Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dwi Mukti Wibowo, Perintis Lembaga Riset dan Kajian Ekonomi Kemanusiaan, DM Center)

Dwi Mukti Wibowo, Perintis Lembaga Riset dan Kajian Ekonomi Kemanusiaan, DM Center)

Makna Kemerdekaan di Tengah Arus Perubahan

Selasa, 31 Agustus 2021 | 21:25 WIB
Dwi Mukti Wibowo *)

Kita berada di ujung bulan Agustus, dan telah melewati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia. Namun, memaknai hakikat perayaan proklamasi kemerdekaan di tengah perubahan peradaban tak selayaknya berhenti di bulan ini saja.

Beberapa tahun terakhir, sebelum pande mi Covid-19 melanda, kita masih sering terjebak dalam memaknai perayaan proklamasi kemerdekaan di negara kita. Selama ini kita lebih mengedepankan pada hal-hal yang sifatnya seremonial dan ritual. Seperti acara tujuhbelasan dengan rangkaian kegiatan berupa bagi-bagi hadiah dan penghargaan. Atau ingar bingar lomba-lomba yang menguras energi berbalut kegembiraan.

Itu memang sah-sah saja. Kita tidak menafikan itu semua. Bahkan ikut menikmati gebyarnya. Memang semua itu penting, termasuk acara sakral seperti upacara bendera di Istana Negara, di kantor dan di sekolah mau pun acara tabur bunga di taman makam pahlawan. Namun, ada hal yang lebih penting yaitu bagaimana memaknai esensi dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Yakni, berupa kesempatan dan momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan realitas yang masih menjadi PR selama ini.

Tak lain adalah bagaimana upaya membangun bangsa dan negara berdasarkan kemampuan dan kemauan Negara untuk menentukan arah nasibnya sendiri. Apalagi di tengah krisis pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya. Juga kapan pulihnya untuk kembali ke kehidupan normal baru.

Berbicara tentang proklamasi adalah berbicara tentang titik kulminasi mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan sebuah negara baru yang merupakan kehendak zaman, berkah dari hasil perjuangan para pahlawan sekaligus jembatan emas untuk mencapai tujuan negara yang lebih mulia, yaitu menjadi negara berdaulat yang bermartabat dan memiliki derajat yang sama dengan Negara lainnya.

Adapun maksud dan tujuan dari proklamasi kemerdekaan yang dapat dipetik adalah, pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kedua, sebagai puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keempat, sebagai pengakuan bangsa lain terhadap kemerdekaan Indonesia.

Kelima, sebagai pernyataan bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa lainnya. Keenam, sebagai pemberitahuan bangsa Indonesia telah resmi memiliki tatanan hukumnya sendiri. Ketujuh, sebagai jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kedelapan, sebagai bukti Indonesia adalah negara yang berdaulat. Kesembilan, sebagai penanda Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terikat dengan negara penjajah manapun.

Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dapat dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Selain itu, mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik karena proses transformasi yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat dan perubahan sosial budaya berupa modernisasi dan globalisasi. Modernisasi menyangkut perubahan aspek material dan aspek immaterial seper ti pola pikir, pola pandang, pola laku, dan lain sebagainya.

Sementara itu, globalisasi mempengaruhi seluruh aspek penting kehidupan, termasuk sosial budaya dengan keragaman dan kemajemukannya. Globalisasi telah membuat banyak hal berubah dalam upaya memperjuangkan dan menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan cita-cita bangsa untuk menjamin kehidupan yang sejahtera dan adil bagi setiap warganya.

Namun, perubahan tidak selalu berbuah manis. Ada juga eksesnya, antara lain sikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bangsa. Gemuruh suksesi kepemimpinan 2024 sudah mulai gencar gencar dikumandangkan di segala penjuru kota.

Dari baliho, atribut lainnya hing ga kajian lembaga survei yang kini berperan sebagai chef dapur politik. Ironis dan miris rasanya, bahkan terkesan mengabaikan etika dan rasa sense of crisis. Bayangkan saja, di saat yang sama kabut kelam sedang menyelimuti NKRI. Amuk pandemi semakin rakus menelan korban, usaha UMKM banyak yang gulung tikar, masyarakat bawah mulai tersiksa dan kelaparan, beban negara semakin berat karena krisis tak dapat diprediksi kapan berakhir.

Jika masalah ego sektoral dan individual ini tidak segera ditangani, sepertinya akan melunturkan dan meluruhkan semangat perjuangan.

Jadi benar apa yang dikatakan Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”

Mengaca pada kondisi seperti ini, kita harus sadar jika kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi milestone sebuah perjalanan untuk membuktikan terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Yaitu kehidupan yang terjamin, sejahtera dan mengedepankan pemerataan yang adil dalam semua aspek sesuai amanah UUD 1945. Namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah dan segenap lapisan masyarakat bahu-membahu berjuang untuk secepatnya bangkit dan pulih kembali dari krisis.

Sekaligus menata kembali degup kehidupannya yang sedang mengalami komplikasi, meskipun harus menerima nasib harus berdampingan selamanya dengan Covid-19 dan berbagai variannya. Di sinilah komitmen dan konsistensi pemerintah dan semua pihak dituntut bagaimana bangsa ini mampu mewujudkan cita-cita para pahlawan pendahulu di tengah amukan badai krisis pandemic yang sudah mulai meluluhlantakkan sendi-sendi ekonomi dan kehidupan bangsa kita.

Selanjutnya, makna proklamasi untuk saat ini harus mampu memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Artinya, proklamasi menjadi puncak perjuangan untuk membebaskan dan melepaskan diri dari ikatan atau tekanan penjajah, termasuk pandemic Covid-19. Jadi konotasi penjajahan kini sudah melebar pada intervensi kedaulatan wilayah, tekanan krisis terhadap kebijakan dan ekonomi pemerintah serta tekanan terhadap hak asasi komunal maupun individual.

Tekanan penjajah dalam bentuk intervensi kapal-kapal Tiongkok atas kedaulatan wilayah NKRI di perairan Natuna harus segera diakhiri karena bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945.

Tekanan krisis pandemi sudah kita sepakati sebagai bencana nasional (bahkan internasional) sehingga dapat diselesaikan de ngan bahu-membahu dan saling bantu di lingkup nasional maupun internasional untuk mengatasi pandemi global ini.

Sementara, tekanan dan penjajahan atas hak asasi pribadi dan komunal terjadi pada penguasaan tanah maupun pengambilan hak milik pribadi oleh para mafia tanah maupun mafia lainnya.

Permasalahan yang tak kunjung tuntas ini harus segera diberantas. Perlu keberanian untuk menunjukkan bahwa pemerintah komitmen dan peduli melindungi hak asasi warganya. Hal lainnya yang tak dapat ditepis adalah penjajahan ekonomi bangsa ini yang berpotensi merongrong sendi-sendi kehidupan bangsa ini karena tekanan utang luar negeri.

Sampai di sini, makna kemerdekaan harus mampu membebaskan ekonomi bangsa ini dari jeratan dan lilitan utang luar negeri yang diyakini mampu menjadikan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah semu, tanpa martabat dan harga diri.

Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia lainnya adalah harus dapat memberikan hak menentukan nasib negerinya sendiri. Ini berarti memberikan kebebasan untuk membangun negerinya tanpa ada campur tangan negara lain.

Termasuk kebebasan membuat aturan hukum sendiri yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia harus bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan ne gara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Adil dimaksudkan agar hokum tidak berpihak.

Sedangkan baik, agar hukum mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas berdasarkan prinsip equal treatment.

Aturan hukum di Indonesia sebagian masih mengacu pada hukum Belanda. Sehingga diperlukan aturan hukum yang sesuai dengan norma-norma dan dinamika masyarakat yang beragam dan majemuk. Apalagi Indonesia adalah negara multikultural – yang memiliki perbedaan dalam masyarakat karena nilai-nilai budaya yang dilatarbelakangi sosio kultural. Konflik terkadang sering muncul dan didominasi oleh isu-isu yang lebih bersifat politik dan ekonomi akibat ekses keragaman budaya.

Agar kondisi masyarakat yang beragam tidak mudah terpecah dengan isu-isu menyangkut agama, kebudayaan, ras dan lain sebagainya, maka diperlukan aturan hukum untuk mengatasi konflik sosial akibat perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, dan pola perilaku organisasi sosial.

Selanjutnya, makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah momentum untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dapat menyingkirkan perselisihan agar tidak terjadi perpecahan NKRI. Kita harus dapat melupakan perbedaan untuk memajukan bangsa ini.

Selain mempersatukan bangsa, kemerdekaan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati, dengan tidak membeda-bedakan agama, ras, dan suku dalam kehidupan.

Kita menyadari, NKRI sedang diuji di masa pandemi ini. Keberlarutan krisis di masa pandemi menurut Kyai Mustofa Bisri membuat semua pihak sedang kewalahan. Dari RS, tenaga medis hingga penggali kubur juga kewalahan karena setiap hari ada saja yang meninggal. Namun masih saja ada sebagian masyarakat yang berseteru, karena menganggap Covid-19 hanya rekayasa, ada pihak yang diuntungkan.

Ada yang menjadikan wabah ini sebagai musibah, pelajaran dan bahkan ada yang menjadikannya untuk kepentingan duniawi. Juga ada yang memanfaatkan kondisi untuk menghantam. Persatuan Indonesia seolah terkoyak.

Kata “kita” seolah tidak ada. Yang ada hanya istilah “mereka” dan “kami”, atau “pihak sebelah”. Ujaran kebencian dari mereka (yang didengarkan orang banyak) harus dihilangkan, karena akan menguras tingkat imunitas kesehatan kita sendiri. Juga buang-buang energi yang hanya akan memantik sumbu perpecahan.

Akhir kata, yang terpenting dalam memaknai kemerdekaan di tengah perubahan peradaban, alih generasi dan globalisasi adalah tetap menjaga persatuan dalam keberagaman. Agar tidak terjadi konflik sosial. Karena hal yang paling berharga yang dimiliki bangsa kita adalah beragam budaya dan kepribadian yang diwariskan oleh leluhur bangsa. Jika kita kehilangan keduanya, maka kehidupan bangsa akan mudah goyah penuh ujian dan tantangan.

Di sini, Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa kemampuan kita untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman akan menjadi keindahan dan ujian bagi peradaban kita, menjadi relevan untuk direnungkan.

*) Kepala Humas dan Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Bandung.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN