disini
Hari Santri dan Esensi Bela Negara
 Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Hari Santri dan Esensi Bela Negara

Minggu, 1 November 2015 | 01:01 WIB
Oleh Harliantara (redaksi@investor.id)

Presiden Joko Widodo mencanangkan Hari Santri yang diperingati secara nasional setiap 22 Oktober. Latar belakang ditetapkannya tanggal tersebut terkait dengan esensi bela negara bertajuk Resolusi Jihad yang pernah diserukan oleh pendiri Nahdatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari.

Advertisement

 

Pencanangan Hari Santri oleh Presiden Jokowi sekaligus dijadikan komunikasi politik terhadap segenap rakyat untuk menggiatkan kembali tradisi bela Negara dalam bentuk yang lebih sesuai dan relevan dengan tantanbangsa saat ini. Oleh sebab itu, program bela negara yang digulirkan Kementerian Pertahanan dan Keamanan bisa merupakan momentum yang pas bersamaan dengan ditetapkannya Hari Santri.

 

Namun, program bela Negara tidak sekadar diisi kegiatan baris berbaris dan memanggul senjata seperti halnya wajib militer. Program bela negara harus lebih menekankan pada esensi perang masa kini, seperti misalnya perang informasi, perang budaya, dan perang ekonomi. Esensi bela negara tidak sekadar memakai kekuatan fisik tetapi lebih ditekankan pada ketahanan budaya dan informasi.

 

Resolusi Jihad 1945

Hari Santri pada 22 Oktober menjadi ingatan sejarah tentang Resolusi Jihad yang diserukan oleh KH Hasyim Asy’ari. Ini peristiwa penting yang menggerakkan santri, pemuda, dan masyarakat untuk berjuang melawan penjajah. Sejak pra kemerdekaan para kiai dan santri NU memang sudah menyadari betapa pentingnya konsep Negara yang memberi ruang bagi berbagai macam kelompok agar dapat hidup bersama.

 

Para kiai dan santri NU senantiasa berada di garda terdepan untuk mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperjuangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, NU secara tegas dan jelas meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara. NKRI adalah bentuk final, harga mati yang tidak bisa dikompromikan lagi.

 

Penetapan Hari Santri juga sebagai penghargaan terhadap sikap egaliterisme para santri beserta kiai sebagai gembala NU. Egaliterisme di kalangan NU telah mendorong proses demokratisasi serta membuang sektarianisme picik ke dalam keranjang sampah sejarah.

 

Di mata rakyat sekarang ini kebanyakan kiai NU adalah maskot egaliterisme yang tidak henti-hentinya berseru tentang energi toleransi beragama dan berbangsa. Kecerdasan politik kiai semakin tampak dengan gerakan lintas ideologis. Salah satu contoh sikapnya yang positif adalah dukungan terhadap eksistensi etnis Tionghoa. Ini telah berbuah simpati yang mendalam di hati rakyat.

 

Ketika terjadi politisasi agama oleh pihak sektarian, para kiai menjadi produsen terbesar postulat toleransi dan kebebasan universal. Inilah manifestasi dari bela Negara yang paling hakiki pada saat ini. Kini jagad kiai lebih berperan sebagai pamong atau pengasuh kekuasaan. Ini karena dalam tataran ideal seorang kiai adalah pamong budaya yang menjadi mata-hati dan kata-hati.

 

Mereka adalah pamong budaya yang membantu rakyat untuk melihat dan mengenali virtual reality dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yakni realitas di mana rakyat tidak bisa mengenali lagi, ketika menggunakan kacamata, sudut pandang, dan ukuran-ukuran yang konvensional.

 

Bangsa Indonesia tetap mendambakan kehadiran kiai untuk menjadi mahkamah sosial yang objektif, tegas, dan kewibawaannya mengatasi hirarki sistem kekuasaan yang lintas sektarian. Rakyat mengharapkan agar jagat kiai tidak mengungkapkan sesuatu berdasarkan selera pribadi dan golongannya, melainkan lebih menjadi represensi dari suara-suara yang selama ini dipinggirkan dan tertindas.

 

Hal ini akan menjadi modal keyakinan rakyat bahwa jagat kiai tetap menjadi kata-hati dan matahati bagi perikehidupan bangsa serta akan melempangkan jalan bagi mahatma persatuan Indonesia yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa.

 

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia istilah dan makna jihad memang cukup dominan. Hal itu terlihat dengan adanya Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Tidak dapat dipungkiri bahwa Resolusi Jihad tahun 1945 tersebut dampaknya begitu dahsyat, utamanya bagi energi perjuangan membela dan menegakkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

 

Sejarah telah menunjukkan bahwa Resolusi Jihad NU tahun 1945 itu boleh dikatakan sebagai pilar perang rakyat semesta. Salah satunya terbukti secara sahih dengan kontribusi para santri dan kiai NU dalam kancah peristiwa perang 10 November 1945 di Surabaya melalui laskar Hizbullah untuk kaum belia dan Sabillilah untuk kaum tuanya. Jagat kiai selalu mencegah agar bangsa Indonesia tidak kehilangan pusaka atau azimat berbangsa. Dengan demikian situasi politik tidak seperti “kadya gabah den interi” atau seperti butir-butir gabah yang diayak di atas tampah, yang mengakibatkan sinergi bangsa menjadi cerai berai lalu berubah menjadi disergi.

 

Sudah seharusnya kolektivitas kebangsaan menghasilkan sebuah sinergi untuk kemajuan bangsa. Kolektivitas bangsa jangan tercemar oleh polusi intrik politik. Bibit konflik dan bunga api perpecahan jangan sampai menjadi sebuah kebakaran besar. Itulah mengapa anggota Banser yang notabene adalah para santri selama ini gigih dan tanpa pamrih ikut menjaga gereja pada saat hari raya Natal atau pada saat terjadi kegentingan politik.

 

Fleksibel dan Kompatibel

Pusaka warisan para kiai terdahulu yang masih relevan untuk dijaga adalah tri ukhuwah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tri ukhuwah adalah mengembangkan sikap persaudaraan bukan hanya dengan sesama kaum muslimin (ukhuwah Islamiyah ), melainkan juga dengan sesama warga bangsa yang lain (ukhuwah wathoniyah) serta dengan warga dunia mana pun tanpa diskriminatif ukhuwah basyariyah ). Pusaka tersebut dapat menjadi pegangan rakyat dalam mengatasi persoalan berat bernegara dan persaingan global pada saat ini.

 

Selama ini jagat kiai NU telah intensif melakukan strategi “NU untuk semua”, dan pada gilirannya nanti akan berbuah “semua untuk NU”. Itulah sebabnya siapa pun dan apa pun “merek” parpolnya, silakan saja mereka bebas masuk kantong-kantong NU serta bebas melakukan komunikasi politik dengan siapa pun. Kalkulasi dan kecerdasan politik kiai itu semakin memperbanyak varian posisi dan modus koalisi. Pendek kata, posisi NU saat ini adalah kanan kiri oke. Kiai NU lebih fleksibel serta kompatibel dengan warna parpol apa pun.

 

Harliantara, Fasilitator Komunikasi John Robert Powers Indonesia

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN