Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Abdul Mongid, Guru Besar STIE Perbanas
Surabaya.

Abdul Mongid, Guru Besar STIE Perbanas Surabaya.

Menjaga Industri Jasa Keuangan Melalui Fit and Proper Test

Jumat, 3 Juli 2020 | 11:07 WIB
Abdul Mongid *)

Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan tentang calon direksi dan komisaris bank yang tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Secara umum ada dua respons yang berbeda dari para pengusul.

Respons pertama, menerima dan menyerahkan semua proses kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, ada pengusul yang seolah ingin men-challenge keputusan OJK dengan menyatakan akan berbicara dengan OJK dan akan mengajukan nama yang sama ke OJK.

Ditinjau dari kewenangan sebagai otoritas di sektor jasa keuangan, fit and proper test yang dilakukan OJK dapat dipastikan sudah berdasarkan pertimbangan kuat untuk memutuskan seorang calon lulus atau tidak.

Karena itu, sebagai bagian dari sikap men jaga independensi lembaga OJK, seharusnya semua pihak le ga wa. Perlu digarisbawahi, dalam POJK 27/POJK.03/2016 jelas diatur pihak utama yang wajib lulus dan memperoleh persetujuan OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya di perbankan, perusahaan efek dan penasihat investasi adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Artinya, tidak tepat langkah beberapa pihak yang implisit memaksakan kehendaknya ke OJK agar seorang calon diloloskan. Fit and proper test adalah murni 100% dalam wewenang OJK.

Krusial

Kita semua menyadari lemba ga keuangan umumnya dan khu sus nya bank memiliki peran sangat stra tegis bagi perekonomian suatu bangsa. Fungsi mereka sebagai intermediasi, yaitu menjadi jembatan bagi dunia usaha dan deposan, te lah menyebabkan posisinya begitu menentukan kon disi perekono mi an bangsa.

Mengingat penting nya fungsi tersebut, integritas, ke tahanan dan kesehatan in dustri keuangan khususnya bank sering dianggap sebagai syarat perlu (ne cessary condition) bagi kemajuan dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Salah satu poin penting dalam menciptakan industri perbankan yang kuat adalah dikeluarkannya aturan terkait siapa yang layak menjadi pimpinan tertinggi yang akan menjalankan operasional maupun keputusan strategis ke depan.

Proses ini tidak boleh hanya ditentukan oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham, namun juga oleh otoritas sebagai wakil penjaga kepentingan publik. Peran otoritas di sini adalah wakil (delegated monitor) dari deposan dan pemangku kepentingan (stakeholder) lain untuk memastikan bahwa bank ini dijalankan sesuai yang diharapkan. Fit and proper test adalah titik krusial dalam menjaga integritas sistem keuangan.

Di Inggris untuk menjadi pemilik dan pengurus klub bola juga harus lulus fit and proper test. Proses ini penting untuk mencegah orang- orang yang mempunyai catatan ”tidak bersih” seperti fraud atau personal yang mempunyai sikap tidak bagus untuk mengelola bank.

Muara akhirnya adalah untuk melindungi masyarakat terhadap mereka yang tidak memiliki perhatian kepada tujuan bisnis bank jangka panjang. Berbahaya kalau bank dipimpin dan dikendalikan oleh orang yang ingin memperoleh keuntungan sesaat.

Uji kelayakan dan kepatutan diharapkan mencegah jangan sampai orang yang tidak memiliki integritas itu menjadi pemilik atau pe ngurus dari lembaga keuangan. Kalau sampai lolos, akibatnya dapat sangat buruk. Bahkan di beberapa negara maju meskipun seseorang itu dinyatakan lolos fit and proper test, lalu ternyata ada bukti dia telah melakukan tindakan kriminal atau ke tidakjujuran dalam menyampaikan pernyataan ketika fit and proper test, kelulusannya dicabut sehingga yang bersangkutan harus diberhentikan karena dianggap tidak jujur.

Hal itu perlu dilakukan mengingat industri jasa keuangan yang meliputi perbankan, industri keuangan nonbank, serta pasar modal harus didukung oleh tata kelola yang sehat serta manajemen yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Ada banyak aspek yang dinilai. Tetapi intinya adalah integritas dan kemampuan calon. Tanpa integritas dan kompetensi, industri keuangan akan hancur dari dalam karena prinsip tata kelola yang baik (GCG) diabaikan. Namun sekarang ini ada kesalahpahaman di publik tentang gagal fit and proper test. Banyak informasi dan pemahaman yang salah, yaitu person yang tidak lulus dianggap sebagai ”tidak baik”.

Tidak lulus itu berarti person bersangkutan tidak cocok menjadi pengelola bank. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya adalah fit and proper person test. Bahkan orang yang terlalu baik harus ”tidak lulus”.

Dalam perkembangan saat ini, ada kecenderungan beberapa pemegang saham (terutama wakil kuasa pemegang saham) terkesan ”tergesa gesa”, seperti mengumumkan nama calon sebelum RUPS. Pemegang sa ham seringkali dalam pengajuan ca lon direksi atau komisaris se ring berpandangan ”jangka pendek”.

Mereka yang dianggap patuh dan melayani di-anak-emaskan, wa laupun ini membahayakan going-concern perusahaan. Artinya, mereka yang dicalonkan untuk menduduki fungsi dan jabatan penting itu bukan dilihat dari keahlian dan integritas te tapi hanya dilihat dari ”kedekatan pribadi”. Hanya yang bisa mela yani yang diusulkan. Ketika calon ti dak lulus fit and proper test, baru kelabakan. Tentu ini tidak sehat dan sejauh mungkin dihindari.

Maka satu-satunya yang bisa mengerem praktik demikian adalah OJK. Dengan data yang cukup komprehensif, pengalaman, sekaligus informasi baik internal maupun eksternal, maka OJK secara khusus memiliki kemampuan menilai kelayakan seseorang untuk menjadi seorang pengurus perusahaan jasa keuangan.

Posisi direksi dan komisaris begitu strategis. Karena itu, integritas men jadi ”harga mati”. Integritas ini lah yang sering kali menjadi titik perbedaan pemahaman antara OJK dan pemegang saham. Ketika seseorang berada dalam posisi puncak bank tetapi integritasnya diragukan maka keputusannya akan membahayakan bank.

Tentu saja integritas dan reputasi tidak cukup karena mereka juga harus punya kompeten si. Namun demikian, integritas itu lebih pen ting dari kompetensi karena kom petensi dapat ditingkatkan me lalui pelatihan, coaching, atau lain nya. Kalau masalah bersumber pada integritas, biasanya susah diperbaiki.

Pepatah Jawa bilang, ”watuk isa diobati, watak digowo mati”. Artinya, watak buruk sulit diperbaiki. Ke depan kita berharap agar OJK menjaga sikap profesional dan integritas dalam proses fit and pro per test.

Sistem informasi dan dokumentasi untuk menilai para ca lon makin di perkuat dan sumber in formasi intelijen untuk menilai ca lon selalu ditingkatkan. Selain itu, ke terlibatan pihak-pihak eksternal yang independen dan objektif serta kompeten ditambah berpengalaman dalam industri keuangan perlu di tingkatkan. Tentu, banyak informasi yang di peroleh OJK dalam proses ini se hingga klarifikasi dan konfirmasi in formasi negatif juga tetap harus di lakukan secara tertutup.

Marilah semua stakeholder menjadikan aspek fit and proper test se bagai wilayah sakral yang tidak bo leh diintrusi baik oleh kekuatan po litik maupun kekuatan uang, seba gaimana Bank Indonesia menjaga ke wenangan di bidang kebijakan mo neter. *) Guru Besar STIE Perbanas Surabaya

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN