Menu
Sign in
@ Contact
Search
Lalu Mara Satriawangsa, Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia)

Lalu Mara Satriawangsa, Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia)

Morowali vs Freeport, Nikel vs Emas

Selasa, 12 Mei 2020 | 20:21 WIB
Lalu Mara Satriawangsa *) (redaksi@investor.id)

Tak satu pun orang Indonesia sepertinya yang tak kenal PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih tembaga, emas, dan perak. Entahlah, selama 55 tahun beroperasi di Indonesia sudah berapa juta kilogram emas, perak dan tembaga yang dihasilkan Freeport.

Karena, hingga saat ini, Freeport tak kunjung membangun smelter untuk mengolah bijih-bijihan yang mengandung emas, tembaga dan perak tersebut. Harus diakui setoran pajak Freeport cukup besar untuk negara.

Berbeda halnya dengan investor asal Tiongkok di Morowali, Sulawesi Tengah. Investor kelas dunia China Tsingshan Group, pionerdalam industri baja nirkarat (stainless steel) dan menduduki ranking 361 pada Fortune Global 500,membangun berbagai fasilitas penunjang untuk industri pengolahan nikel, seperti smelter, pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya.

Hasil proses olahan bijih nikel diketahui mengandung nikel beberapa persen, cobalt beberapa persen, dan lithium beberapa persen. Produk turunannya lah yang bernilai tambah tinggi. Total investasi keseluruhannya ditargetkan US$ 8-9 miliar. Dan hinggasaat ini sudah terealisasi US$ 6,1 miliar.

Sayangnya, citra Kawasan Industri Morowali tidak sebaik Freeport. Karena memang dalam pekerjaan konstruksi menggunakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Kerapkali publik dibuat terperanjat dengan kedatangan TKA asal Tiongkok ke Kabupaten Morowali (Sulteng) dan Kabupaten Konawe(Sulawesi Tenggara). Apalagi sejak pandemi Covid-19 di mana sumber virus ini berasal dari kota Wuhan,Tiongkok, setiap kedatangan TKA asal Tiongkok, ramai di media sosial.

Di sisi lain, Kemenko Maritim dan Investasi sibuk memberi penjelasan kepada publik –bukannya humas perusahaan--, yang justru membuat publik semakin bertanya- tanya. Sebetulnya ada apa di Morowali dan Konawe? Benarkah ratusan ribu TKA asal Tiongkok disana, seperti broadcast beredar di media sosial?

Semenjak Presiden Jokowi dilantik sebagai Presiden tahun2014, Indonesia sangat gencar mengundang investor dari berbagai negara. Yang paling cepat merespons undangan Presiden Jokowi adalah investor asal Tiongkok. Memang karakter investor Tiongkok cepatdalam mengeksekusi setiap peluang. Visi Presiden Jokowi untuk mengekspor barang jadi, misalnya dari satu bahan baku nikel, dieksekusioleh investor Tiongkok.

Tak tanggung-tanggung, investasinyabernilai miliaran dolar Amerika Serikat di tiga kawasan industri di luar Pulau Jawa: Morowali, Konawe, dan Halmahera. Kalau dilihat nilai investasinya, inilah investasi terbesar di luar Pulau Jawa sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Mengalahkan investasi Freeport di Timika, Papua. Untuk mendapat investor yang tidak mikir panjang dalam situasi kompetisi ketat antarnegara seperti saat ini, tentunya tidak mudah juga. Apalagi banyak negara di dunia melirik dan mengundang investor Tiongkok berinvestasi ke negaranya.

Sebut saja negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, dan negara-negara Afrika Utara. Jangan tanya Amerika Serikat, surat utangnya yang dipegang Tiongkok nilainya US$ 1,3 triliun. Dan hingga saat ini belum bisa bayar. Harus diakui Tiongkok memiliki modalitas terbesar saat ini.

Saat ini, produk yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah Nickel Pig Iron (feronikel berkadar rendah) sebesar 2 juta ton per tahun, stainless steel (baja nirkarat) sebesar 3 juta ton per tahun, Coldrolling 700 ribu ton per tahun, dan carbon steel sebesar 3,5 juta ton per tahun.

Sepanjang tahun 2019, total penjualan Kawasan Industri Mowowali sebesar US$ 9,6 miliar yang terdiri atas US$ 4,4 miliar diperoleh dari kegiatan ekspor, dan sisanya sebesar US$ 5,2 miliar dari penjualan domestik.

Sementara itu pada kuartal pertama tahun 2020, pendapatan dari penjualan dalam negeri sebesar US$ 1 miliar, dan dari ekspor sebesar US$ 1,5 miliar. Total penjualan pada kuartal pertama 2020 sebesar US$ 2,5 miliar.

Untuk produksi feronikel, padakuartal pertama 2020 mencapai 567 ribu ton dengan nilai keluaran (output value) sebesar US$ 910 juta. Target penjualan untuk carbon steel tahun 2020 sebesar US$ 779 juta, menurun 43% dari target semula sebesar US$ 1,365 miliar karena pandemic Covid-19.

Di Kawasan Industri Morowali sudah terbangun berbagai fasilitas penunjang, seperti pembangkit listrik (PLTU) sebesar 2.850 MW, di mana 1.610 MW sudah beroperasi, dan 1.240 MW dalam pengerjaan konstruksi.

Fasilitas penunjang lainnya yang sudah terbangun adalah pelabuhan laut dengan kapasitas 36 juta ton dari lima dermaga (pier). Pelabuhan udara dengan runway sepanjang 1.800 meter, perumahan karyawan, apartemen, 3 masjid, dan berbagai faslitas lainnya. Total tenaga kerja yang diserap di Kawasan Industri Morowali sebanyak 45 ribu orang, di mana 39.500 adalah tenaga kerja lokal (Indonesia), dan sisanya sebanyak 5.500 orang TKA asal Tiongkok.

Masih tingginya jumlah TKA Tiongkok karena saat ini masih ada pembangunan pembangkit listrik dan pabrik hilirisasi. Bila pekerjaan konstruksi selesai, dipastikan jumlah TKA Tiongkok akan berkurag signifikan dan digantikan tenaga kerja lokal.

Itu di Morowali. Lantas ada apa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara? Tak jauh beda dengan Morowali, investor Tiongkok melalui PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) membangun smelter di atas lahan 2.253 hektare dengan nilai investasi mencapai US$ 1 miliar atau lebih dari Rp 15 triliun.

Saat ini sudah mulai operasi dengan kapasitas produksi Nickel Pig Iron (feronikel yang berkadar rendah) mencapai 600 ribu MT-800 ribu MT per tahun. pabrik pengecoran dan peleburan Nickel Pig Iron (NPI) yang memiliki kadar nikel 10-12% dengan jumlah produksi 15 tungku Rotary Kiln-Electric Furnance (RKEF).

Produk feronikel produksi VDNI diolah lagi untuk menjadi baja nirkarat oleh PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Jumlah tenaga kerja yang diserap dari dua perusahaan tersebut sebanyak 11.163 orang, di mana 11.084 tenaga kerja lokal, dan 706 orang TKA Tiongkok.

Melihat besaran nilai investasi yang miliaran dolar AS, penggunaan TKA yang tak mencapai 10% dari total tenaga kerja, masih bisa diterima dengan akal sehat. Tapi ke depan, penggunaan TKA harus berkurang secara gradual. Di sinilah tugas pemerintah untuk terus memantau perkembangan industry tersebut dari dekat.

Sebelumnya total ekspor bijih nikel Indonesia per tahun sebesar US$ 350 juta, dan setelah diolah menjadi stainless steel dan carbon steel nilai ekspornya mengalami kenaikan dari US$ 2 miliar di tahun 2017 menjadi US$ 3,5 miliar di tahun 2018, dan tahun 2019 menurut informasi yang diperoleh penulis mencapai US$ 4,4 miliar.

Saat ini Indonesia sudah menjadi eksportir terbesar stainless steel di dunia. Lantas apa yang diperoleh Indonesia dari kawasan industri tersebut? Yang pasti pemerintah Indonesia mendapat setoran pajak PPh Badan, PPh Perorangan (karyawan), PPN, dan pajak daerah, seperti pajak penarangan jalan, pajak pengambilan air tanah, dan restribusi daerah lainnya.

Selain itu, ke depan dengan meningkatkanya nilai ekspor barang jadi dari kawasan tersebut akan menekan angka defisit transaksi berjalan.

Dan yang lebih penting dari itu semua adalah penyiapan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal yang jumlahnya cukup signifikan. Berbahagialah para pemimpin daerah di daerah tersebut yang berhasil menarik minat investor untuk berinvestasi dengan jumlah yang demikian besar.

Sementara kehadiran TKA di awal-awal konstruksi karena investor menunjuk kontraktor sendiri untuk mengerjakan. Ke depan, pemerintah seyogianya meminta investor yang akan berinvestasi untuk bekerja sama atau aliansi dengan kontraktor pemerintah (BUMN). Jadi, ribut-ribut yang terjadi selama ini adalah buah dari minimnya informasi mengenai kegiatan investasi di Kawasan Industri Morowali, Konawe, dan Weda (Halmahera).

Perusahaan tersebut harus lebih terbuka menjelaskan kepada publik apa yang dikerjakan dan berapa banyak menyerap tenaga kerja lokal, berapa kontribusi pajaknya kepada Negara dan pemerintah daerah, kegiatan kepedulian sosial perusahaan (CSR), dan sebagainya.

Sementara itu, pemerintah Cq Kemenko Maritim dan Investasi tak perlu tampil terlalu banyak, layaknya sebagai juru bicara dari perusahaan-perusahaan tersebut. Karena hal itu justru memancing persepsi beragam, yang pasti lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Meski niatnya baik dan memang menjadi tupoksi Kemenko Marves untuk menjelaskan kepada publik terkait seluruh investasi asing yang harus dijaga keberlangsungan di Indonesia.

*) Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com