Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri

Achmad Deni Daruri

Pembiayaan Sektor Sawit

Selasa, 14 September 2021 | 14:40 WIB
Achmad Deni Daruri *)

Eksplorasi peraturan pemerintah terkait dengan pembiayaan di sektor kelapa sawit sangatlah penting. Hal itu mengingat pada hakikatnya peraturan pemerintah akan mempengaruhi cost of capital, dan pada gilirannya mempengaruhi arus kas dari industri sawit nasional, serta arus kas itu sendiri secara langsung.

Peraturan pemerintah yang memaksa sektor sawit melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit dipastikan menyebabkan aliran arus kas keluar dari perusahaan sawit juga akan semakin besar. Karena dana digunakan untuk membeli bibit tanaman baru, pupuk, biaya pemeliharaan tanaman baru lainnya, dan tentu hilangnya pendapatan dari pohon kelapa sawit yang ditebang untuk diganti dengan pohon baru yang lebih muda.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah seperti itu sebetulnya merupakan beban bagi industri kelapa sawit.

Sementara kebijakan public finance yang dilakukan pemerintah juga cenderung bersifat crowding out yang menyebabkan cost of capital bagi sektor sawit semakin meningkat.

Kebijakan tapering dari Negara maju juga akan meningkatkan biaya modal. Saat ini saja secara tertimbang nilai dolar Amerika Serikat (AS) terhadap nilai mata uang negara-negara lainnya cenderung semakin menguat, sehingga utang dalam mata uang dolar AS akan memerlukan penerimaan dalam rupiah yang lebih besar dari sebelumnya.

Tekanan biaya modal ini hanya dapat dikurangi jika sektor sawit melakukan ekspor sebagian besar produksinya. Pun, salah satu syarat utama ini harus dipenuhi, yaitu ekspor dan impor seluruh produk yang menjadi dasar perhitungan dan bukan hanya produk sawit.

Kondisi Marshall-Lerner terpe nuhi jika jumlah absolut elastisitas permintaan ekspor dan impor Indonesia lebih besar dari satu. Jika Indonesia memulai dengan defisit perdagangan nol, maka ketika rupiah terdepresiasi, neraca perdagangan Indonesia akan membaik.

Dengan demikian biaya utang dalam dolar AS memang akan naik akibat rupiah terdepresiasi, namun ekspor netto dari sektor sawit akan melebihi impor netto. Banyak pembuat kebijakan public tak paham dengan kurva “J”, sehingga takut menghadapai depresiasi rupiah karena pada awalnya ekspor netto usaha sawit akan mengecil atau bahkan menjadi negatif. Efek kurva-J sering dikutip dalam ilmu ekonomi untuk menggambarkan, misalnya, cara neraca perdagangan suatu negara pada awalnya memburuk setelah devaluasi mata uang, kemudian dengan cepat pulih dan akhirnya melampaui kinerja sebelumnya.

Nah, kebijakan yang terpadu seperti itu belum diterapkan dalam pembiayaan sektor sawit, sehingga sektor sawit menghadapi tekanan apresiasi dolar AS ketika melakukan utang dalam dolar AS. Akibatnya, karena ketakutan tersebut, industri sawit melakukan utang dalam denominasi rupiah. Padahal jika dalam rupiah, industri sawit akan menghadapi kapasitas kredit perbankan nasional yang terus melemah, sementara crowding out effect juga terus terjadi apalagi rasio bayar utang APBN terhadap penerimaan APBN juga semakin tinggi akhir-akhir ini.

Jelas solusi terbaiknya adalah industri sawit mencari pembiayaan dari sumber daya di luar negeri. Untuk itu industri sawit harus memberikan kesempatan bagi penamaman modal asing (PMA) di sektor sawit. Perusahaan sektor usaha sawit milik asing harus diberikan kesempatan berkembang secara pesat karena mereka tidak terhambat oleh kapasitas kredit perbankan nasional yang terus seret. Perusahaan asing ini harus didukung untuk mendapatkan dana melalui utang, paling tidak dari Negara asalnya. Misalnya, perusahaan asal Malaysia diberikan insentif untuk mendapatkan dana utang luar negeri dari Malaysia atau sumber dana utang luar negeri lainnya.

Perusahaan sawit milik BUMN sudah saatnya menjual sahamnya kepada PMA dari Amerika Serikat agar mendapatkan dana segar berupa dolar Amerika Serikat. Industri turunan dari sawit juga dibuka kepemilikannya bagi negara-negara yang teknologinya mumpuni, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Inggris. Dengan demikian, dampak negatif kurva-J dapat dieleminasi dan tidak ada trade off antara kebijakan memperbaiki neraca perdagangan dan pembiayaan sektor sawit.

Jadi sangatlah jelas bahwa kebijakan anti asing di sektor kelapa sawit sangatlah tidak produktif bagi pembiayaan sektor usaha sawit itu sendiri. Saatnya juga pemerintah memberikan insentif bagi sektor swasta pada usaha sawit untuk mau menjual sahamnya kepada investor asing sehingga dana berbentuk hard currency mengalir masuk untuk pembiayaan sektor ini.

Kebijakan makro ekonomi pengalihan pengeluaran juga akan semakin efektif untuk menekan crowding out di dalam perekonomian Indonesia. Pengalihan pengeluaran adalah kebijakan ekonomi makro yang mempengaruhi komposisi pengeluaran suatu negara atas barang luar negeri dan negeri.

Lebih khusus lagi adalah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca berjalan suatu negara dengan mengubah komposisi pengeluaran barang luar negeri dan dalam negeri. Dengan demikian aliran dana asing masuk bagi pembiayaan usaha sawit juga menyebabkan ekspor sawit meningkat pesat. Tak ada kebijakan pembiayaan sektor usaha sawit yang lebih bagus dari ini.

Kebijakan pengalihan pengeluaran, atau devaluasi merupakan kebijakan yang paling terfokus untuk mempengaruhi keseimbangan transaksi berjalan dan tingkat ekuilibrium output. Devaluasi meningkatkan harga impor domestik dan menurunkan harga ekspor luar negeri; oleh karena itu, ini mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

Dengan demikian, jika tertadi tapering, pembiayaan sektor sawit justru akan semakin cerah. Tapering mengacu pada kebijakan yang mengubah aktivitas bank sentral tradisional. Upaya tapering terutama ditujukan pada tingkat suku bunga dan untuk mengendalikan persepsi investor terhadap arah masa depan suku bunga. Upaya tapering mungkin termasuk mengubah tingkat diskonto atau persyaratan cadangan. Sayangnya, langkah pembiayaan sektor sawit saat ini masih tidak bersinergi dengan kebijakan makro ekonomi.

*) President Director Center for Banking Crisis.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN