Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aceng Hidayat, Sekretaris Institut/Kepala Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Kerja; Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, FEM-IPB University; Pengajar Filsafat Ilmu Program Doktor

Aceng Hidayat, Sekretaris Institut/Kepala Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Kerja; Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, FEM-IPB University; Pengajar Filsafat Ilmu Program Doktor

Risiko Merdeka Belajar, Kampus Merdeka

Minggu, 3 Oktober 2021 | 06:25 WIB
Aceng Hidayat *) (redaksi@investor.id)

Semenjak menakhodai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Mas Menteri Nadiem Makarim telah banyak membuat terobosan kebijakan dan mengubah wajah dunia pendidikan tinggi kita. Salah satunya memberlakukan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM). Suatu terobosan baru membongkar kemapanan dan hegemoni cara pandang sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Di satu sisi kebijakannya bertujuan baik. Tapi di sini lain saya nilai berisiko ting gi. Apa risikonya? Lalu, apa mitigasinya? Apa pula sesungguhnya merdeka belajar?

Merdeka Belajar

Buku panduan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) keluaran Kemendikbudristek tahun 2021 mendefinisikan, merdeka belajar sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di luar program studi atau kampusnya selama maksimum tiga semester. Tujuannya adalah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di tempat berbeda. Tentu, cara dan suasana pembelajarannya pun berbeda.

Begitu pun bentuk kegiatannya beraneka ragam. Mulai dari pertukaran pelajar, magang, wirausaha, penelitian, proyek mandiri, mengajar di sekolah, kegiatan kemanusiaan, hingga mengabdi di desa. Seorang mahasiswa bisa juga belajar di perguruan tinggi lain, di dalam maupun di luar negeri. Lantas, kompetensi apa yang diharapkan dari kebijakan ini?

Dengan merdeka belajar diharapkan mahasiswa memiliki ke terampilan dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi dan berempati atau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Semua dikategorikan keterampilan lunak (softskill). Ia diperlukan untuk melengkapi kompetensi (hard skill) yang diperoleh sesuai program studinya.

Lewat kombinasi kedua skill tersebut, lulusan perguruan tinggi bertransformasi menjadi manusia unggul, berdaya saing, tangguh, lincah (egile), dan mudah beradaptasi. Pada gilirannya mereka siap menjalani kehidupan dalam kondisi yang mudah cepat berubah dan dinamis.

Kebijakan MBKM tidak sekadar membangun link and match dunia akademik dengan dunia usaha dan industri (DUDI). Melainkan juga dengan dunia masa depan (DUPAN). Diksi“menciptakan masa depan” yang gemilang acapkali jadi “trade mark” rektor IPB, Prof Dr Arif Satria tatkala berbicara di berbagai forum resmi. Baik sebagai pimpinan maupun sebagai nara sumber pada suatu forum ilmiah. Pertanyaannya, mungkinkah ke bijakan MBKM bebas risiko?

Risiko

Sebagai pengajar ekonomi kelembagaan dan kepala kantor manajemen risiko, saya memahami risiko sebagai ketidakpastian yang berdampak terhadap suatu sasaran. Soal merdeka belajar, kita mesti mampu mengidentifikasi risikonya supaya dapat memitigasinya. Untuk dapat mengidentifikasi risiko merdeka belajar, kita perlu mengetahui apa sasarannya.

Sasarannya pun ada syaratnya. Yaitu, mesti memenuhui kriteria Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (sesuai), dan Timebound (berbatas waktu). Kriteria ini acapkali disebut SMART. Pendek kata, kita mesti dapat membayangkan seperti apa profil lulusan merdeka belajar yang diproduksi setiap perguruan tinggi.

Kita juga mesti mampu mengukur ciri-cirinya, kesesuaian antara sasaran dan pencapaiannya, serta waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Lalu, timbul pula tanda tanya. Apakah merdeka belajar itu telah memenuhi kriteria SMART? Jika belum, penulis khawatir, kebijakan Merdeka Belajar bernasib serupa dengan Link and Match ala Mendikbud Wardiman Djojonegoro di era Orde Baru.

Kini tinggal cerita dan memfosil bagaikan mumi. Ramai diawal, lalu hilang ditelan bumi tanpa jejak. Alias gagal total. Tanpa sasaran yang SMART, saya yakin kebijakan Merdeka Belajar ala Mas Menteri sangat berisiko. Apa saja risikonya? Per tama, kebijakan Merdeka Belajar mesti menetapkan sasaran sesuai dengan kriteria SMART.

Setidaknya, setiap perguruan tinggi sudah menyiapkan itu. Jangan sampai terlambat. Risikonya, kita bisa jatuh ke lubang yang sama. Lubang yang telah mengubur Link and Matchnya kebijakan Mendikbud Wardiman Djojonegoro.

Kedua, risiko perubahan kurikulum. Kurikulum sarjana (Strata 1) di setiap perguruan tinggi sudah mapan dan tua. Lahirnya sekitar akhir tahun 70-an. Kini, usianya sudah sekitar 45 tahunan. Sebagian dosen yang membidani kelahirannya pun kini masih ada. Mereka adalah guru besar yang dihormati. Mereka lah yang me meras kurikulum sarjana muda dan sarjana dari 180 SKS menjadi 144 SKS. Waktu studinya pun dipaksakan bisa selesai 4 tahun. Masalahnya, beban SKS minimal 144 itu jadi harga mati. Berkurang sedikit saja, goncangan kian terasa.

Tatkala kebijakan Merdeka Belajar digaungkan, timbul masalah baru. Ia mengambil jatah SKS sekitar 21 – 24 SKS dari beban minimal. Ia pun memakan waktu minimal 1 semester. Akibatnya, para dosen berteriak. Mereka khawatir bakal kehilangan mata kuliahnya. Soalnya, kehilangan mata kuliah urusannya bisa panjang. Bila mata kuliah hilang, akan mengganggu eksistensi dan remunerasinya.

Lalu, bagaimana meredam gejolak ini? Muncul gagasan kompromistik. Beban 144 SKS dipertahankan tapi Merdeka Be lajar harus memiliki SKS ter sendiri. Bisa sampai 24 SKS. Imbasnya, jumlah SKS program S1 membengkak jadi 160 SKS. Ironisnya tak pernah ditemukan di dunia pendidikan tinggi mana pun sarjana S1 memiliki 160 SKS. Ada fenomena ditemukan di Jerman. Namun jangan salah. Lulusan sarjana di Jerman bisa langsung masuk program doktoral. Asalkan program doktornya diambil di Jerman juga.

Pertanyaannya, apakah lulusan sarjana Indonesia dengan beban 160 SKS bisa langsung melanjutkan program doktoral juga?

Pastinya masih diselimuti aneka ketidakpastian dan risiko. Lantas, apa upaya pemerintah memitigasi risiko tersebut? Inilah pertanyaan besarnya. Kita semua, pemangku kepentingan pendidikan tinggi, mesti memikirkan dan memecahkannya secara bersama.

Membutuhkan kolaborasi dan kerja sama kolektif. Supaya menghasilkan kesepakatan dan konsensus nasional tentang masa depan pendidikan tinggi kita.

Ketiga, risiko kesiapan dosen. Anggaplah urusan perubahan kurikulum dianggap selesai dengan cara kompromi tadi. Pengurangan mata kuliah tak terjadi. Lalu, bagaimana kesiapan setiap dosen menjalankan kebijakan Merdeka Belajar? Apa kriteria dan spesifikasi seorang dosen dianggap layak menjalankan kebijakan ini?

Bagaimana cara memperbarui seorang dosen agar memenuhi kriteria dan spesifikasi yang dibutuhkan? Kapan mereka mencapainya? Sederet pertanyaan ini tak mudah menjawabnya. Semunya bakal jadi risiko jebakan yang mematikan. Makanya diperlukan upaya mitigasi. Yaitu, perguruan tinggi secepatnya menyusun profil dosen Merdeka Belajar sebagai sasarannya. Tentu, sasaran yang SMART pula.

Keempat, implementasi Merdeka Belajar membutuhkan kampus lain sebagai mitra tempat pembelajaran. Mereka bisa di dalam negeri maupun luar negeri. Selainnya, bisa lembaga pemerintah, kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Ini pun tak semudah membalikkan telapak tangan. Soalnya tidak semua perguruan tinggi memiliki kesiapan sama. Bagi perguruan tinggi yang bertengger di liga satu, hal ini tak jadi soal. Pasalnya, mereka sudah memiliki jejaring dan mitra yang kuat. Sayangnya, jumlah mereka terbatas.

Sementara itu, perguruan tinggi di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 4.000-an. Sudah terbayangkan ketidaksetaraan, kesenjangan dan risikonya. Dan, hal ini bisa menjadi lubang kuburan yang kedua, yang berisiko mengubur hidup-hidup kebijakan Merdeka Belajar. Sekali lagi, mitigasi jadi kata kuncinya. Apa saja itu?

Pertama, Kemendikbudristek segera membangun komunikasi, komitmen dan konsensus bersama dengan mitra-mitra potensialnya. Ia segera mengajak mereka bermitra dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan model pembelajaran ala Merdeka Belajar.

Kedua, Kemendikbudristek mesti merumuskan kebijakan berbeda antara perguruan tinggi liga satu dan dengan yang lainnya. Konsekuensinya, parameter keberhasilannya juga berbeda. Ada stratifikasi kebijakan dan parameter penilaian di tataran implementasi. Ini bukan soal menganaktirikan. Melainkan menyesuaikan dengan kesiapan sumber daya (dosen dan tenaga ke pendidikan), kelembagaan serta infrastruktur pendukung lainnya.

Ketiga, pemerintah mesti mengkatalisasi dan memfasilitasi proses penyetaraan kualifikasi dan kualitas perguruan tinggi non-liga satu. Dengan peta jalan yang jelas dan sasaran yang SMART. Supaya, ke depannya mereka memiliki pilihan mitra dalam implementasi merdeka belajar secara kelembagaan. Itulah tiga tawaran memitigasi risiko merdeka belajar.

Kampus Merdeka

Implementasi Merdeka Belajar bukan tanpa syarat. Syaratnya, kampusnya pun harus merdeka. Merdeka dari segenap kebijakan dan regulasi yang memasung implementasi kebijakan Merdeka Belajar.

Karena ini menyangkut kebijakan nasional, Kemendikbud ristek perlu segera melakukan langkah-langkah perubahan kebijakan. Apa langkah-langkah tersebut?

Pertama, Kemendikbudristek segera mengidentifikasi ke bijakan yang menghambat pe laksanaan Merdeka Belajar, dan mengubahnya. Ia mesti membuat aturan main baru yang dapat memperlancar kebijakan merdeka belajar.

Kedua, Kemendikbudristek juga mesti segera membuat kebijakan yang memerdekakan kampus dari hegemoni cara berpikir tertentu. Terutama, dalam pengajaran, riset dan inovasi. Pengajaran, riset dan inovasi yang tidak semata dikendalikan oleh kepentingan pasar, tapi juga harus dapat memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Hal ini berimplikasi pada ukuran keberhasilan merdeka belajar. Penulis khawatir, tanpa ada perubahan paradigma, keberhasilan merdeka belajar hanya diukur dengan parameter keterserapan lulusan oleh pasar. Indikasi ke arah situ sudah ada. Yaitu pada Indikator Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

Ketiga, Kemedikbudristek juga perlu segera membuat kebijakan mengubah monodisiplin ketat ke arah multidisiplin. Sesuai dengan hakikat ilmu yang lintas batas. Dan, sesuai pula dengan era kekinian di mana tradisi keilmuan tidak lagi monilitik. Melainkan pluralis bersifat interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin.

Hal ini searah dengan sains keberlanjutan (sustainable sciences) yang kini mulai diadopsi. Lagi-lagi, ini sesuai dengan hakikat dari kebijakan Merdeka Belajar. Ini adalah sekadar pandangan yang mungkin buram. Namun, mata hati penulis melihat ada benarnya. Bagaimana pandangan para dosen yang lain? Mari kita berbagi.

*) Sekretaris Institut/Kepala Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Kerja; Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, FEM-IPB University; Pengajar Filsafat Ilmu Program Doktor.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN