Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Agus Sugiarto, Advisor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agus Sugiarto, Advisor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Memperkuat Ketahanan dan Daya Saing Perbankan

Jumat, 3 September 2021 | 11:37 WIB
Agus Sugiarto *)

Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang merupakan penyempurnaan dari aturan yang ada sebelumnya. Penyempurnaan aturan yang terkait dengan kelembagaan bank umum tersebut memiliki tujuan untuk memperkuat ketahanan industri perbankan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini maupun ke depan. Ketahanan industri perbankan nasional perlu terus dijaga dan dipertahankan mengingat industri perbankan adalah industri kepercayaan yang menyimpan dan mengelola dana masyarakat.

Proses bisnis dari semua bank adalah sama yaitu menerima simpanan dana masyarakat, yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ataupun diinvestasikan pada surat berharga. Konsekuensinya adalah pertumbuhan aset bank sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut.

Dengan demikian, simpanan dana masyarakat maupun pemberian kredit kepada para debitur harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan.

Di samping untuk memperkuat ketahanan perbankan, penyempurnaan aturan yang terkait dengan kelembagaan bank umum tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing industri perbankan nasional. Upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut sangat diperlukan mengingat persaingan dan kompetisi di industri perbankan semakin ketat. Kehadiran teknologi digital memaksa bank-bank melakukan transformasi digital guna memberikan layanan yang lebih baik, dan juga untuk merespons kebutuhan layanan keuangan digital sesuai dengan perilaku digital masyarakat.

Selain itu, lahirnya financial technology (fintech) sebagai pemain baru yang memasuki pasar perbankan, telah memberikan tekanan yang berat kepada per ban kan. Munculnya fintech perlahan-lahan memakan ceruk pasar layanan keuangan, yang selama ini telah didominasi oleh perbankan.

Penguatan Modal Inti

Dengan melihat perkembangan dan tantangan tersebut sudah saatnya industri perbankan nasional tetap tumbuh dan berkembang dalam mendukung kebutuhan keuangan masyarakat dan juga mendukung pembangunan nasional.

Guna mendukung tujuan tersebut, salah satu di antaranya adalah dengan memperkuat modal inti bank, agar se jalan dengan kebutuhan saat ini maupun ke depan. Di dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tersebut terdapat pengaturan klaster bank berdasarkan modal inti, yang dulunya diklasifikasikan menjadi Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Pendekatan KBMI ini akan berdampak langsung terhadap ketahanan kelembagaan dan juga sekaligus memperkuat daya saing suatu bank.

Dalam aturan yang lama, bank yang masuk BUKU 1, memiliki modal inti kurang dari Rp 1 triliun, Buku 2 sebesar Rp 1 triliun – Rp 5 triliun, Buku 3 sebesar Rp 5 triliun - Rp 30 triliun, dan Buku 4 yang memiliki modal di atas Rp 30 triliun. Dengan aturan modal inti yang baru, bank yang masuk KBMI 1 memiliki modal inti sampai dengan Rp 6 triliun, KBMI 2 sebesar Rp 6 triliun – Rp 14 triliun, KBMI 3 sebesar Rp 14 – Rp 70 triliun, dan KBMI 4 memiliki modal inti di atas Rp 70 triliun.

Peningkatan modal inti tersebut tentunya sudah sejalan dengan perkembangan saat ini mau pun untuk mengakomodasi kebutuh an ke depan, mengingat ketentu an BUKU tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/ PBI/2012 pada ta hun 2012 yang lalu. Kondisi maupun tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan nasional 8 tahun yang lalu tentunya sangat berbeda sekali dengan saat ini, sehingga sangat perlu untuk di sesuaikan dengan dinamika per ubahan yang terjadi saat ini.

Kenaikan modal inti tersebut diharapkan akan memperkuat ke giatan operasional industri perbankan nasional dalam menghadapi berbagai perubahan. Transformasi dan adopsi teknologi digital yang sekarang sedang berjalan bukan hanya membutuhkan komitmen perubahan yang kuat, namun juga memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menyiapkan infrastruktur teknologinya.

Risiko kredit yang meningkat akibat pandemi Covid-19 memaksa bank-bank untuk menyiapkan cadangan yang mencukupi, sehingga mampu memitigasi risiko kredit yang muncul. Kebutuhan untuk meningkatkan intermediasi perbankan dalam jangka panjang juga perlu didukung dengan modal yang kuat, semakin besar modal bank maka semakin besar kemampuan untuk menyalurkan lebih banyak kredit.

Salah satu indikator perbankan yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa rata-rata rasio modal inti terhadap aset untuk perbankan Indonesia berada di angka 15,6% atau dengan kata lain rata-rata besarnya aset industri perbankan sekitar 6,4 kali dari modal intinya. Apabila kita asumsikan sebuah bank menambah modal intinya sebesar Rp 1 triliun, maka asetnya akan bertambah menjadi Rp 6,4 triliun.

Demikian halnya apabila sebuah bank meningkatkan modal intinya sebesar Rp 6 triliun, maka asetnya akan tumbuh sebesar Rp 38,4 triliun. Kenaikan modal inti akan memberikan dampak positif terhadap kinerja bank, karena kemampuan memberikan kredit menjadi lebih besar, keuntungan bank bertambah dan pada akhirnya akan memicu pertumbuhan aset bank tersebut. Dengan demikian, kebijakan kenaikan modal inti tersebut sangat tepat sekali untuk mendorong bank-bank memiliki aset yang lebih besar, sehingga meningkatkan fungsi intermediasi perbankan maupun memperkuat daya saing.

Di samping itu, dalam ketentuan baru tersebut juga diperjelas bahwa untuk pendirian bank umum baru diperlukan modal di setor minimum Rp 10 triliun. Persyaratan tersebut menempatkan industri perbankan nasional sejajar dengan bank-bank dari negara-negara lain.

Sebagai contoh, pendirian bank baru di Singapura sebesar SGD 1,5 miliar atau sekitar Rp 16 triliun, di Malaysia 2 miliar Ringgit atau sekitar Rp 6,8 triliun, dan di Filipina sebesar 20 miliar Peso atau sekitar Rp 6 triliun.

Persyaratan modal disetor yang lebih ketat bagi pendirian bank baru tersebut bertujuan agar bank mampu beroperasi lebih le luasa, mampu mengadopsi teknologi terkini, memiliki buffer yang kuat untuk mengatasi potensi risiko yang muncul serta mampu mendukung intermediasi perbankan.

*) Kepala OJK Institute (Tulisan ini merupakan pandangan dan opini pribadi dari penulis)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN