Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan

Kamis, 5 Juli 2018 | 09:04 WIB
Oleh Rio Christiawan

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pada prinsipnya merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. Memiliki nilai ekonomis, dalam perspektif komersial berarti dapat dialihkan, diperjualbelikan maupun disewakan. Dalam konteks keperdataan, nilai ekonomis tersebut merupakan harta kekayaan dari inventor yang memegang hak atas kekayaan intelektual tersebut.


Industri kreatif dan pelaku usaha telah bergeser dalam memaknai HAKI. Saat ini HAKI tidak saja dipandang secara konvensional sebagai bentuk pengakuan moral maupun sebagai insentif ekonomis atas sebuah ciptaan. Paradigma saat ini dalam melihat HAKI adalah optimalisasi HAKI sebagai modal kerja. Konteks optimalisasi HAKI sebagai modal kerja artinya HAKI merupakan instrumen jaminan yang digunakan untuk menjamin utang.


Tentu saja dalam hal ini yang dapat dijamin oleh HAKI adalah bukan pinjaman konsumtif. Pencipta lagu David Bowie beberapa tahun yang lalu telah menggunakan hak cipta pada lagu-lagu ciptaannya sebagai jaminan atas surat utang yang diterbitkannya.


Tahun lalu di Indonesia juga terjadi terobosan hukum HAKI yang dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan oleh bank. Hak cipta film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) 1 dan 2 dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh jaminan pembiayaan dari bank guna pembuatan film selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini publik tidak saja memaknai HAKI sebagai bentuk penghargaan moral maupun insentif atas sebuah karya. Tetapi paradigma HAKI saat ini adalah sebagai modal untuk karya selanjutnya.


Pemerintah melalui badan ekonomi kreatif harus dapat mengantarkan para pekerja kreatif guna mendapatkan akses permodalan dengan jaminan utang. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan paradigma Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam memandang ekonomi kreatif, melalui amendemen terakhir telah bergeser dari limited positive right menjadi extentive positive right. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pemberdayaan warga negara menuju pada kemandirian untuk mewujudkan negara kesejahteraan.


Dalam praktiknya, upaya untuk mewujudkan HAKI sebagai jaminan pembiayaan masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu disinergikan baik oleh pelaku usaha, perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal dipergunakannya sertifikat HAKI sebagai jaminan pembiayaan.


Komplikasi penggunaan sertifikat HAKI sebagai jaminan adalah pada mekanisme pengikatan jaminan HAKI. Karena dalam hal ini belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/ PBI/2005 juncto Peraturan Bank Indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tentang Agunan Perbankan.


Mengingat penggunaan sertifikat HAKI belum diatur secara eksplisit maka sebagian bank akan khawatir mempertanggungjawabkan pembiayaan berbasis jaminan HAKI tersebut kepada OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk bank pemerintah. Persoalan lainnya adalah terkait valuasi nilai jaminan. Karena hingga saat ini belum ada appraisal jaminan perbankan yang diakui untuk menilai HAKI. Sehingga dalam hal ini menyulitkan bank dalam menentukan rasio utang dan jaminan untuk menentukan pembiayaan yang dapat disetujui.


Valuasi HAKI

Memang HAKI adalah insentif yang diberikan pemerintah kepada inventor untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Namun persoalaannya adalah sistem hukum yang ada saat ini belum mendukung HAKI untuk digunakan sebagai jaminan pembiayaan oleh bank.


Saat ini antara aturan terkait HAKI dan terkait agunan perbankan masih terdapat gap, sehingga HAKI tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan oleh bank sebagaimana hak kebendaan lainnya.


Persoalan gap tersebut yang saat ini harus dibahas antara dunia perbankan, OJK, dan pemerintah. Hal itu mengingat saat ini ekspektasi dari pemegang sertifikat HAKI adalah mampu berkarya dengan pembiayaan dari bank menggunakan jaminan sertifikat HAKI.


Pembiayaan berbasis HAKI sebagaimana film AADC merupakan tren baru dalam pembiayaan oleh perbankan. Artinya, baik dunia perbankan maupun pelaku usaha sudah berada dalam fase yang sama dalam mengapresiasi sertifikat HAKI.


Pembiayaan berbasis HAKI ini belum dapat dijalankan secara optimal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, karena belum ada penilai publik (appraisal) yang dapat menilai agunan HAKI, mengingat ukuran dan kriteria pembiayaan berbasis HAKI belum ada.


Dalam hal ini pemerintah harus menginisiasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) untuk membuat regulasi terkait valuasi HAKI sebagai jaminan. Dengan dibuatnya regulasi terkait valuator HAKI dan kriteria appraisal HAKI, maka bank dapat menggunakan hasil valuasi agunan HAKI tersebut dalam pemberian pembiayaan.


Dengan demikian bank tidak perlu khawatir akan melanggar ketentuan OJK maupun BI mengingat nilai pemberian pembiayaan berdasarkan formula appraisal yang dibuat penilai publik bersertifikasi dan nilai agunan HAKI dihitung sesuai standar regulasi tersebut.


Dalam melakukan valuasi atas nilai HAKI sebagai objek jaminan, Shannon Pratt dan Alina V Nacuilt memberikan tiga ukuran dalam menilai HAKI. Pendekatan pertama yaitu market approach. Pendekatan ini melakukan taksiran nilai aset HAKI berdasarkan analisis penjualan aktual atau transaksi sesuai lisensi suatu objek. Pendekatan kedua adalah income approach. Yaitu taksiran nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang.


Pendekatan ketiga adalah cost approach, yaitu taksiran nilai HAKI berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti sesuai fungsi utilitas. Formulasi HAKI sebagai jaminan pembiayaan dapat menggunakan prinsip cost approach.


Kapitalisasi pendapatan ekonomi tercermin dalam laporan keuangan, mengingat HAKI tercatat dalam aktiva yang tidak berwujud. HAKI merupakan intangible asset suatu perusahaan diatur dalam pernyataan standar akuntansi (PSAK) nomor 19 terkait aktiva tidak berwujud. Konsep aktiva dalam PSAK nomor 19 tahun 2000 adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lampau dan dapat menghasilkan manfaat ekonomis. Berdasarkan uraian di atas, HAKI adalah intangible asset yang dapat ditaksir nilainya guna dijadikan agunan dalam perbankan sesuai prinsip penentuan collateral dan pembiayaan yang berlaku.


HAKI sebagai Jaminan

Sidang ke 13 Working Group on security right in intelectual property, United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) menyatakan bahwa secara hukum HAKI dapat dijadikan jaminan guna mendapatkan akses pembiayaan. Di Indonesia, HAKI termasuk dalam benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam pasal 499 KUH Perdata.


Mengacu pada pasal 499 KUH Perdata yang mendefinisikan HAKI sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka HAKI lebih tepat diformulasikan sebagai jaminan dalam bentuk fidusia. HAKI sebagai jaminan objek fidusia dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.


Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jaminan fidusia dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian secara konstruksi hukum dimungkinkan HAKI menjadi jaminan pembiayaan melalui jaminan fidusia.


Konsep HAKI sebagai collateral melalui jaminan fidusia dipandang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur dalam pembiayaan serta memberi kepastian hukum bagi inventor untuk dapat terus berkarya secara produktif dengan akses permodalan dari bank.


Diharapkan Bank Indonesia dapat segera menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang memberlakukan HAKI sebagai agunan dalam pembiayaan perbankan. Dengan demikian dunia perbankan tidak perlu khawatir dengan pertanggungjawaban pemberian kredit berbasis jaminan HAKI pada OJK maupun BPK mengingat baik dari segi valuasi maupun regulasi telah diatur pembiayaan berbasis jaminan HAKI.


Sebagai refleksi hari Kekayaan Intelektual 26 April, pemikiran yang selama ini berkembang dan dikembangkan hanya berkutat pada perlindungan hukum terkait HAKI dan penegakan hukum terkait pelanggaran HAKI. Saat ini HAKI harus diarahkan pada kemandirian bangsa. Artinya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak cukup hanya melakukan pemberdayaan melalui sosialisasi akan pentingnya perlindungan HAKI. Tetapi pemberdayaan tersebut harus mencapai kemandirian ekonomi.


Saat ini bangsa Indonesia lebih membutuhkan HAKI dalam fragmentasi kemandirian ekonomi. Maka, jalan yang dapat ditempuh adalah menggunakan HAKI sebagai jaminan pembiayaan untuk karya-karya selanjutnya. Dengan demikian, HAKI akan dapat mewujudkan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan kemandirian bangsa sebagaimana arah negara kesejahteraan.


Rio Christiawan, Advokat dan Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN