Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ahmad Riza Patria. Sumber; BSTV

Ahmad Riza Patria. Sumber; BSTV

Wagub DKI: Warga Dimungkinkan Gelar Resepsi Pernikahan di Rumah

Selasa, 10 November 2020 | 05:49 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Wakil Gubernur ( Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza mengatakan, warga dimungkinkan menggelar resepsi pernikahan di rumah dan pemukiman perkampungan saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada masa pandemi Covid-19.

Pernikahan di rumah, lanjut Ariza, warga bisa menggelar dengan syarat mengirimkan proposal ke Pemprov DKI Jakarta untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Sejauh itu dilakukan dengan protokol pencegahan Covid-19, itu (resepsi di rumah) dimungkinkan," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Senin (9/11).

PSBB Transisi Jakarta kembali diperpanjang. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Warga Jakarta beraktivitas saat PSBB Transisi.Foto: SP/Joanito De Saojoao

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) DKI memperpanjang pemberlakukan PSBB transisi hingga 22 November mendatang.

"Dimungkinkan, makanya kami minta sebelum diadakan (resepsi) mengajukan proposal. Itu kan bisa dilakukan umpamanya di balai rakyat, kelurahan juga bisa, masjid juga bisa. Di tempat-tempat pertemuan, masjid bisa, musala bisa," ujarnya.

Berbeda dengan resepsi di gedung, pihak pengurus gedung dan panitia pernikahan harus mengajukan izin untuk mengadakan resepsi, namun untuk resepsi pernikahan di rumah bisa mengajukan proposal secara perorangan.

"Iya tentu yang mengajukan perorangan dong, kan yang ajukan bisa perorangan kalau di rumah-rumah, perkampungan, yang penting semua ajukan proposal sesuai ketentuan," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Meski demikian, Ariza maupun pihak Pemprov DKI Jakarta belum menjelaskan mengenai skema resepsi pernikahan yang digelar di rumah atau perkampungan. Untuk resepsi pernikahan di gedung dan hotel, lanju Ariza, tidak otomatis diizinkan mengadakan kegiatan selama PSBB transisi.

Para pengelola juga harus mengajukan proposal protokol kesehatan kepada Pemprov DKI.

Selanjutnya, tim Pemprov DKI mengkaji proposal tersebut, meminta pemaparan dari para pengelola dan melakukan simulasi penyelenggaraan resepsi pernikahan.

Ariza mengaku sudah mengikuti simulasi penyelenggaraan resepsi pernikahan di gedung yang diprakarsai oleh Asosiasi Gedung Pertemuan dan Tempat Resepsi Indonesia (Asgeprindo). Simulasi dilakukan di Ballroom Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah pada 22 Oktober 2020 lalu.

"Alhamdulillah baik sekali protokol kesehatan dari mulai masuk, ada hand sanitizer, cuci tangan, pengecekan suhu, pengisian buku tamu, duduk berjarak, makannya juga diatur, tidak prasmanan, foto diatur tidak berdekatan dan bersalaman, semua diatur. Mudah-mudahan itu jadi contoh yang baik dan ke depan bisa dilaksanakan resepsi pernikahan," ungkapnya.

Pakta Integritas

Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Foto: IST
Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Foto: IST

Lebih lanjut, Ariza mengatakan, masing-masing pengelola sudah membuat pakta integritas untuk melaksanakan protokol kesehatan_Covid-19_dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Dalam pakta integritas tersebut, pengelola juga diminta komitmen untuk memperkuat pengawasan internal.

"Kami juga minta pengawasan dari internal dan dari eksternal. Dari internal artinya dari pihak penyelenggara, keluarga, dan komunitas masing-masing yang menyelenggarakan. Sementara, dari kami nanti secara rutin berkelanjutan ada pengawasan," pungkasnya.

Kemudian, katanya, bagi pelanggar protokol kesehatan, sanksinya sudah diatur sedemikian rupa.

"Perda juga sudah atur sanksi- sanksi bagi yang melanggar mulai dari yang melanggar tidak menggunakan masker, unit-unit kegiatan yang melanggar dan juga sudah diatur dalam Pergub sebelumnya," kata Ariza.

Saat ini DKI telah membahas Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 yang di dalamnya mengatur berbagai sanksi akibat pelanggaran yangdiatur di dalamnya.

PSBB Transisi Jakarta kembali diperpanjang. Foto: SP/Joanito De Saojoao
PSBB Transisi Jakarta kembali diperpanjang. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

Sanksi tersebut sendiri berupa hukuman denda dengan besaran bervariasi tergantung tingkat kesalahan dan pelakunya. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta, Bambang Ismadi telah mengizinkan warga menggelar resepsi pernikahan di gedung atau hotel.

Bambang menuturkan setiap pengelola gedung bisa mengajukan ke Dinas Parekraf DKI Jakarta untuk mengurus izin menggelar resepsi pernikahan pada masa PSBB transisi.

"Gedung pertemuan/venue, atau hotel-hotel yang akan melaksanakan resepsi pernikahan dipersilahkan mengajukan permohonan ke Tim Gabungan Pemprov DKI via Dinas Parekraf," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan resepsi pernikahan di gedung harus menerapkan kapasitas maksimal 25% dengan syarat lain melampirkan proposal protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Secara terpisah, Plt Kadis Parekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya menambahkan pengelola gedung harus mengajukan izin untuk mengadakan acara resepsi pernikahan, selanjutnya menunggu persetejuan Pemprov DKI guna menggelar acaranya.

"Iya, kalau disetujui oleh tim Pemprov DKI Jakarta, ya boleh," pungkas Gumilar. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN