Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Sengketa Pajak dan Arbitrase Internasional

Oleh Subagio Effendi, Selasa, 26 Februari 2019 | 08:20 WIB

Implementasi selfassessment system dalam sistem perpajakan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Di sisi lain, otoritas perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) berperan sebagai penyuluh, pelayan dan pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Fungsi pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan oleh aparat perpajakan kerapkali menjadi pemicu terjadinya sengketa antara wajib pajak (WP) dan DJP. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) mendefinisikan sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.

Dari definisi tersebut dapat diidentifikasi beberapa karakteristik utama sengketa pajak. Pertama, sengketa yang timbul dalam ruang lingkup administrasi perpajakan. Kedua, para pihak yang bersengketa adalah wajib pajak atau penanggung pajak dengan DJP sebagai institusi/pejabat yang berwenang mengelola administrasi perpajakan.

Ketiga, terdapat keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan banding atau gugatan sebagai pokok sengketa. Keempat, forum penyelesaian sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa (choice of forum) adalah Pengadilan Pajak. Dan, kelima, referensi hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa (choice of law) adalah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk memberikan rasa keadilan, peraturan perpajakan memberikan ruang yang sangat luas kepada wajib pajak untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan tingkat kerumitan materi sengketa serta waktu dan biaya yang dialokasikan.

Sengketa pajak dapat diselesaikan melalui mekanisme “pengadilan administrasi (peradilan semu/ quasi peradilan)” berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 36 UU KUP atau dengan mengikuti prosedur hokum (pro justitia) yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP serta Pasal 77 UU Pengadilan Pajak. Alternatif terakhir, untuk sengketa pajak yang terkait dengan investasi dan transaksi internasional, wajib pajak dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), investasi (Bilateral Investment Treaty) atau perdagangan bebas (Free Trade Agreement).

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui perjanjian internasional terdiri atas Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP), konsultasi, dan arbitrase internasional. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak atau penanggung pajak dapat menempuh mekanisme “pengadilan administrasi” atau prosedur hukum dengan perjanjian internasional secara bersamaan (multiple choice of forums) sampai dengan sidang telah dinyatakan cukup oleh Pengadilan Pajak.

Mekanisme arbitrase internasional merupakan solusi dari kelemahan prosedur MAP yang tidak mewajibkan para Competent Authorities untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang konklusif atas sengketa. P3B, pada umumnya, hanya mewajibkan para Competent Authorities berusaha secara maksimum untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Namun, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak tercapai suatu kesepakatan maka masingmasing Competent Authority dapat menghentikan proses MAP dan mengembalikan proses penyelesaian sengketa pajak kepada mekanisme domestik masing-masing negara.

Untuk mencoba mengatasi kelemahan tersebut, Article 25 P3B Republik Indonesia dan Meksiko memberikan ruang bagi para Competent Authorities (setelah mendapat persetujuan wajib pajak) untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa pajak dalam forum arbitrase internasional dengan ketentuan keputusan arbitrase bersifat mengikat bagi para Competent Authorities.

Lebih lanjut, perjanjian internasional di bidang investasi dan perdagangan bebas pada umumnya memuat ketentuan tentang perlindungan investasi dari tindakan nasionalisasi dan ekspropriasi oleh pemerintah negara lokasi investasi (host country) tanpa adanya kompensasi yang memadai kepada investor sesuai dengan nilai wajar.

Perlindungan diberikan secara menyeluruh, baik atas tindakan nasionalisasi dan ekspropriasi secara langsung (direct expropriation) maupun tidak langsung (indirect/ creeping expropriation) melalui implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah yang, secara berkelanjutan, membatasi akses investor kepada investasinya.

Peraturan dan keputusan administrasi perpajakan (taxation measures) kerap diasosiasikan sebagai tindakan nasionalisasi dan ekspropriasi investasi secara tidak langsung oleh host country. Pengenaan pajak yang berlebihan (excessive) oleh host country atas imbal hasil investasi tentunya akan membatasi akses investor terhadap manfaat ekonomi investasinya sehingga mempunyai efek yang ekuivalen dengan ekspropriasi.

Oleh karena itu, perjanjian internasional di bidang investasi dan perdagangan bebas memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui konsultasi dan arbitrase apabila investor merasa dikenakan pajak secara excessive oleh host country. Article 25 the Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement, misalnya, mengatur bahwa apabila investor tidak setuju dengan peraturan dan keputusan administrasi perpajakan karena mempunyai efek yang ekuivalen dengan ekspropriasi, maka investor dapat meminta untuk dilakukan konsultasi oleh kedua otoritas perpajakan terkait.

Apabila dalam jangka waktu 180 hari sejak permintaan konsultasi tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan di forum arbitrase internasional. Meskipun dapat dimanfaatkan, penyelesaian sengketa pajak melaluiforum arbitrase internasional belum populer karena wajib pajak harus membayar biaya yang cukup mahal untuk registrasi sengketa dan jasa pengacara internasional.

Lebih lanjut, tidak adanya lembaga arbitrase internasional yang khusus menangani sengketa perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk mendaftarkan sengketanya di lembaga arbitrase yang menangani sengketa perdagangan dan investasi secara umum seperti the International Centre for Settlement of Investment Disputes dan the United Nations Commission on International Trade Law.

Namun ke depannya, penyelesaian sengketa pajak melalui arbitrase internasional akan mendapat banyak perhatian seiring dengan implementasi program Base Erosion and Profit Shifting Action 14. Di mana mengamanatkan penyelesaian sengketa secara lebih efektif, termasuk klausul untuk menerapkan mandatory binding arbitration dalam proses MAP pascaadopsi Multilateral Instrument.

Subagio Effendi, Kandidat Doktor di University of Technology Sydney-Business School, Australia

BAGIKAN