Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan.

Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan.

Menagih Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Selasa, 12 Oktober 2021 | 21:48 WIB
Edy Wuryanto *)

Ketika UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) disahkan, semangat yang muncul adalah peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Sebab, perlindungan di UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), masih rendah sehingga fokus UU PPMI adalah memperbaiki dan meningkatkan perlindungan.

Paling tidak semangat perlindungan tersebut diawali dari nama UU No 18 tahun 2017, yang tidak lagi menggunakan kat a “penempatan” tetapi hanya “perlindungan”.

Selain itu, dalam perihal menimbang, disebutkan Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, dan pekerja migran Indonesia harus dilindungi.

Empat tahun pasca-pemberlakuan UU PPMI, ternyata pelaksanaan perlindungan kepada PMI tidak berbeda jauh dengan kondisi pada saat UU No 39 Tahun 2004 berlaku. Data Kementerian Ketenagakerjaan, periode Januari 2020 hingga Juli 2021, masih menceritakan lemahnya perlindungan bagi PMI. Jumlah PMI yang pulang dalam kondisi sakit sebanyak 1.105 orang, pulang dalam kondisi sudah menjadi mayat 841 orang, dan PMI yang bermasalah 35.401 orang.

Selain itu ada 661 orang yang pulang dengan status masih sebagai calon PMI, yaitu tahun 2020 sebanyak 601 orang dan tahun 2021 (hingga Mei) sebanyak 60 orang.

Berdasarkan data di atas sepertinya tidak ada perbedaan signifikan antara pelaksanaan UU PPMI dan UU PPTKILN dalam hal perlidungan PMI kita. Padahal bila membandingkan kedua UU tersebut, UU PPMI mengatur lebih rinci tentang pengaturan perlindungan PMI. Yaitu, per tama, definisi PMI mencakup setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Kedua, ruang lingkup perlindungan PMI juga diperluas karena UU PMI mengakomodasi kepentingan keluarga PMI.  

Ketiga, UU PPMI memperluas ruang lingkup salah satu pihak dalam perjanjian penempatan sehingga tidak hanya swasta, tetapi semua pelaksana penempatan PMI yaitu swasta (P3MI), badan, maupun perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri. Dan keempat, UU PPMI menambah jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sebagai muatan perjanjian kerja, di samping syarat kerja, hak dan kewajiban.

UU PPMI yang lebih rinci dengan semangat perlindungan tidak akan menghadirkan perlindungan nyata kepada PMI ketika seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab memberikan perlindungan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang ada.

Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan rinci antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan Pemerintah Desa dalam UU PPMI (hal ini tidak ada di UU PPTKILN), seharusnya mampu meningkatkan perlindungan bagi PMI sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja.

Seharusnya tidak ada pemulangan calon PMI bila pemerintah dapat memastikan calon PMI be nar-benar sudah memiliki pemberi kerjanya di negara tujuan. Atas hal ini pemerintah di harapkan menggunakan dana deposito yang diwajibkan di Pasal 54 ayat (1b) UU PPMI untuk mengkompensasi 661 calon PMI yang pulang dari negara tujuan.

Pelaksanaan Jaminan Sosial

Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia

Salah satu bentuk perlindungan bagi PMI adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasal 29 UU PPMI mengamanatkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI, dioperasionalkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, berupa program Jaminan Kece lakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi PMI, yang di kelola BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, ada perbedaan pelaksanaan penjaminan risiko yang selama ini dialami oleh PMI, antara konsorsium asuransi TKI dan manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

Ada beberapa manfaat di Permenaker No 18 Tahun 2018, yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan yang relative lebih rendah dibandingkan yang diberikan konsorsium asuransi TKI.

Beberapa manfaat yang lebih baik diberikan konsorsium asuransi TKI adalah, pertama, PMI yang gagal berangkat mendapatkan santunan yang lebih baik nilai santunannya.

Kedua, PMI yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan fisik mendapat santunan Rp 50 juta dan biaya pengobatan dalam maupun luar negeri. Sementara yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan hanya biaya pengobatan di dalam negeri.

Ketiga, PMI yang gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI mendapatkan santunan Rp 25 juta, sementara di BPJS Ketenagakerjaan hanya mendapat santunan Rp 7.5 juta. Keempat, PMI yang hilang akal budi mendapat santunan Rp 25 juta, sementara yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan harus akibat kecelakaan kerja dan hanya pengobatan di dalam negeri.

Kelima, risiko gaji tidak dibayar diberi santunan sebesar upah yang belum dibayar selama masa kerja, sementara BPJS Ketenagakerjaan tidak menjaminnya.

Keenam, PMI yang dipindahkan tidak sesuai dengan perjanjian penempatan mendapatkan santunan maksimal 24 bulan gaji, sementara BPJS Ketenagakerjaan tidak menjaminnya.

Tidak hanya itu, bila dibandingkan manfaat JKK dan JKm bagi PMI di Permenaker 18 Tahun 2018 dengan isi manfaat JKK dan JKm di PP No 82 Tahun 2019, nilai manfaat di Permenaker 18 Tahun 2018 relatif lebih rendah. Perawatan dan pengobatan bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja hanya ditanggung bila sudah dipulangkan ke Indonesia.

Seharusnya pera watan dan pengobatannya bisa diperoleh PMI tanpa harus pulang dulu ke Indonesia. Bila saja BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan amanat Pasal 42 Permenaker No 18 ini maka pera watan dan pengobatan di luar negeri bagi PMI dapat dilakukan. BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan jaminan sosial PMI dapat bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan serta lembaga jaminan sosial lain di negara tujuan penempatan untuk perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia. Hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan belum melakukannya.

Pemerintah harus serius meningkatkan perlindungan kepada PMI, dan membenahi regulasinya. Para PMI menagih janji perlindungan yang telah dijanjikan di UU PPMI. PMI adalah warga negara yang juga wajib dilindungi.

*) Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN