Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hotbonar Sinaga, Komunitas Penulis Asuransi
Indonesia (KUPASI)

Hotbonar Sinaga, Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI)

Tantangan Berat Direksi Baru BPJS Ketenagakerjaan

Senin, 8 Maret 2021 | 21:58 WIB
Hotbonar Sinaga*)

Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama BPJS Ketenagakerjaan, yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden tertanggal 21 September 2020, memiliki tugas pokok mencari professional yang akan mengelola dana milik jutaan peserta (baca “buruh”) berjumlah ratusan triliun rupiah bahkan dengan potensi ribuan triliun rupiah.

Penulis sebagai anggota paling senior menyampaikan pesan dalam rapat awal pansel bahwa yang akan diseleksi dan dipilih adalah orang-orang “setengah dewa”. Dengan kata singkat yang harus dicari dan di ajukan kepada Presiden adalah orang-orang yang ter-”amanah”, bukan semata-mata pandai, cerdas, piawai, jagoan, hebat disertai keunggulan lainnya.

Keputusan Presiden

Setelah ditunggu-tunggu publik, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan susunan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37/P 2021, dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) berdasarkan Keppres Nomor 38/P 2021 tertanggal 19 Februari 2021 untuk masa jabatan tahun 2021–2026.

Inti keputusan terkait Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru adalah mengangkat dalam Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2021–2026 dengan susunan keanggotaan:

Anggoro Eko Cahyo sebagai direktur utama, Abdur Rahman Irsyadi sebagai direktur, Asep Rahmat Swandha sebagai direktur, Edwin Michael Ridwan sebagai direktur, Pramu dya Iriawan Buntoro sebagai di rektur, Roswita Nilakurnia se bagai direktur, dan Zainuddin sebagai direktur.

Pembagian Tugas Direksi

Untuk posisi direksi, Keppres tidak menetapkan siapa membidangi direktur apa. Presiden hanya menetapkan siapa dari ketujuh orang direksi yang diangkat tersebut menjadi direktur utama. Demikian juga yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 25/P yang terbit lima tahun lalu (19 Februari 2016).

Berdasarkan pengalaman direktur utama terpilih tahun 2016 yang diceritakan kepada penulis, di reksi kemudian melangsungkan rapat untuk penetapan direktur bidang masing-masing.

Saat membicarakan siapa menjadi di rektur apa, memang agak sulit karena tidak tersedia informasi lengkap serta latar belakang masing- masing seperti kompetensi dan pengalaman. Mestinya dalam periode sekarang akan lebih mudah karena saat pendaftaran sudah diminta memilih direktur bidang apa.

Peminatan tersebut dijadikan rujukan untuk pembidangan, walaupun menurut penulis tidak mengikat dan memerlukan kesepakatan bersama plus komitmen setiap anggota direksi.

Skala Prioritas

Memperhatikan komposisi bidang setiap anggota direksi terpilih, diperlukan konsensus dari masing-masing yang tampaknya tidak akan mudah. Mungkin dapat dibicarakan bersama dalam rapat direksi awal, lalu diputuskan dalam satu rapat gabungan dewan pengawas dengan direksi.

Penulis berpendapat, masalah ini tidak perlu dijadikan isu prioritas. Yang perlu ditangani adalah bagaimana mengatasi permasalahan hukum terkait potensi kerugian investasi yang angkanya belum dapat dipastikan karena “unrealized” untuk investasi pada saham yang memang fluktuatif apalagi dalam masa-masa pandemic yang dipenuhi faktor “uncertainties”.

Hal ini sangat penting karena dapat menimbulkan risiko reputasi, terutama di kalangan para peserta/buruh yang memiliki hak utama atas dana yang dikelola badan ini dengan total mendekati angka Rp 500 triliun.

Kepercayaan

Isu ini wajib diprioritaskan penanganannya karena menyangkut tingkat kepercayaan (trust) publik terhadap badan ini, seperti di tekan kan oleh salah satu kandidat direksi yang notabene seorang praktisi aktuaria saat wawancara akhir dalam proses seleksi.

Hal ini juga yang menjadi salah satu sebab utama, 2 dari 7 anggota pan sel bersikeras untuk mencalonkan kandidat dari KPK masuk menjadi 14 nama yang diajukan kepada Presiden Jokowi. Siapa di antara kita yang tidak meyakini bahwa sampai sekarang salah satu lembaga yang paling dipercaya di Republik ini adalah KPK.

Daripada membuat kerja sama dengan institusi KPK yang belum tentu efektif, lebih baik rekrut saja langsung pejabat KPK dengan harapan dapat menularkan jiwa integritasnya yang sudah teruji dan sebagai watch dog internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tantangan berat dalam beberapa tahun dan dekade men datang, selain permasalahan hokum dan bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi, terdapat beberapa hal penting berupa pointers yang tidak dibahas terinci dalam tulisan singkat ini.

Pertama adalah upaya peningkatan kepesertaan yang masih berjalan di tempat sejak penulis memimpin institusi ini (awal 2000-an), termasuk untuk tenaga kerja informal dengan program Perisai-nya yang memerlukan penyempurnaan. Ide bernas penyelenggaraan piala Paritrana yang sudah berjalan baik dan terus meningkat partisipasinya di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), UMKM dan peserta perusahaan besar, kecil dan menengah sejak 2017, layak untuk dilanjutkan bahkan dikembangkan.

Upaya lain berupa pen jaringan secara proaktif para calon peserta/tenaga kerja atas ide Odang Muchtar yang pernah menjadi Direktur Muda semasa BUMN Astek, perlu di-explore dan dikembangkan lebih jauh. Tantangan berat dalam kepesertaan ini di era revulusi industri 4.0 yang menuntut peran teknologi/ robotisasi, kecerdasan buatan dan kecenderungan tenaga ker ja muda yang enggan terikat dalam hubungan kerja formal,me merlukan antisipasi yang holistik.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh dewan pengawas bersama direksi baru BPJS Kete nagakerjaan secara ringkas adalah:

Pertama, mengusulkan amendemen UU BPJS yang memerlukan “Dedicated Director” untuk menangani fungsi kepatuhan dan pengelolaan risiko.

Kedua, mempersiapkan berbagailangkah konkret untuk implementasi pasal 65 UU 24 tahun 2011 tentang BPJS mengenai pengalihan program dari PT Tas pen (Persero) dan PT Asabri (Persero) kepada BP Jamsostek yang sudah harus diwujudkan tahun 2029.Ketiga, berupaya menghindari terjadinya disharmoni internal, seperti pernah terjadi pada periode sebelumnya yang dapat meng ganggu kinerja BPJS.

Pada dasarnya dewan pengawas dan direksi sebagai organ pimpinan harus kompak demi pencapaian misi maupun tujuan BPJS. Keempat, finalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai amanah UU Cipta Kerja.

Kelima, pendekatan kelembagaan yang lebih intens dan efektif terutama dengan Kemenaker, Kemenkeu dan Lembaga Pemerintah lainnya, seperti DJSN serta asosiasi untuk mempromosikan pro gram literasi jaminan sosial bersama dengan Asosiasi Asuransi Jiwa yang sebagian produknya beririsan.

Jangan sampai ada yang berpendapat, “Ingin dikenal namun miskin promosi, sosialisasi yang tidak berkelanjutan serta minim literasi”. Lakukan riset perlunya menyusun peta jalan jaminan sosial 25 tahun ke depan berbarengan dengan pihak-pihak terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan/OJK (total involvement) supaya ada sense of belonging.

Keenam, penegakan sistem tata kelola yang baik dan telah diprakarsai dewan pengawas sebelumnya namun belum dituntaskan, termasuk kelengkapan perangkat dewan pengawas berikut peningkatan kompetensi personalnya. Ketujuh, melanjutkan dan mengembangkan program LAPAK ASIK untuk mendukung protokol kesehatan dalam melayani peserta tanpa harus hadir fisik ke kantor pelayanan, berikut pengembangan inovasi lainnya.

Kedelapan, penegakan Governance, Risk & Compliance (GRC) seperti yang sudah diteladani oleh regulator dan pemerintah. Misalnya dalam penyusunan SOP investasi sehingga tidak ada masalah bila terjadi “unrealized loss” kecuali dilakukan eksekusi. Langkah-langkah di atas sebagian adalah “Quick Wins” yang merupakan opsi untuk di re ali sasikan dalam waktu 100 hari ke depan oleh direksi BPJS Ketenagakerjaan terpilih.

Selamat bekerja dan berinovasi kepada dewan pengawas dan direksi yang baru. Jangan segansegan meniru hal-hal baik, seperi konsep BUMN Berakhlak yang digagas Menteri BUMN Erick Thohir yaitu menetapkan AKHLAK (amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan ko laboratif) sebagai core value BPJamsostek.

*) Anggota Pendiri KUPASI (Komunitas Penulis Asuransi Indonesia), Direktur Utama Jamsostek 2007–2012.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN