Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Guna Dukung Milestone Pertama Menkominfo

BRTI Pastikan Kerja Sama Penggunaan Frekuensi untuk 5G

Selasa, 10 November 2020 | 22:07 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Agung Harsoyo, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bidang teknologi, menyatakan bahwa dalam membuat regulasi turunan dari UU Cipta Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BRTI selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)

“Sama seperti dalam membuat UU Cipta Kerja, dalam membuat Peraturan Pemerintah bidang telekomunikasi ini Kemenkominfo dan BRTI selalu berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian,”terang Agung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11).

Beberapa operator telekomunikasi saat ini tengah memplesetkan sharing frekuensi untuk teknologi 4G. Menurut Agung, sharing di layanan 4G maupun 4.75G atau bahkan 4.9G sekalipun saat ini sudah tertutup, meski untuk daerah tertinggal, terbelakang dan terluar (3T).

“Karena UU Cipta Kerja mensyaratkan kerja sama penggunaan frekuensi hanya untuk teknologi baru yaitu 5G, maka penerapan sharing frekuensi di layanan 4.75G atau bahkan 4.9G sangat mustahil dilakukan. Saya percaya betul Bapak Menkominfo tidak akan melanggar UU Cipta Kerja,”terang Agung.

Menurut Agung, teknologi selular 4.75G atau 4.9G bukan termasuk dalam teknologi baru yang belum diimplementasikan di Indonesia.

Semangat dari UU Cipta Kerja sektor telekomunikasi mengenai kerja sama penggunaan spektrum frekuensi hanya di peruntukkan bagi teknologi baru yang belum masuk ke Indonesia.

Sehingga teknologi yang sudah ada beserta modifikasinya sangat tidak mungkin untuk dikerjasamakan penggunaan frekuensinya. Terlebih lagi Menteri Kominfo menginginkan agar kerjasama penggunaan frekuensi di teknologi 5G ini dijadikan milestone pertama di Indonesia.

“Jadi mustahil saja penerapan kerja sama penggunaan frekuensi di teknologi 4,75G atau bahkan 4.9G. Kerja sama penggunaan frekuensi hanya untuk teknologi 5G. Karena untuk menggelar layanan 5G membutuhkan investasi baru yang cukup besar. Kalau tidak ada kerja sama penggunaan frekuensi kemungkinan hanya akan ada 2 operator saja yang bisa menerapkan 5G di Indonesia.  Selain itu, kerja sama penggunaan frekuensi juga harus mendapat persetujuan Menteri terlebih dahulu. Karena Menteri Kominfo ingin agar kerjasama penggunaan frekuensi di teknologi 5G ini dijadikan milestone pertama. Dan kami siap mendukung itu,”terang Agung.

Persetujuan Menteri ini dalam kaitannya dengan urgensi dari penerapan kerja sama penggunaan frekuensi, lalu kaitannya dengan teknologi baru yang nanti akan dapat melakukan kerjasama penggunaan frekuensi. Selanjutnya terkait dengan kompetisi.

Tujuannya agar terjadi persaingan usaha yang sehat dan tidak ada praktik monopoli. Pemerintah sangat memperhatikan sekali kerjasama penggunaan frekuensi sehingga jangan sampai ada pihak yang menguasai frekuensi tertentu.

Menurut Agung, persetujuan Menteri ini sangat penting. Sebab jangan sampai nantinya kerjasama penggunaan frekuensi ini membuat operator dapat mengalihkan atau memperjualbelikan frekuensi yang dimilikinya. Sebab frekuensi merupakan sumber daya terbatas dan aset bangsa Indonesia. 

“Sehingga nantinya kerjasama penggunaan frekuensi juga akan diawasi dengan ketat dengan persetujuan Menteri berdasarkan tiga pertimbangan tersebut. Nantinya Peraturan Pemerintah ini akan diformulasikan kembali ke dalam Peraturan Menteri.



 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

BAGIKAN