memangkas perizinan yang banyak dan memutus pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi. Melalui aturan maupun izin yang dipermudah di UU Cipta Kerja, para oknum pejabat ‘nakal’ pun tak bisa lagi bermain-main dengan mempersulit perizinan.

“Dari pusat memberikan persetujuan, kemudian di daerah masih banyak hambatan. Ini dihilangkan dengan adanya UU Cipta Kerja ini,” kata Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti dalam keterangannya, Rabu (21/10).

Dia menilai, masalah pungli di beberapa daerah masih kerap kali terjadi. Bagi kalangan pengusaha, lanjut dia, praktik pungli menjadi salah satu yang membuat iklim investasi di Indonesia tidak menarik bagi kalangan investor.

Badrodin yang merupakan Komisaris Utama Waskita ini tak memungkiri praktik pungli masih kerap terjadi, baik itu oknum yang berada di daerah maupun di pusat. Karena itu, aparat kepolisian masih perlu melakukan pengawalan secara ketat.

“Hambatan di lapangan, khususnya masih ada penyimpangan oknum pejabat yang mempersulit perijinan untuk kepentingan pribadi. Selama ini ada Satgas Siber Pungli, masih bisa melakukan pengawalan. Jangan sampai UU Cipta kerja berlaku, masih terjadi hambatan dan pungli seperti itu,” jelasnya.

Badrodin mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja ini akan meminimalisir terjadinya praktik kotor yang kerap menguntungkan individu. Hal tersebut yang membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

“Jadi saya sampaikan tadi, masalah ini penuh dengan ketidakpastian. Dengan adanya aturan tumpang tindih yang dipangkas, memotong birokrasi, harapan kita bisa memberikan kemudahan dan jaminan hukum investasi ,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja dapat mencegah korupsi dan memberantas pungli.

“Ini upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena dengan menyederhanakan, memotong, integrasi dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungli, pungutan liar, dapat dihilangkan,” kata Jokowi dalam konferensi pers UU Cipta Kerja barubaru ini.

Jokowi mengungkapkan UU Cipta Kerja akan mempermudah semua urusan perizinan yang semula rumit menjadi lebih sederhana dan cepat. Maka dari itu, ia ingin beleid ini segera diimplementasikan. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN