Sudah setahun kita berjibaku melawan pandemi Covid-19, yang telah membatasi berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Hal sama juga dialami oleh banyak negara di belahan dunia, yang dalam mengendalikan laju penularan Covid juga mengambil berbagai kebijakan yang terkait dengan kekarantinaan.

Salah satu kebijakan di banyak negara adalah memaksa menutup akses penerbangan internasionalnya, sehingga lalu lintas antarnegara terbatas dan mengakibatkan industri pariwisata dan turunannya terpuruk.

Sektor usaha penerbangan, hotel, restoran, kafe, travel, destinasi wisata merupakan sektor yang paling awal merasakan dampak pandemi Covid-19.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan dan menekan laju penularan virus Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat dan aktivitas dunia usaha, langsung berdampak pada merosotnya omzet pelaku usaha.

Berbagai pembatasan yang diberlakukan, seperti pembatasan jumlah pekerja hanya 50-75% pekerja (work from home), pembatasan jam buka operasional, bahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ketat, tidak pelak lagi membuat omzet dan arus kas pengusaha semakin terbatas dan merosot tajam.

Di tengah tekanan yang sangat berat itu pengusaha terus berusaha untuk bertahan. Namun, daya tahan pelaku usaha tentu tidak sama. Dengan arus kas yang kian tergerus, banyak pelaku usaha yang terpaksa melakukan efisiensi dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai alternatif terakhir. Bahkan sebagian besar perusahaan merumahkan karyawannya atau mempekerjakan pekerja secara bergilir dengan gaji dan tunjangan yang harus dikurangi.

Ini adalah siasat yang mau tidak mau harus dilakukan demi kelangsungan dan upaya untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan tidak tahu sampai kapan berakhir, sangat mengganggu psikologi pelaku usaha.

Dalam kondisi ini dibutuhkan inovasi, kreativitas dan semangat untuk mampu bertahan dengan arus kas yang terbatas. Dampak dari tekanan Covid-19 setahun ini, angka pengangguran dan usaha yang tutup naik signifikan.

Data terakhir menunjukkan jumlah yang terkena PHK sudah mencapai 29 juta warga, berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terpaksa menutup usahanya, berdasarkan laporan sur vei Asian Development Bank (ADB), kurang lebih 30 juta UMKM atau sekitar 48,4% dari 60 juta jumlah UMKM di Tanah Air.

Tingginya angka PHK dan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang kian menur un, investasi yang masih wait and see, ekspor yang menurun, serta belanja pemerintah yang difokuskan untuk menangani Covid-19 membuat per tumbuhan ekonomi nasional terkoreksi tajam.

Dimulai dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 sebesar 2,97%, yang sekalipun positif tapi melambat dibanding dengan capaian triwulan I-2019 sebesar 5,07%.

Ruang gerak pelaku usaha yang semakin sempit dan kelas menengah baru kita yang sangat berhati-hati membelanjakan uangnya, membuat gairah ekonomi semakin lesu. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 terkoreksi tajam, minus 5,32%.

Memasuki kuartal III-2020, di mana tingkat penularan Covid-19 sempat menurun sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), pemerintah sempatmenur unkan  frekuensi pengetatan dari PSBB ketat ke PSBB transisi, di mana ada kelonggaran sekalipun masih terbatas. Ada sedikit gairah ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah dengan anggaran yang dimilikinya mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Berbagai stimulus dan relaksasi dikeluarkan untuk mengurangi beban pengusaha, seper ti keringanan pengembalian pinjaman pokok dan bunga, keringanan cicilan kenderaan bermotor untuk pelaku UMKM, termasuk cicilan kredit perumahan. Bahkan pemerintah memberikan subsidi listrik gratis kepada masyarakat dengan pelanggan 450V dan diskon 50% kepada pelanggan 900V.

Selanjutnya, pemerintah juga melaksanakan program Kartu Prakerja, subsidi gaji di bawah Rp 5 juta, bantuan hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta kepada 12 juta UMKM, serta bantuan sosial dan tunai. Program tersebut mampu membuat pertumbuhan ekonomi yang sedikit menguat, dengan hasilnya pada kuartal III-2020 yang tumbuh, sekalipun tetap minus 3,49%.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang minus berturut-turut dalam satu periode, sesuai dengan rumusan ekonomi, kita resmi masuk kategori resesi ekonomi. Memasuki periode kuartal IV- 2020 penularan Covid-19 kembali mengkhawatirkan. Momentum liburan Natal dan Tahun Baru 2021 yang diharapkan dunia usaha dapat meraup kenaikan omzet, tidak menjadi kenyataan.

Di tengah optimisme dunia usaha untuk bangkit pada awal tahun, pemerintah dengan pilihan yang teramat sulit memberlakukan kembali PSBB yang ketat. Bahkan pemerintah memperluasnya dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Hal ini untuk mengendalikan dan menahan laju penularan virus Covid-19 yang secara nasional angkanya paling banyak disumbangkan dari Pulau Jawa, antara lain dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Pemberlakuan PPKM Jawa- Bali tentunya menur unkan produktivitas perekonomian dan memengaruhi terhadap perekonomian nasional. Hal ini mengingat porsi Pulau Jawa sangat strategis terhadap perekonomian nasional karena hampir 55% penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa, dan hampir 60% produk domestik bruto (PDB) Nasional disumbang dari Jawa dan Bali.

Kemudian, sekitar 60,74% usaha/perusahaan atau sebanyak 16,2 juta berlokasi di Pulau Jawa (berdasarkan sensus ekonomi 2016), dan sekitar 63,38% atau sebanyak 44,6 juta orang tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Artinya, perekonomian di Jawa menjadi barometer terhadap perekonomian nasional. Jika aktivitas perekonomian di Jawa dan Bali mengalami tekanan, dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

Selama penerapan PPKM Jawa- Bali, diharapkan pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat, mengingat 60% pertumbuhan ekonomi nasional ditopang konsumsi rumah tangga.

Dengan catatan berbagai stimulus, relaksasi dan bantuan sosial tunai kepada masyarakat agar disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Termasuk program Kartu Prakerja, subsidi gaji kepada pekerja dan bantuan modal kerja kepada UMKM dapat diteruskan dan diperluas untuk mampu menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Di tengah ketidakpastian dan kegalauan dunia usaha, pada hari ke-13 bulan Januari 2021, babak baru perlawanan pandemi Covid-19 resmi dimulai. Vaksin Covid-19 yang sudah lama dinanti-nantikan masyarakat dan pelaku usaha akhirnya resmi dimulai dengan dilakukannya launching yang dilaksanakan di Istana Negara, di mana Presiden Joko Widodo merupakan orang yang pertama yang divaksin.

Bagi pelaku usaha, program vaksinasi ini sangat strategis yang mampu mengembalikan semangat optimisme bahwa melalui vaksinasi ini berbagai tantangan dan permasalahan kita terutama di bidang ekonomi akan dapat terjawab.

Artinya, vaksinasi Covid-19 ini menjadi satu-satunya andalan untuk dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Kalau hanya mengandalkan disiplin masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, tentu kita tidak mengetahui sampai kapan bisa mengakhiri pandemic Covid-19. Dunia usaha berharap agar vaksinasi Covid-19 berjalan lancar dan sukses dengan dukungan maupun peran serta seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali sehingga efektivitasnya dapat dirasakan.

Program vaksinasi kini sudah sampai pada tahap kedua. Pada tahap awal, pemerintah menyediakan 1,2 juta dosis vaksin untuk 14 provinsi yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan jumlah kasus covid yang tinggi antara DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, dan Papua/

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah mengamankan total 52 juta dosis vaksin Sinovac dan 1,11 juta dosis vaksin produksi AstraZeneca. Pemerintah berkomitmen mendatangkan vaksin lagi untuk memastikan pasokan vaksin dalam negeri cukup untuk menyukseskan Program Vaksinasi Nasional yang menargetkan 70% populasi di Tanah Air tervaksinasi pada akhir 2021.

Kita berharap progress  pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 tidak melenceng dari peta jalan yang sudah disusun pemerintah.

Kita berharap bila laju penularan Covid-19 dapat dikendalikan di 14 provinsi tersebut di atas, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan berupa kelongaran berbagai aktivitas usaha dan masyarakat, sehingga secara perlahan ekonomi kita akan mulai normal danpulih.

Dengan ekonomi yang mulai bergairah, diiringi konsumsi rumah tangga yang mulai membaik dan penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi akan membaik. Yang sangat diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 mengarah ke positif sebagai daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi kuartal selanjutnya yang semakin menguat, sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 pada kisaran 4,5%-5,5% dapat terealisasi.

Namun, pencapaian target pemulihan ekonomi nasional akan kembali kepada tingkat kesadaran seluruh masyarakat dengan semangat kebersamaan untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Semakin cepat selesainya Program Vaksinasi Nasional, semakin cepat pula pemulihan ekonomi nasional. Jika vaksinasi lancar, ekonomi moncer. Semoga.

*) Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Komisaris Utama PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS