Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Pemulihan, Pertumbuhan, dan Perubahan Struktural

Selasa, 14 September 2021 | 12:39 WIB
Fauzi Aziz *)

Indonesia masih dalam pusaran ketidakpastian keluar dari pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Prosesnya terus berjalan untuk mencapai kondisi normal baru. APBN masih tetap menjadi instrumen pemulihan kesehatan dan ekonomi hingga tahun 2022. Praktis belum bisa berfungsi sebagai mesin pertumbuhan karena belanjanya masih bersifat konsumtif yang pada triwulan II-2021 tumbuh 8,06% (year on year).

Belanja yang begitu besar selama tahap pemulihan membawa konsekuensi defisit anggaran melebar, dan utang luar negeri pemerintah membengkak ketika pendapatan ne gara mengalami tekanan berat untuk tumbuh akibat perputaran ekonomi lambat. Tapi stimulus fiskal harus dilakukan, dan bersifat mandatori, meskipun dengan risiko defisit harus dilebarkan dan utang yang membengkak.

Situasi ini praktis harus diakui bahwa Indonesia sudah mengalami fiscal distress karena sebagian besar pemulihan ekonomi ditanggung pemerintah. Namun harus bisa dipahami bahwa situasi ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga negara lain di dunia. Artinya, semua negara harus menarik dana yang berasal dari utang luar negeri agar bisa memberikan stimulus fiskal yang opti mal.

Dalam laporan WEF awal ta hun 2021 dikatakan bahwa setelah pandemic Covid-19, rata-rata utang global meningkat tajam. Untu k ne gara maju peningkatannya mencapai 17% terhadap produk domesti bruto (PDB), negara ber kem bang 12% PDB, dan negara ber penghasilan rendah sebesar 8% PDB. Yang menarik perhatian adalah data yang dirilis oleh Institute of International Finance (IIF) bahwa utang global tembus rekor US$ 281 triliun, dan rasio utang terhadap PDB di seluruh dunia lebih dari 355%.

Karena itu, warning dari laporan WEF Januari 2021 adalah adanya ancaman serius ekonomi yakni berpotensi terjadinya krisis utang, gagal bayar, dan krisis likuiditas. Kenaikan suku bunga akan membuat utang yang menggunung semakin sulit untuk dilunasi. Bagi mereka yang berisiko tentu akan menanggung beban yang besar. Sehingga wajar banyak kalangan di dalam negeri mengkhawatirkan beban utang luar negeri yang menggunung. Berbagai pemberitaan menyatakan telah mencapai sekitar 40% lebih terhadap PDB.

Pertumbuhan ekonomi pascapemulihan adalah keniscayaan. Tahun 2021, ekonomi Indonesiadiprediksi bisa tumbuh pada kisaran 4%, dan tahun 2022 sekitar 5%. Ekonomi harus tumbuh untuk expected return, serta creat income, profit dan internal saving, sehingga mampu membentuk dana abadi negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah upaya revenue mobilization, baik dari sumber dalam negeri maupun dari transaksi internasional yang penting dan menentukan bagi negeri ini.

Kesemuanya itu menjadi harapan bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar berbagai kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya secara material dapat di cukupi. Peningkatan demand agregat (konsumsi, investasi, dan ekspor) menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor harus tumbuh lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022, serta diharapkan dapat berlanjut hingga tahun 2023 dan 2024.

Sumber-sumber pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi dengan konten impor yang rendah, serta dikuti oleh peningkatan ekspor neto. Catatannya adalah bahwa periode 2020-2025 merupakan periode kunci dan sekaligus menjadi tahap krusial menentukan bagi posisi Indonesia agar mampu keluar atau tidak sebagai negara yang berpendapatan menengah ke bawah.

Karena itu, kualitas kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya menjadi sangat penting agar dapat meraih capaian kinerja ekonomi dengan pertumbuhan tinggi.

Lebih dari itu adalah dapat meninggalkan legacy terbaik bagi bangsa dan negara. Masa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai output dan economic outcome yang tinggi jika ada upaya sistemik untuk melaksanakan Program Perubahan Struktural (PPS). Apa itu PPS? Jika berkiblat pada doktrin IMF dan World Bank (WB) yang mereka sebut Structural Adjusment Program (SAP), mereka punya pengertian sendiri. SAP menurut doktrin IMF dan WB pada dasarnya adalah liberalisasi ekonomi. SAP ini menjadi syarat bagi suatu negara untuk menarik pinjaman baru.

Konsepnya adalah menjunjung tinggi pasar bebas, meningkatkan ekspor (agar Negara debitur mampu membayar utang dan membiayai impor), memangkas subsidi, deregulasi, li beralisasi investasi dan perda ga ngan, serta liberalisasi pasar keuangan dan pasar modal.

Pertanyaannya, apakah PPS/SAP semacam itu yang akan dilakukan untuk menggagas masa depan ekonomi Indonesia? Keputusannya sangat tergantung dari Konsensus Nasional. Jika model PPS/SAP IMF dan WB yang akan dijadikan rujukan, pola seperti tahun 1998 akan terulang lagi, yakni pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascakrisis dilakukan dengan cara liberalisasi dan deregulasi ekonomi. Rasanya tidak itu pilihannya karena perubahan struktural bersifat fundamental.

Yang pasti perubahan itu tidak bisa ujug-ujug dan main babat habis kerangka kerja kelembagaan tanpa dilandasi oleh sistem perencanaan yang baik.

Berarti bahwa perubahan structural tersebut harus mempunyai lansekap sesuai apa yang kita bu tuhkan, dan menurut ukuran dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi, serta sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berarti bahwa perubahan struktural yang akan kita tuju bersifat inklusif dan tidak bisa dilakukan dengan alasan pragmatis. Karena itu, seluruh PPS/SAP yang akan disusun harus dituang kan dalam RPJP periode 2025-2945 yang harus disusun dari sekarang sebagai salah bentuk legacy Kabinet Kerja yang akan berakhir pada tahun 2024. Agenda besarnya adalah menjaga kedaulatan negara agar aset nasional tidak dikuasai dan dikontrol oleh pihak asing, baik dari blok Barat maupun blok Timur.

Terkait dengan ini, tidaklah salah jika berbagaielemen komponen bangsa diberi kesempatan untuk memberikan masukan bagi penyu sunan PPS/ SAP jangka panjang dan dibuka forum policy dialogue secara konstruktif. Salam sehat, merdeka tetap merdeka, dan berdaulat penuh.

*) Pemerhati Ekonomi dan Industri

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN