Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri

Achmad Deni Daruri

Peran Bank dalam Industri kealapa Sawit

Rabu, 13 Oktober 2021 | 18:42 WIB
Achmad Deni Daruri *)

Adalah penting untuk mengeksplorasi mengenai praktik pembiayaan bank di Indonesia pada sektor kelapa sawit, gambaran pembiayaan bank di Indonesia pada sektor kelapa sawit, kontribusi perbankan dalam pembiayaan sektor kelapa sawit, maupun ada atau tidaknya praktik pembiayaan yang belum baik dan perlu diperhatikan oleh bank di Indonesia. Hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing indutri kelapa sawit di Indonesia dan menjadi yang tertinggi daya saingnya di dunia.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank perlu memahami bagaimana signifikansi dari potensi risiko yang dihadapi debitur/ na sa bah pada kegiatan proyek per kebunan dan industri kelapa sawit, regulasi pemerintah me ngenai operasional kelapa sawit, dan tren industrinya. Gambaran penting dari pembia yaan bank di Indonesia terhadap sektor kelapa sawit memiliki beberapa contoh praktik penerapan keuangan berkelanjutan untuk perkebunan dan industri kelapa sawit yang sudah diterapkan bank, baik di tingkat nasional maupun internasional dan telah memiliki kebijakan sektoral untuk industri kelapa sawit.

Empat bank nasional telah mempunyai kebijakan kredit/ pembiayaan sawit berkelanjutan yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2017 dan 2018. Keempat bank ini men syaratkan nasabahnya untuk sudah/sedang dalam proses ser tifikasi ISPO atau surat resi pengurusan sertifikat ISPO dan RSPO. Dalam Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No 51/POJK.03/2017, kedua sertifikasi ini merupakan dokumen resmi yang dapat diacu oleh bank sebagai pendukung untuk meyakini bahwa kredit/ pembiayaan yang telah memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan yang telah diratifikasi Indonesia dalam perjanjian internasional.

Lebih lanjut, salah satu bank nasional tersebut mensyaratkan nasabah ataupun calon nasa bahnya untuk memiliki izin usaha, sertifikasi lahan (SHGU atau SHGB), Amdal, Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan jika berasal dari kawasan berstatus Hutan Produksi Konversi (HPK), dan tidak menempati areal bertutupan hutan dan lahan gambut.

Selain itu, tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan, membuka lahan kelapa sawit tanpa bakar dan memiliki strategi untuk menghadapi perubahan iklim untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), memiliki tata rencana NKT (Nilai Konversi Tinggi), dan SOP operasional kebun.

Adapun konteks NKT dan SKT (Stok Karbon Tinggi) telah diatur dalam Instruksi Presiden No 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Gambut; Mo ratorium Sawit No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Peran bank dalam industri kelapa sawit
Peran bank dalam industri kelapa sawit

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, dua bank nasional telah menyampaikan pelaporan dan pengawasan mereka terhadap portofolio nasabah yang telah memiliki sertifikasi ISPO maupun RSPO dan yang sedang dalam proses kedua sertifikasi tersebut selama tiga tahun terakhir.

Di samping itu telah disampaikan juga adanya peningkatan portofolio untuk kredit/pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Penting bagi bank melakukan tindakan pemantauan rutin dan update terhadap kebijakan ini, agar sesuai dengan konteks kebijakan maupun pasar yang berlaku. Demikian juga, bank dapat mengembangkan kapasitas internalnya (salah satu dari keempat bank nasional tersebut telah memiliki jajaran staf yang menguasai perkebunan dan industri kelapa sawit berkelanjutan) maupun meminta saran ahli dari pihak ketiga yang kre dibel.

Terkait gambaran pembiayaan bank di Indonesia pada sektor kelapa sawit, terdapat beberapa hal yang juga harus diperhatikan terkait hal-hal legalitas usaha perkebunan. Yakni meliputi: izin lokasi, izin usaha perkebunan, perolehan lahan usaha perke bun an, hak atas tanah dan hak guna usaha, fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, lokasi perkebunan, tanah telantar, sengketa lahan, bentuk badan hukum dan diperdagangkan dengan mematuhi peraturan yang berlaku secara hukum di tingkat nasional, maupun di sepanjang rantai pasok.

Produsen wajib memiliki izin usaha dan hak kepemilikan ta nah/konsesi dan perizinan lainnya untuk beroperasi. Poin penting bagi bank untuk memastikan bahwa suatu konsesi tidak berada dalam sengketa, yaitu dengan memastikan perbatasan perkebunan tidak melebihi zona konsesi.

Khusus untuk perdagangan ekspor, beberapa ketentuan legalitas tambahan dari Negara pengimpor merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Untuk perkebunan yang berdiri sebelum tahun 1999, dokumen izin lokasi umumnya berupa: SK pencadangan lahan dan arahan Bupati. Perusahaan lama yang berdiri pada masa penjajahan atau yang memiliki Hak Erfpacht tidak memerlukan dokumen izin lokasi.

Badan hukum asing atau perorangan warga Negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Kontribusi perbankan dalam pembiayaan sektor kelapa sawit yang terbesar adalah menjaga lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan instrument Amdal. Hal yang dapat menjadi catatan bagi bank terkait Amdal adalah bahwa dokumen Amdal bukan merupakan jaminan suatu perusahaan telah memenuhi persyaratan lingkungan, akan tetapi merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memastikan suatu dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Hal tersebut dapat dimitigasi sesuai dengan temuan-temuan yang diidentifikasi dalam dokumen Amdal.

Selain dokumen Amdal, pemantauan kepatuhan terhadap komitmen perusahaan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dapat dilihat dari dokumen RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang setiap 6 (enam) bulan dinilai oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup.

Perlu disampaikan, bahwa dokumen Amdal mempunyai informasi rekomendasi Amdal yang sering kali tidak dilakukan pemantauan oleh perusahaan.

Sehingga dapat memunculkan risiko dampak yang tidak terukur terkait dengan lingkungan hidup dan sosial. Dampak tersebut dapat berakibat pada kinerja kredit nasabah/debiturnya.

Sebagai langkah mitigasi atas hal tersebut, bank perlu meminta laporan atas implementasi tindak lanjut rekomendasi Amdal kepada debitur/nasabahnya. Praktik pembiayaan yang belum baik dan perlu diperhatikan oleh bank di Indonesia adalah terkait Rekomendasi Praktik yang dapat diimplementasikan terkait Legalitas Usaha Perkebunan.

Pertama, perusahaan melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan sebelum melakukan akuisisi lahan dan menerapkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Pak saan (Padiatapa)/Free Prior Informed Consent (FPIC).

Kedua, perusahaan wajib menyelesaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi aspek legalitas operasional sebuah perusahaan/konsesi/kebun dan memperoleh perizinan atau persetujuan yang sah dari otoritas yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Legalitas operasional itu meliputi izin lokasi, persetujuan Amdal dan Dokumen Rencana Kelola Lingkungan/ RKL & Dokumen Rencana  Pemantauan Lingkungan/RPL, Izin Usaha Perkebunan, HGU, dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan/ IPKH bagi yang beroperasi di dalam kawasan hutan.

Ketiga, perlu menjadi catatan bank bahwa proses perizinan bersifat bertahap. Umumnya suatu izin B baru akan keluar jika izin A sudah diperoleh, dan seterusnya. Keempat, perlu dipastikan bahwa perusahaan memiliki prosedur yang jelas untuk mematuhi peraturan, baik peraturan lama maupun terbaru.

Khususnya kebijakan yang berkaitan dengan perizinan, seperti moratorium perizinan, kesesuaian dengan tata ruang dan peruntukan wilayah.

Kelima, khusus bagi PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tanpa kebun atau PKS yang mayoritas suplai bahan bakunya berasal dari kebun luar (outgrower), perlu memiliki kebijakan dan SPO mengenai pembelian TBS legal.

Dengan demikian, peran bank dalam meningkatkan produktivitas industri kelapa sawit secara berkelanjutan adalah sangatlah penting. Sekaligus merupakan kekuatan penting bagi industri sawit Indonesia untuk bersaing dengan industri sawit Negara lain, termasuk juga industri minyak nabati non sawit seperti kedelai.

*) President Director Center for Banking Crisis.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN