Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dwi Mukti Wibowo, Perintis Lembaga Riset dan Kajian Ekonomi Kemanusiaan, DM Center)

Dwi Mukti Wibowo, Perintis Lembaga Riset dan Kajian Ekonomi Kemanusiaan, DM Center)

Pandemi dan Komunikasi Publik Disabilitas

Kamis, 29 Juli 2021 | 21:05 WIB
Dwi Mukti Wibowo *)

Penyebaran virus Covid-19 kian cepat dan masif, terutama setelah munculnya varian Delta yang mudah menular. Di sisi lain, tingkat kepatuhan warga kota dalam menjalankan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker, ditengarai menurun. Jika pada akhir 2020 kedisiplinan masyarakat mencapai 70%, akhir-akhir ini turun berkisar 20-25%.

Lalu, kontrol terhadap arus masuk penumpang dari luar negeri tidak se ketat negara lainnya. Hal ini menyebabkan penyebaran virus corona va rian Delta dari India me rebak pesat. Akhirnya harus di akui, tingkat awareness sebagian masyarakat masih kurang karena ada yang beranggapan masalah Covid-19 adalah antara ada karena realita, dan tiada karena “ngeyel” bertahan dengan teori konspirasinya.

Belum lagi dualisme itu mereda, sebagian masyarakat kembali ber pikir dan bertanya: “Kenapa se bagian kecil orang yang sudah di vaksinasi masih tetap bisa terinfeksi Covid-19?”

Untungnya kejadian yang disebut breakthrough infection tidak menjadi opini yang meluas setelah pakar vaksin dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan. Menurut Dr Kate O'Brien, pada dasarnya vaksin bekerja dengan cara mengenalkan sebagian dari virus un tuk dikenali oleh imun tubuh.

Dengan harapan imun nantinya bisa dengan cepat mengidentifi kasi dan melawan bila virus yang asli datang. Hanya saja, yang perlu diketahui adalah tidak ada vaksin yang bisa bekerja 100% efektif pada 100% pene rimanya. Artinya, respons imun setiap orang bisa berbeda-beda terhadap vaksin. Yang patut dipahami, meskipun vaksin tidak bisa melindungi 100%, yang sudah divaksinasi tetap mendapat manfaat berupa berkurangnya tingkat keparahan penyakit. Artinya, ia bisa terinfeksi, namun gejalanya ringan.

Meski sudah ada penjelasan dari otoritas kesehatan dunia, peningkatan korban varian Delta yang merebak ke seluruh wilayah Indonesia dan terjadinya breakthrough hinfection, tetap saja membuatmasyarakat miris. Bayangkan saja, bunyi sirene mobil ambulance/ jenazah seolah tak berjeda. Korban meninggal setiap saat tanpa menunggu lama. Pesanan peti mati tak surut orderannya. Kuburan khusus Covid-19 sudah full capacity. Fasilitas rumah sakit, seperti ruangan dan oksigen, hampir tak tersisa. Ini semua membuat duka dan rasa panik tak terbendung.

Bencana kemanusiaan seperti air bah ini terus menjalar dan mengalir kemana-mana. Maka, tak ada kata lain jika ruang gerak pandemi harus segera ditutup dan dikunci. Sebelum memakan jiwa lebih banyak lagi, akhirnya pemerintah secara resmi mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali, dan PPKM diperpanjang sampai 2 Agustus 2021.

Sudah bisa ditebak, dampak dari pemberlakuan PPKM sangatlah luar biasa. Pemandangan Ibu kota yang tak pernah letih dari semua aktivitas kini lengang seperti “kota hantu”. Situasi seperti ini juga terjadi di beberapa kota besar lainnya. Perbatasan antarprovinsi/kota/ kabupaten ditutup dan dijaga ketat. Jalanan sepi, berbeda dengan suasana sehari sebelumnya yang sempat menggeliat karena panic buying. Selama PPKM, sekolah, tempat ibadah, mal, pasar dan pusat keramaian lainnya untuk sementara ditutup/dibatasi waktu operasionalnya.

Berarti, masyarakat harus rela kebebasan hidupnya kembali terpasung. Co vid-19 varian baru ini telah membuat siapapun tunduk untukdiam tinggal di rumah. Akhirnya social distancing dan work from home (WFH) berlaku lagi untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi super cepat ini.

Dalam kondisi PPKM saat ini, apa yang diperlukan masyarakat? Salah satunya komunikasi publik. Menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005), komunikasi publik adalah kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Yang dimaksud khalayak sasaran dalam tulisan ini adalah para penyandang disabilitas menurut UU Nomor 8 tahun 2016. Dengan demikian, komunikasi pu blik yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan, kapasitas, jenis dan karakteristik penyandang disabilitas.

Komunikasi publik ini sekaligus sebagai tools pengimplementasian PP Nomor 21 Tahun 2020 untuk membatasi penyebaran Covid-19 yang cepat dan meluas yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tentu dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yaitu pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Dalam komunikasi publik, pemerintah harus memberikan akses informasi (termasuk akses informasi kesehatan penanganan wabah Covid-19), sebagai bentuk perlindungan negara kepada pe nyandang disabilitas. Karena berdasarkan UU No 8 tahun 2016 ten tang Penyandang Disabilitas, mereka memiliki hak hidup, keadilan dan perlindungan hukum, kesehatan, kesejahteraan sosial dan perlindungan bencana (Pasal 20).

Selain itu, komunikasi publik memang sangat dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas. Karena mereka adalah salah satu kelompok rentan terinfeksi Covid-19. Contohnya, anak dengan cerebral palsy yang rentan memiliki penyakit bawaan lahir berupa gangguan di paru-parunya. Hal demikian memerlukan komunikasi publik, karena kebijakan pencegahan virus corona tidak serta merta dapat diimplementasikan kepada sebagian penyandang di sabilitas. Bahkan sebagiannya tidak dapat menerapkan strategi social distancing karena mereka membutuhkan pendamping (disabilitas netra), sehingga mereka harus selalu berinteraksi.

Dengan demikian, apa manfaat komunikasi publik bagi penyandang disabilitas? Pertama, penyandang disabilitas memiliki akses untuk penyampaian informasi ten tang kondisi nyata mereka di lapangan. Contoh, PPKM dan im bauan “tinggal di rumah” memunculkan kebimbangan antara tetap di rumah atau tidak mendapat peng hasilan dengan konsekuensi semakin terpuruknya ekonomi mereka yang rata-rata bekerja di sektor informal (pedagang, terapi pijat, maupun pekerja sektor informal). Penghasilan akhirnya menurun drastis karena pelanggan mereka tidak berani belanja ataupun memakai jasa mereka. Angka kemiskinan akhirnya bertambah dan berimbas pada kesulitan memenuhi kebutuhan po koknya.

Kedua, melalui komunikasi publik dapat mengubah mindset dan meningkatkan kesadaran public akan prinsip inklusi. Stigma negatif yang selama ini melekat pada penyandang disabilitas dapat diubah paradigmanya melalui berbagai unggahan di media sosial (penggunaan platform digital online). Pesan yang disampaikan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas bukan hanya untuk komunitasnya saja, tapi juga bagi masyarakat secara umum.

Selanjutnya, membangun persepsi positif dan keberpihakan masyarakat terhadap peran mereka berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan hak di masyarakat.

Ketiga, komunikasi publik memberi kesempatan melibatkan peran serta penyandang disabilitas dimasyarakat. Pelibatan mereka bisa dilakukan dengan membentuk lembaga kehumasan sendiri yang dapat bertindak sebagai operator mereka. Dengan kemampuan menggunakan plat form digital, mereka dapat mengkomunikasikan tujuan umum dan tujuan khusus.

Keempat, melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi semua pihak terkait, sehingga akan terbangun sistem kerja terpadu yang saling mendukung di setiap komponen masyarakat. Sehingga memunculkan kesadaran dan kemauan bersama-sama untuk berperan aktif mencegah penyebaran Covid-19 melalui pelaksanaan PPKM.

Kelima, komunikasi publik berguna bagi masyarakat dan relawan dalam memberikan dukungan mental health dan psikososial bagi para penyandang disabilitas yang telah dipisahkan dari keluarga dan pelaku rawat mereka. Komunikasi publik ini akan mendampingi mereka melewati masa karantina atau masa perawatan Covid-19. Juga untuk membantu pasien disabilitas mengatasi rasa sepi selama menjalani karantina.

Selain juga memberikan dukungan mental dan bimbingan medis yang intensif sehingga pasien bisa lebih tenang dan berpikir positif saat melalui masa perawatan.

Keenam, melalui komunikasi publik, penyandang disabilitas ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka dapat berkontribusi dalam merespons wabah atau membuat keputusan sendiri.

Mereka memiliki teknik isolasi diriyang berbeda dari non-disabilitas. Meskipun langkah-langkahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka yang ber beda-beda. Ada penyandang disabilitas yang bergantung kepada pendamping dan harus melaku kaninteraksi sosial.

Ada pula yang tidak dapat menghindari kon tak melalui sentuhan atau me ra ba berbagai benda, karena itu satu-satunya cara disabilitas netra mengakses berbagai macam bentuk atau mengetahui kondisi di sekitarnya.

Ketujuh, penggunaan teknologi komunikasi adalah tepat untuk menghilangkan hambatan sosial dan menciptakan aksesibilitas informasi bagi mereka. Secara man diri mereka dapat mengakses informasi ke jasa telemedicine swas ta (Alodokter; Getwell, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, KlinikGo, Link Sehat; Milvik Dokter; ProSehat; SehatQ; YesDok) yang melayani secara gratis pasien iso lasi mandiri (isoman) dengan gejala Covid-19 ringan. Mereka men dapat akses ke layanan konsultasi dokter dan memperoleh panduan yang benar seputar konsumsi obat atau vitamin maupun aktivitas selama masa pemulihan ke sehatan di rumah.

Kedelapan, dengan komunikasi publik masyarakat dapat mengetahui hak-hak penyandang disabilitas selama pandemi Covid-19, yaitu hak kebutuhan akses selama wabah Covid-19, hak kesehatan mental dan dukungan psikososial, hak perlindungan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19, serta hak atas pesan dan tindakan utama dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19. Juga hak terhubung dengan otoritas sosial, hak interaksi dengan luar lembaga, hak memperoleh pesan selama terjadinya wabah Covid-19, dan hak memperoleh penanganan dampak pandemi Covid-19.

Diseminasi informasi dan komunikasi publik harus rutin diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo dan Komite Penangan an Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Keduanya merupakan kegiat an edukasi dan advokasi yang meru pakan diseminasi narasi po si tif sebagai upaya pemerintah memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat agar memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas di masa adaptasi kebia saan baru.

Akhir kata, pandemi ini sebe narnya hanya ujian dari Tuhan yang hendak menyadarkan dan menitipkan pesan kepada manusia bahwa dengan adanya bencana Covid-19 manusia harus mulai menyatu dan saling membantu dalam kesulitan, tanpa membedakan satu sama lainnya. Karena di mata Sang Pemberi Hidup, semua umat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah derajat kemanusiaan dan keimanannya.

*) Kepala Humas dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Bandung.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN