Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Adrianto Dwi Nugroho, Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM

Adrianto Dwi Nugroho, Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM

Pajak Penghasilan dari Layanan Digital Terautomasi

Kamis, 1 Oktober 2020 | 14:35 WIB
Adrianto Dwi Nugroho *)

Pada Juni 2020, United Nations Committee of Experts on International Cooperation on Tax Matters (UN Tax Committee) menghelat pertemuan ke-20-nya (un.org). Hasil pertemuan tersebut antara lain perumusan Pasal 12B United Nations Model Double Taxation Convention (UN MC) dengan tajuk Income from automated digital services, yang dirilis pada 6 Agustus 2020 (ibfd.org).

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) menilai inisiatif UN ini sebagai alternatif kebijakan dari unified approach (khususnya Pilar I) yang diusulkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). IBFD menilai bahwa Pasal 12B UN MC ini telah mampu merumuskan suatu pendekatan yang praktis dan mudah untuk diterapkan dalam memajaki penghasilan dari layanan digital.

Sebaliknya, Pilar I yang dikembangkan oleh OECD dinilai sangat kom pleks dan belum memberikan ke pastian hukum tentang jumlah penerimaan pajak yang dapat dipu ngut oleh negara sumber atas la yanan digital di negaranya (Rawal, 2020).

Ada empat perbedaan fitur antara proposal OECD dengan Pasal 12B UN MC. Pertama, berbeda de ngan proposal OECD yang berfokus pada pencarian justifikasi bagi negara sumber untuk dapat me mungut pajak atas penghasilan dari layanan digital, Pasal 12B UN MC mengutamakan pembagian hak pemajakan antara negara do misili dan negara sumber. Ini dapat dilihat dari perumusan Pasal 12B (1) UN MC, yang mengatur bahwa “penghasilan dari layanan digital terautomasi yang timbul di salah satu negara pihak perjanjian dan dibayarkan pada seseorang yang berdomisili di negara pihak perjanjian lainnya dapat dipungut pajak di negara lainnya tersebut.”

Secara politik, hal itu berarti pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) atas layanan digital terautomasi mendukung keseimbangan hak pemajakan (balanced allocation of taxing rights) antara negara domisili dan negara sumber dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku. Kedua, berbeda dengan proposal OECD yang berfokus pada perumusan nexus dan formula alokasi laba usaha baru dalam memungut PPh atas laba usaha di negara sumber, Pasal 12B UN MC didasarkan pada premis bahwa penghasilan dari layanan digital terautomasi merupakan penghasilan yang menu rut karakteristiknya dapat diklasifikasi kan sebagai penghasilan aktif atau pasif.

Sejalan dengan premis itu, konsep check-the-box diterapkan bagi subjek pajak luar negeri penyelenggara layanan digital yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di negara sumber untuk memilih perlakuan PPh atas layanan digital terautomasi di negara itu. Jika subjek tersebut me milih untuk dikenakan Pph ber dasarkan penghasilan bruto, ma ka pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan melalui sistem pemotongan pajak (withholding tax system). Sementara itu, jika subjek tersebut memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan penghasilan neto (dengan norma penghitungan tertentu), maka pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan melalui self-assessment system dengan tarif PPh umum yang berlaku di negara sumber (Pasal 12B(3) UN MC).

Ketiga, berbeda dengan proposal OECD yang berfokus pada konsep kehadiran ekonomi signifikan (significant economic presence), Pasal 12B (4) UN MC mendefinisikan peng hasilan dari layanan digital sebagai “seluruh pembayaran yang di bayarkan atas layanan apapun (yang diselenggarakan) melalui in ter net atau jaringan elektronik yang membutuhkan ke terlibatan manusia se cara minimal dari pemberi jasa.” Parameter utama dari definisi itu adalah tingkat keterlibatan manusia (non-automasi) dalam menyelenggarakan layanan digital.

Oleh karena itu, penjualan barang atau jasa melalui internet yang masih bertumpu pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli, misal nya, tidak dapat dikategorikan se bagai layanan digital terautomasi (Paragraf 39 Commentary on Article 12B of the UN MC). Adapun layanan di gital terautomasi dalam Pasal 12B mencakup “online advertising ser vices; online intermediation= platform services; social media services; digital content services; cloud computing services; sale or other alienation of user data; standardised online teaching services” (Paragraf 34 Commentary on Article 12B of the UN MC).

Keempat, berbeda dengan proposal OECD yang membutuhkan suatu konsensus global, Pasal= 12B UN MC masih berada dalam koridor P3B, sehingga pengadopsiannya ke dalam P3B hanya membutuhkan kesepakatan bilateral antara negara domisili dan negara sumber.

Tidak adanya kewajiban most-favored-nation (MFN) treatment dalam P3B (Dürrschmidt, 2006; UN Tax Committee, 2019) me mudahkan negara-negara untuk melakukan renegosiasi dengan mitra P3B-nya untuk melindungi subjek pajak dalam negerinya dari pengenaan pajak yang eksesif. Keempat perbedaan fitur di atas sekaligus menjadi keunggulan Pasal 12B UN MC dibandingkan de ngan proposal OECD. Namun de mikian, seperti proposal OECD, Pasal 12B UN MC juga memiliki beberapa kekurangan. Ada tiga kekurangan yang dapat diidentifikasi dari Pasal 12B UN MC.

Pertama, dalam Paragraf 34 Commentary on Article 12B of the UNMC, UN Tax Committee menjelaskan bahwa pa jak yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto di negara sumber dapat dikreditkan dengan pa jak yang dihitung berdasarkan penghasilan neto di negara domisili.

Konsep ini tidak sesuai dengan posisi OECD dalam pemajakan atas laba usaha. Dalam dokumen “Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Commerce Final Report” (tanpa tahun, selanjutnya disebut CTPA Report), OECD berpendapat bahwa secara ekonomis, penghasilan yang diperoleh penyelenggara perdagangan elektronik tidak dapat disamakan dengan penghasilan pasif seperti dividen, bunga, dan royalti (Paragraf 258 CTPA Report).

Selain itu, OECD juga berpendapat bahwa PPh yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto di negara sumber akan melebihi PPh yang dihitung berdasarkan penghasilan neto di negara domisili, bahkan terkadang melebihi penghasilannya itu sendiri (Paragraf 58 CTPA Report). Kedua, Pasal 12B UN MC masih berfokus pada model perdagangan business-to-business (B2B). Akibatnya, kesulitan administratif seperti yang dialami dalam pemungutan Pa jak Pertambahan Nilai atas kegiatan dagang elektronik pada model perdagangan business to consumer (B2C) masih tetap ada.

Kesulitan ini diakui oleh UN Tax Committee (Paragraf 41-42 Commentary on Article 12B of the UNMC). Secara konseptual, konsumen individual dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai pe motong PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri.

Akibatnya, pemungutan Pph atas layanan digital terautomasi, ter utama dalam model perdagangan B2C, masih bertumpu pada ke patuhan sukarela (voluntary compliance) dari subjek pajak luar negeri penyelenggara layanan digital.

Pada paragraf 42 Commentary on Article 12B of the UNMC, UN Tax Committee memberikan solusi be rupa pembebaban kewajiban pelaporan PPh kepada subjek pajak luar negeri penyelenggara layanan digital, atau kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh oleh lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran biaya layanan digital.

Ketiga, UN MC memiliki keberpihakan kepada negara berkembang (Paragraf 3 UN MC Indroduction). Keberpihakan ini dapat mereduksi= peluang pengadopsian Pasal 12B UN MC oleh negara-negara yang mengadopsi OECD Model Tax Convention on Income and Capital

(OECD MC) dalam P3B-nya, termasuk negara-negara berkembang. Namun demikian, pada paragraf 12 Base Erosion and Profits Shifting Action 1 Final Report 2015, OECD menyadari pentingnya kesetaraan an tarnegara (inter-nation equity) dalam penerimaan pajak lintas batas negara. Artinya, secara teoretis,

ada peluang bagi Pasal 12B UN MC un tuk didopsi oleh negara-negara OECD. Akhirnya, kedua proposal pajak layanan digital yang dikembangkan oleh OECD dan UN Tax Committee memiliki trade-off masing-masing. Prinsip keadilan (fairness) dalam pe mungutan pajak yang diusung oleh OECD termanifestasikan melalui suatu rumusan norma yang kompleks dan relatif tidak efisien dan efektif, sehingga tidak hanya akan sulit diterapkan melainkan juga akan sulit disepakati.

Sebaliknya, prinsip kesederhanaan (simplicity) yang dicanangkan oleh UN Tax Committee terwujud melalui suatu rumusan norma yang mengabaikan prinsip kemampuan membayar (ability to pay) dari wajib pajak, sehingga berpotensi menimbulkan pajak yang eksesif.

*) Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN