Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber: BSTV

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber: BSTV

UU Tak Mungkinkan KPK Bentuk Perwakilan di Daerah

Minggu, 11 April 2021 | 12:07 WIB
Fana Suparman

JAKARTA, investor.id   - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak memiliki perwakilan di daerah manapun. Aturan mengenai perwakilan KPK di daerah yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 telah dihapus dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian secara aturan perundang-undangan tidak memungkinkan bagi KPK membentuk perwakilan di daerah.

"UU saat ini tidak memungkinkan KPK membentuk perwakilan di daerah," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Minggu (11/4/2021).

Diketahui, Gubernur DKI, Anies Baswedan membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu dan menjadi bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di bidang pencegahan korupsi. KPK Ibu Kota ini dipimpin oleh mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dengan anggota mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno, Pengacara sekaligus Aktivis Perempuan Nursyahbani Katjasungkana, mantan Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta dan Ahli Tata Pemerintahan dari Indonesian Institute for Political Strategy Tatak Ujiyati.

Ipi mengatakan, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK yang secara langsung bekerja bersama-sama BPKP dan Aparat Pengawasan Inten Pemerintah (APIP) dalam mendampingi Pemda merupakan "perwakilan" KPK di daerah. Dalam mendampingi pemerintahan daerah, KPK melalui Kedeputiaan Korsup mendorong delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi sektor Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

"Kedelapan area intervensi tersebut dipetakan berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dan merupakan titik rawan korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah," kata Ipi.

Terkait dengan penguatan APIP, Ipi memaparkan, pengawasan menjadi aspek krusial dalam implementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi merupakan tugas penting yang dilakukan oleh APIP.

"Namun faktanya, APIP masih dirasa belum kuat dalam melakukan tugas tersebut karena masih terdapat beberapa kendala," katanya.

Sejumlah kendala itu di antaranya, jumlah SDM APIP yang tidak mencukupi; kompetensi APIP yang belum memadai; jurangnya anggaran APIP; dan sarana prasarana APIP yang kurang mendukung. Atas kendala tersebut, KPK mendorong Pemda melakukan upaya penguatan APIP dengan menambah jumlah SDM APIP; meningkatkan kompetensi APIP; menambah anggaran APIP; dan memenuhi sarana dan prasarana APIP.

"Karena strategisnya peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi, KPK juga mendorong dan memfasilitas peningkatan kapasitas APIP dengan pemahaman tentang antikorupsi. Salah satunya dengan menjadi penyuluh antikorupsi (PAK) atau ahli pembangun integritas (API) yang tersertifikasi," papar Ipi.

Terkait perbaikan tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), KPK juga telah menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik mark-up, benturan kepentingan dan perbuatan curang lainnya, serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi.

Selain itu, KPK juga mendorong praktik-praktik good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka data dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat. Dikatakan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan kualitas pelayanan publik.

"Serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah," kata Ipi.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN