Menu
Sign in
@ Contact
Search

Investasi Indonesia di Luar Negeri

Minggu, 8 Januari 2017 | 09:01 WIB
Oleh Muhammad Iqbal Hasan (redaksi@investor.id)

Pasal 28 Undang- Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberi amanat kepada Pemerintah untuk melakukan koordinasi terhadap investor Indonesia yang menjalankan kegiatan investasinya di luar.

 

Sayangnya sejak undang-undang tersebut lahir, pemerintah belum memiliki sistem pendataan investor Indonesia di luar negeri. Hal ini menyebabkan koordinasi tidak dapat dilakukan secara efektif karena objeknya belum jelas keberadaannya.

 

Padahal, sebenarnya kita mengetahui melalui pemberitaan di media massa bahwa telah banyak pengusaha Indonesia yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Negara-negara di Asia dan Afrika merupakan sebagian wilayah yang kita ketahui sebagai tujuan investor Indonesia menanamkan modalnya.

 

Tidak adanya data valid investasi Indonesia di luar negeri memberikan beberapa kerugian. Pertama, dalam perundingan perjanjian investasi internasional, akan sulit bagi Indonesia dalam menentukan bargaining position terhadap Negara mitra, karena tidak jelas posisi Indonesia apakah murni sebagai Negara pengekspor atau pengimpor modal, atau pengekspor sekaligus pengimpor modal.

 

Posisi tawar dalam perundingan merupakan hal penting, karena posisi tersebut akan tertuang ke dalam pasal-pasal perjanjian. Negara pengekspor modal biasanya menuntut pengaturan yang liberal dan dengan tingkat ambisi yang tinggi, sedangkan negara pengimpor modal menghendaki pengaturan yang sebisa mungkin berimbang antara liberalisasi dan fleksibilitas pemerintah dalam mengatur atau mengeluarkan kebijakan. Posisi ini idealnya sudah harus jelas diketahui sebelum perundingan dimulai.

 

Kedua, Pemerintah tidak dapat secara maksimal memberikan bantuan atau fasilitasi kepada investor Indonesia di luar negeri. Fasilitasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya dengan memberikan informasi kepada investor Indonesia mengenai masa berlaku, fitur, dan manfaat perjanjian investasi internasional atau perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan negara tujuan investasi.

 

Selain itu, pemerintah juga dapat menyuarakan kepentingan investor Indonesia dalam setiap pertemuan-pertemuan bilateral dengan negara tersebut. Sebagai perbandingan, yang terjadi di Indonesia adalah perwakilan pemerintah dari beberapa Negara dengan gigih mendatangi dan melobi instansi-instansi pemerintah dari pintu ke pintu untuk memperjuangkan kepentingan investor negaranya. Aksi ini bisa dilakukan karena mereka tahu dengan detail investor-investor asal negaranya yang sudah atau akan berinvestasi di Indonesia.

 

Perlu juga diketahui, sebagaimana investor asing yang banyak masuk ke Indonesia melalui negara ketiga, sebagian investor Indonesia juga masuk ke negara tujuan melalui Negara ketiga. Kondisi seperti ini akan semakin mempersulit pemerintah dalam mendata investor Indonesia di luar negeri.

 

Padahal, jika pemerintah memiliki data di mana Indonesia ternyata adalah negara pengekspor modal di suatu negara, maka Indonesia dapat menginisiasi pembuatan perjanjian investasi internasional dengan tujuan melindungi investor Indonesia di negara tersebut. Sehingga tidak selalu Indonesia yang bersikap pasif menerima dan mempertimbangkan usulan perjanjian investasi internasional dari negara mitra.

 

Pemerintah perlu segera menciptakan sistem pendataan investor Indonesia di luar negeri. Caranya bisa dengan menciptakan sistem pelaporan secara berkala ke pemerintah, atau dengan cara mendata secara berkala investor Indonesia di luar negeri dengan melibatkan secara aktif KBRI/KJRI, atau juga dengan melakukan kerja sama pertukaran data investasi melalui perjanjian atau nota kesepahaman dengan negara mitra.

 

Mengikuti semangat “deklarasi” dalam program pengampunan pajak, pemerintah juga dapat menggunakan semangat yang sama dengan menciptakan skema benefit atau insentif khusus dalam rangka menarik minat investor Indonesia mendeklarasikan investasinya di luar negeri.

 

Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan investor Indonesia di luar negeri, diharapkan investor Indonesia dapat memanfaatkan dan merasakan kehadiran pemerintah di manapun mereka berada, serta tidak menghubungi pemerintah hanya ketika ada masalah. Bagi pemerintah, adanya koordinasi ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi undang-undang, sebelum undang-undangnya terlanjur diganti suatu hari nanti.

 

Muhammad Iqbal Hasan, Pemerhati Hukum Investasi Internasional, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com